Normalisasi Ciliwung, Pembebasan Lahan Sepanjang 4,3 Kilometer Ditargetkan Tuntas pada 2023

Pada 2021-2022, Dinas SDA DKI membebaskan 324 bidang lahan di Kali Ciliwung atau setara 5 km. Bidang tanah itu untuk bisa menormalisasi kali. Pada 2023, SDA DKI akan bebaskan 4,3 km lagi untuk tuntaskan normalisasi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Foto aerial bantaran Kali Ciliwung tiga minggu setelah penggusuran di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016). Aktivitas pemasangan turap beton untuk normalisasi mulai dilakukan di sepanjang bantaran Kali Ciliwung sisi barat.

JAKARTA, KOMPAS — Normalisasi Kali Ciliwung terus berlanjut. Pada 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembebasan lahan sepanjang 4,3 kilometer di empat kelurahan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal, Rabu (22/2/2023), menjelaskan, rencana normalisasi Kali Ciliwung mencakup sepanjang 33 kilometer. Sejauh ini, yang sudah terlaksana dan ditanggul mencapai sepanjang 16 km. Masih tersisa 17 km lagi yang belum dinormalisasi.

Dari 17 km yang belum dinormalisasi itu, Pemprov DKI Jakarta sudah membebaskan sepanjang 5 km pada 2021-2022.

Baca juga: Presiden Minta Normalisasi Ciliwung Tuntas pada 2024

Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas SDA DKI Jakarta Roedito Setiawan mengungkapkan, pada 2021-2022, total bidang tanah yang dibebaskan ada 324 bidang atau setara dengan 66.515 meter persegi. Bidang-bidang itu tersebar di Kelurahan Balekambang, Kelurahan Cawang, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Tanjung Barat, dan Kelurahan Gedong.

”Anggaran pembebasan pada 2021-2022 sekitar Rp 425,9 miliar,” kata Roedito.

Selanjutnya, bidang yang sudah dibebaskan pada 2021-2022 itu segera dinormalisasi tahun ini. Selain itu, pada 2023, Dinas SDA DKI juga menargetkan bisa membebaskan lahan di empat kelurahan.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Foto udara aliran Kali Ciliwung yang memperlihatkan batas normalisasi di wilayah Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, dan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (21/10/2022). Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung untuk penanganan banjir Ibu Kota.

Di Kelurahan Cililitan, bantaran Kali Ciliwung yang ditangani sepanjang 0,5 km dengan kebutuhan lahan 0,8 hektar. Di Kelurahan Rawajati, Kali Ciliwung yang ditargetkan bisa ditangani sepanjang 1 km dengan kebutuhan lahan 1,5 hektar.

Di Kelurahan Cawang, panjang Kali Ciliwung yang ditargetkan untuk ditangani sepanjang 1,5 km dengan kebutuhan lahan 2,25 hektar. Lalu di Kelurahan Kampung Melayu, panjang Kali Ciliwung yang akan ditangani ditargetkan sepanjang 1,3 km dengan kebutuhan membebaskan lahan seluas 1,95 hektar.

”Untuk pembebasan lahan di 2023, kami mengalokasikan Rp 470 miliar,” kata Yusmada.

Baca juga: Rencana Normalisasi Kali Ciliwung di 2023

Yusmada berharap, pembebasan lahan pada 2023 berjalan lancar sehingga bisa meneruskan pembebasan lahan untuk penanganan Kali Ciliwung sisanya. ”Kalau pembebasan lahan tahun ini lancar dan cepat, berikutnya kami bisa menggunakan anggaran dari APBD Perubahan,” katanya.

Untuk pembebasan lahan, Dinas SDA DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pendataan awal, trase, hingga pendataan awal petak petak dilakukan oleh Dinas SDA DKI Jakarta, sedangkan eksekusi pembebasan lahan ditangani BPN yang mengetahui persis terkait status kepemilikan lahan. Apabila masalah tersebut selesai, BPN yang akan mengukur sehingga bisa diterbitkan peta bidang untuk bisa dilakukan appraisal.

”Dari appraisal, BPN akan melapor ke SDA, ada sekian banyak bidang dan siap pelepasan, kemudian kita bayar,” ujar Yusmada.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Normalisasi bantaran Kali Ciliwung di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan, Minggu (5/2/2017). Proyek normalisasi bantaran Kali Ciliwung di sejumlah titik di Jakarta masih terus berlangsung. Normalisasi kawasan bantaran Ciliwung merupakan salah satu upaya untuk mengatasi banjir di Jakarta.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengingatkan problem yang mungkin muncul seputar pembebasan lahan yang bisa menghambat pelaksanaan normalisasi sungai, mulai dari warga yang tidak bersedia menerima pembebasan lahan hingga adanya tumpang tindih kepemilikan lahan. Jika persoalan terkait surat atau legalitas lahan, pelibatan pihak pengadilan menjadi solusi terbaik lewat konsinyasi.

”Biar yang bermasalah itu berproses hukum, proyek jalan, uang kami titipkan di pengadilan. Itu kalau berbicara hukumnya jadi tidak kena masalah dan tidak menyalahi aturan,” kata Ida.

Baca juga: Heru Budi Targetkan Normalisasi Ciliwung Sepanjang 4,8 Kilometer

Secara terpisah, pengamat perkotaan dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, mengatakan, untuk pembebasan lahan di Kali Ciliwung, sebaiknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang langsung turun tangan membantu Pemprov DKI Jakarta. Kementerian ATR/BPN yang bernegosiasi dan mempercepat pembebasan lahan.

”Mereka sudah punya tools, dalam 3-5 bulan proses singkat pembebasan lahan. Itu sudah diterapkan dalam pembangunan jalan tol,” ujar Nirwono.

Ida menambahkan, secara prinsip, Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung hasil peninjauan Presiden Joko Widodo dan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Selasa (21/2/2023) pagi, di Kali Ciliwung wilayah Cawang. Dalam peninjauan itu, dinyatakan normalisasi Kali Ciliwung ditargetkan bisa tuntas di 2024.

”Harus ada pemimpin yang punya sikap tegas untuk menyelesaikan normalisasi,” kata Ida.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Aliran Kali Ciliwung yang terimpit hunian di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (3/11/2022). Aliran Kali Ciliwung di kawasan tersebut belum tersentuh normalisasi.

Penuntasan normalisasi Kali Ciliwung merupakan bagian dari konsep pengendalian banjir Jakarta. ”Anggaran 2023 ini untuk pembebasan lahan ada di SDA untuk pengurangan banjir,” kata Ida.

Dalam pandangan Nirwono, dengan target tuntas 2024 itu, pembangunan konstruksi relatif lebih aman. ”Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR sudah terbiasa kerja cepat, dana ada, kontraktor besar sudah siap,” kata Nirwono.