Atasi Banjir Rob, DKI Lanjutkan 11 Kilometer Tanggul Pantai Fase A

Pemprov DKI Jakarta memastikan tetap melanjutkan pembangunan tanggul pantai fase A NCICD. Pada 2023-2025, ditargetkan tanggul pantai yang terbangun 11 km untuk mengatasi banjir rob.

KOMPAS/HELENA FRANSISCA NABABAN

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023), menjelaskan tentang kelanjutan pembangunan tanggul pantai fase A NCICD untuk mengatasi banjir rob dan pembangunan pesisir.

JAKARTA, KOMPAS — Sebagai bagian dari pengendalian banjir Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melanjutkan pembangunan tanggul pantai fase A yang merupakan bagian dari program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development. Pembangunan dengan tahun jamak akan mengerjakan tanggul pantai sepanjang 11 kilometer.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seusai memimpin rapat pimpinan (rapim) Pemprov DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023), menjelaskan, sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir Jakarta, utamanya banjir rob, DKI Jakarta melanjutkan pembangunan tanggul pantai. ”Kami melakukan penajaman terkait tanggul pantai itu,” kata Heru Budi.

Hal itu karena dalam proses pembangunan tanggul pantai tersebut ada beberapa titik yang terkendala. Ia menyebutkan seperti adanya kegiatan kapal, juga kegiatan nelayan.

”Untuk itu harus disosialisasikan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Heru Budi.

Baca juga: Bendungan Ciawi dan Sukamahi Diresmikan, DKI Tetap Punya PR

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga memancing ikan di tanggul pengaman pantai di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (24/10/2022).

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan, pembangunan tanggul pantai di wilayah Jakarta merupakan bagian dari program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Tanggul pantai merupakan bagian dari fase A NCICD dan melewati tiga provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Di wilayah DKI Jakarta, wilayah pesisir yang perlu dibangun tanggul pantai sepanjang 46 km.

Dari keperluan tanggul pantai sepanjang itu, yang sudah selesai terbangun sampai dengan 2022 sepanjang 12 kilometer. Dari sisa 33 kilometer, sekitar 11 kilometer di antaranya dikerjakan Kementerian PUPR. Kemudian, DKI Jakarta akan mengerjakan 11 kilometer dan 11 kilometer sisanya dikerjakan oleh pihak swasta atau BUMN.

”Nah, DKI Jakarta akan mengerjakan yang 11 kilometer ini dalam tiga tahun ke depan,” kata Yusmada.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Nelayan menurunkan kerang hijau di antara proyek tanggul pengaman pantai di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (19/9/2017).

Pembangunan tanggul pantai sepanjang 11 km direncanakan dibangun dengan anggaran tahun jamak (multi years) 2023-2025 senilai Rp 595 miliar. Adapun pengerjaan tanggul sepanjang 11 km itu terbagi atas empat kluster, yaitu kluster Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat, dan Kali Blencong.

Dalam laman resmi Dinas SDA DKI Jakarta disebutkan, tanggul pantai perlu dikerjakan untuk menghadapi tantangan banjir, khususnya banjir rob dan untuk pengembangan wilayah pesisir pantai.

Untuk tanggul laut raksasa (giant sea wall), menurut Yusmada, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta akan membahas dengan Bappenas untuk mematangkan konsep.

Heru Budi menambahkan, pematangan konsep perlu dilakukan karena tanggul laut raksasa berkaitan erat dengan tata ruang ke depan, juga terkait dengan konsep provinsi lain. Apalagi DKI Jakarta sudah memiliki Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ). ”Untuk itu harus sinergi dengan Bappenas,” ujarnya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Ujung tanggul pengaman pantai di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (24/10/2022).

Pemprov DKI Jakarta akan menyesuaikan dengan arahan Bappenas terkait konsep tanggul laut, juga konsep tata ruang. ”Mengenai bagaimana konsepnya, mengenai nanti boleh dibangun di belakang tanggul laut itu, konsep tata ruangnya akan bagaimana, itu saya serahkan kepada pemerintah pusat,” katanya.

Baca juga: DKI Kebut Sodetan Kali Ciliwung dan Pengolahan Sampah

Secara terpisah, pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga mengingatkan Heru Budi. Terkait pengendalian banjir Jakarta, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi seharusnya menjelaskan terlebih dahulu kebijakan program pengendalian banjir yang mau diambil seperti apa.

”Dengan begitu, kita akan tahu arahnya sudah tepat atau masih ada yang perlu disempurnakan,” katanya.

Kebijakan itu, menurut Nirwono, misalnya adalah bagaimana rangkaian dari pembenahan Sungai Ciliwung secara menyeluruh dengan sodetan ke Kanal Banjir Timur (KBT) serta dukungan bendungan Ciawi dan Sukamahi dalam mengurangi banjir. Dengan begitu, rencana melanjutkan pembangunan tanggul jadi atau tidak diperlukan.