Relokasi Terminal BBM Plumpang dari Lokasi Strategis Tidak Disarankan
Kebakaran Terminal Integrated BBM Plumpang, Jakarta Utara, memberi pelajaran bagi banyak orang. Semua pihak didesak bermusyawarah mencari solusi bersama agar kejadian serupa tak terulang lagi.
Oleh
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
·4 menit baca
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Foto udara hunian warga yang terbakar akibat kebakaran Terminal Integrated Bahan Bakar Minyak (BBM) Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023). Sebanyak 17 orang meninggal dan sedikitnya 50 orang terluka dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) pukul 20.15 tersebut. Dua RW yang paling terdampak kebakaran ini, yaitu RW 009 dan RW 001.
JAKARTA, KOMPAS — Tragedi kebakaran Terminal Integrated Bahan Bakar Minyak Depo Pertamina Plumpang perlu jadi pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat. Seluruh pihak perlu bermusyawarah menuntaskan persoalan sengketa tanah yang belum ada solusinya sejak 2009.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan, langkah konkret harus segera diambil dalam waktu cepat mengatasi kebakaran Terminal Integrated Bahan Bakar Minyak (BBM) Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Korban perlu mendapat tempat penampungan sementara, sedangkan PT Pertamina (Persero) perlu menyelesaikan sengketa tanah yang berlarut-larut.
”Sekarang, untuk menampung korban ini supaya ditempatkan (di lokasi) yang baru, harus ada kebijakan,” ujar Yayat saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (5/3/2023).
Pertama, pemerintah perlu mengaudit para korban. Mereka perlu diidentifikasi latar belakang serta status kepemilikan lahan yang ditempati. Kedua, tempat penampungan sementara harus ada. Namun, warga yang jadi korban tetap perlu diberi opsi, yakni tinggal di rumah susun, dicarikan kontrakan baru, tinggal di rumah saudara atau pulang ke kampung halamannya.
”Opsi harus memiliki data, validitas karena yang akan direlokasi itu bukan hanya mereka yang jadi korban kebakaran, tapi harus bersih di sepanjang buffer zone (kawasan penyangga),” tambahnya.
Kawasan penyangga selama ini terganjal persoalan tanah yang diklaim sebagai aset Pertamina. Alhasil, pemerintah didorong mencari lokasi rumah susun bebas sengketa tanah yang akan ditempati warga. Selain itu, pemerintah perlu menentukan anggaran dan perencanaan pembebasan lahan untuk kawasan penyangga.
Pemerintah perlu musyawarah dengan masyarakat. Apabila ada warga yang klaim lahannya, ia harus menunjukkan asetnya. Sebab, biasanya tak boleh ada izin mendirikan bangunan (IMB) di atas tanah sengketa.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi lokasi obyek vital nasional lain yang berdekatan dengan permukiman warga. Pasalnya, kasus serupa dapat terjadi di beberapa lokasi BUMN lain.
Ia mendorong Pertamina segera menindaklanjuti masalah permukiman penduduk yang berada di area sekitar kilang. Kebakaran pernah terjadi pada 2009 sehingga ia akan memastikan kasus ini hingga tuntas.
STEPHANUS ARANDITIO
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menjawab pertanyaan wartawan seusai meninjau lokasi pemukiman warga yang terdampak kebakaran Depo Pertamina, Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023).
Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo berharap semua pihak duduk bersama menentukan peta yang aman dan adil bagi semua.
”Perlu adanya asesmen, duduk bersama antara pemerintah daerah, Depo Plumpang sebagai obyek vital untuk kemudian ada satu solusi bersama sehingga saat terjadi masalah obyek vital ini bisa dijaga dan tidak terdampak ke masyarakat sekitarnya,” katanya saat meninjau permukiman warga di Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu (4/3).
Opsi pemindahan
Saat memeriksa lokasi kebakaran Plumpang pada Sabtu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyarankan agar Depo Pertamina Plumpang direlokasi ke dekat Pelabuhan, dekat kawasan Pelindo. Harapannya, lokasi kebakaran dapat ditata ulang agar lebih aman dan memenuhi persyaratan.
Usulan itu berseberangan dengan pandangan Yayat. Ia menilai bahwa depo Plumpang berada di kawasan strategis, sebab dekat pelabuhan dan jalan tol. ”Jadi lokasi dekat jalan itu (mendorong) distribusi BBM gampang ke mana-mana,” ujarnya.
Selain itu, nilai investasinya pun tinggi sehingga ia berharap agar lokasi depo tetap dipertahankan. Ada pipa-pipa bawah tanah dari pelabuhan untuk menyalurkan BBM yang perlu dipertimbangkan juga. Pertimbangan ekonomi dan keselamatan harus diutamakan.
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Hunian warga yang luluh lantak akibat kebakaran Terminal Integrated Bahan Bakar Minyak (BBM) Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023). Sebanyak 17 orang meninggal dan sedikitnya 50 orang terluka dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) pukul 20.15 tersebut. Dua RW yang paling terdampak kebakaran ini yaitu RW 009 dan RW 001.
Pada saat bersamaan, Pertamina perlu mengaudit ulang sistem keamanannya. Umur kilang yang lebih dari 40 tahun harus dinyatakan masih layak, aman untuk digunakan. Alhasil, risiko terjadinya ledakan atau kesalahan teknis lain dapat terbaca dari kondisi tangki.
”Garansi dari Pertamina itu jadi kata kunci untuk mempertahankan (terminal) BBM Plumpang tidak dipindahkan karena investasi sudah besar,” kata Yayat.
Menurut dia, kawasan penyangga perlu ditutup lagi dengan pagar lapis kedua sehingga tak ada jalan keluar di situ. Seluruh kawasan ditembok. Dengan demikian, depo aman, penduduk pun aman.
”Kita jadikan tempat itu sebagai lokasi master plan percontohan revitalisasi kawasan vital strategis nasional dengan konsep permukiman yang aman bagi penduduk sekitarnya,” tambahnya.
Warga tertidur di tempat pengungsian di Aula Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023). Sedikitnya 579 warga mengungsi akibat kebakaran yang terjadi di Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sekitar tujuh titik tersebar menjadi tempat pengungsian warga. Tercatat di lokasi pengungsian PMI Jakarta Utara menampung 68 keluarga atau 268 jiwa. Sementara di aula Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara tercatat menampung 19 keluarga atau 71 jiwa.
Ia berharap agar masyarakat sadar bahwa mereka tak dapat hidup terus-menerus di bawah ancaman bencana. Kawasan dekat depo yang saat ini mereka tempati itu berisiko. Tanah yang dulu ditempati warga merupakan kawasan kosong dan aman, jadi salah satu pertimbangan Pertamina membangun depo di Plumpang. Penduduk harus ditata dan diajak bekerja sama.
Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communications Pertamina Fadjar Santoso masih akan membahas rencana relokasi warga dengan pihak terkait. Pihaknya akan melaksanakan sesuai Presiden berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mencari solusi terbaik.
