Penyediaan JakWifi di Lokasi Prioritas Tetap Perlu

Sejak 1 Januari 2023, fasilitas JakWifi di beberapa tempat publik dikurangi setelah anggarannya dipangkas. DKI didorong tetap gunakan JakWifi demi mendorong digitalisasi dan produktivitas warga.

ADITYA DIVERANTA

Zidan (13) mengakses tugas sekolah dari ponselnya saat sedang di rumahnya di RW 008 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2020). Dia memanfaatkan akses internet gratis JakWifi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Layanan internet gratis bagi masyarakat Jakarta atau JakWifi mengalami pengurangan titik akses per 1 Januari 2023 akibat anggarannya dipangkas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta awalnya mengajukan anggaran sekitar Rp 174 miliar, tetapi hanya disetujui Rp 56 miliar sehingga layanan JakWifi dikurangi dari 3.500 titik menjadi 1.263 titik. Meskipun demikian, JakWifi masih diperlukan di sejumlah wilayah prioritas.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga mendorong Pemerintah Provinsi DKI untuk menempatkan titik JakWifi di lokasi prioritas, seperti di sekolah dan prasarana transportasi publik. Selain itu, JakWifi juga dapat disediakan di kawasan terminal, halte, stasiun, dan taman kota untuk mempermudah transformasi digital, serta mendorong warga untuk mengunjungi taman atau ruang publik.

”Penempatan JakWifi dapat difokuskan di sekolah untuk mendukung pendidikan digital dan di kantor untuk mempercepat pekerjaan, terutama sekolah negeri dan kantor pemerintahan. JakWifi di rusunawa dan permukiman padat penduduk juga dibutuhkan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendukung bekerja dari rumah atau work from home (WFH),” ujar Nirwono, Senin (9/1/2023).

Menurut Nirwono, Dinas Komunikasi DKI perlu menjelaskan rencana pengembangan pemasangan JakWifi dan prioritas penempatannya. Dengan dana terbatas, program yang dijalankan harus lebih fokus dan target sasarannya tepat.

Nirwono menilai, JakWifi tetap dibutuhkan warga sebagai bagian dari pelayanan umum pemerintah daerah, serta mendorong digitalisasi dan produktivitas masyarakat. Layanan ini juga dinilai dapat mendukung perekonomian warga yang akhirnya berpengaruh pada perekonomian daerah.

FAJAR RAMADHAN

Dua karyawan Kantorkuu tampak sedang bekerja, Kamis (9/6/2020).

Di sisi lain, adanya fasilitas internet gratis bagi warga sudah sejalan dengan tujuan Jakarta menjadi kota global. Di kota-kota besar dari sejumlah negara maju di dunia, seperti Melbourne, Tokyo, Seoul, Paris, dan New York, sudah menyediakan Wi-Fi gratis di ruang-ruang publik kota, seperti taman, stasiun, dan terminal.

Evaluasi lagi

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Raides Aryanto mengatakan, pertengahan tahun ini tingkat penggunaan JakWifi bagi masyarakat akan dievaluasi. Adapun pemangkasan anggaran JakWiFi pada 2023 berdasarkan pertimbangan dari hasil kajian dan evaluasi.

Pemprov DKI mengurangi titik JakWifi lantaran mayoritas penggunannya lebih banyak untuk hiburan dan pemanfaatannya di beberapa titik dianggap tidak maksimal. Namun, dia menjamin layanan JakWifi akan tetap berjalan meskipun ada pengurangan titik akses.

Dalam survei yang dilakukan pada Desember 2021, pemanfaatan JakWifi mencapai 56 persen. Kemudian pada Maret 2022 terus naik menjadi 60,9 persen. Namun, pada survei yang dilakukan pada November 2022 tercatat hanya 27,5 persen penggunaan untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ). Lebih lanjut, layanan JakWifi dimanfaatkan untuk kepentingan hiburan atau gim sebesar 50,7 persen.

”Anggaran bakal ditambah jika penggunaan JakWifi untuk kepentingan masyarakat dalam aktivitas belajar dan bekerja kembali tinggi,” kata Raides.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Menara, kantor coworking space untuk berbagai strart up anak muda dalam negeri di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.

Namun, fungsi internet gratis saat ini berubah dari tujuan awal. Masyarakat lebih banyak menggunakan JakWifi untuk kebutuhan hiburan, seperti gim, menonton film, dan lainnya. Padahal, layanan ini awalnya diperuntukkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) semasa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, JakWifi sangat dibutuhkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya yang masih memiliki anak bersekolah. Meski rutin mendapat dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari pemerintah daerah, bantuan ini tidak termasuk akses digital anak.

Pemasangan JakWiFi tidak hanya pada kuantitas. Jika pemasangannya tidak berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat, alokasi anggaran bisa digunakan untuk keperluan lain yang dianggap lebih penting. Adapun anggaran pemasangan JakWifi sebenarnya tidak hanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), tetapi juga melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan.