Jakarta Modifikasi Cuaca dan Petakan Area Rawan Bencana Hidrometeorologi

Teknologi modifikasi cuaca akan digunakan pada Januari dan Februari guna antisipasi hujan deras berujung banjir di Jakarta. Penerapannya bekerja sama dengan BRIN dan TNI AU.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Limpasan air laut merendam gang di Kampung Pulo, RT 001 RW 07 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Senin (26/12/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Teknologi modifikasi cuaca akan digunakan untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi sepanjang Januari sampai Februari di Jakarta. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk meninjau dan memetakan kembali area rawan bencana.

Teknologi modifikasi cuaca atau dulu disebut hujan buatan, menurut Untung Haryanto di Jurnal Sains dan Teknologi Modifikasi Cuaca, 2000, merupakan upaya memanipulasi proses hujan di dalam awan hingga diperoleh nilai ekonomi yang menguntungkan dari hujan yang turun atau justru menambah hujan (Kompas, 1 September 2021).

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono setelah berdiskusi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Selasa (27/12/2022), menyampaikan bahwa teknologi modifikasi cuaca akan digunakan pada Januari dan Februari guna antisipasi hujan deras berujung banjir. Penerapannya nanti bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan TNI Angkatan Udara.

”Kami koordinasi supaya bisa antisipasi dan seterusnya pencegahan dengan konsep modifikasi cuaca. Nanti didukung pengerukan kali, mudah-mudahan bisa tertangani atau kali tidak terbebani,” ujar Heru.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai berdiskusi dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Jakarta, Selasa (27/12/2022).

BNPB dalam waktu dekat akan menganggarkan biaya untuk pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca ini. Sebelumnya, hal serupa diterapkan di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, agar tak terjadi banjir karena luapan Sungai Sukanegara selama arus mudik Natal dan Tahun Baru.

Baca juga: Waspadai Bencana Hidrometeorologi Akhir Tahun Ini

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, Jakarta punya risiko bencana yang cukup tinggi, terutama karena cuaca ekstrem. Risiko itu harus diantisipasi melalui program mitigasi agar meminimalkan dampaknya seperti bencana yang sudah terjadi sebelumnya di Tanah Air.

”Belajar dari bencana yang sudah terjadi. Gempa Cianjur, misalnya, terjadi 7 detik tetapi menelan ratusan korban jiwa dan 60.000 rumah rusak,” kata Suharyanto.

Awal tahun 2023, Heru dan Suharyanto akan meninjau setidaknya tiga lokasi rawan banjir. Kemudian berlanjut dengan pemetaan area rawan bencana bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Belum semua dibangun tanggul. Area rawan masih alami banjir rob. (Heru Budi Hartono)

DOKUMENTASI BNPB

Kepala BNPB Suharyanto

Mitigasi

Selain teknologi modifikasi cuaca dan pemetaan area rawan bencana, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kebut infrastruktur pengendalian banjir dan mengecek kekuatan bangunan terhadap gempa. Salah satu infrastruktur yang dimaksud ialah pembangunan tanggul pantai bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development di Jakarta Utara.

DKI Jakarta memiliki kewajiban membangun 22 kilometer sampai 2027, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun 11 km hingga 2024. Dalam situs resmi Dinas SDA DKI Jakarta disebutkan, pembangunan tanggul pantai di pesisir utara Jakarta itu diperlukan sebagai pengendali banjir rob dan pengembangan kawasan pesisir. Mulai dibangun sejak 2016 sampai 2021, untuk DKI Jakarta tanggul pengaman pantai yang terbangun 6 km. Artinya, tanggul pantai yang perlu dibangun oleh DKI Jakarta masih panjang.

”Belum semua dibangun tanggul. Area rawan masih alami banjir rob,” tutur Heru.

Untuk bangunan tahan gempa, direncanakan pengecekan ke sekolah dan rumah sakit, bangunan pemerintah, dan infrastruktur umum. Konsep yang disiapkan tahan gempa hingga Magnitudo 7 ke atas.

Baca juga: Memodifikasi Cuaca, Menekan Risiko Bencana

Heru memastikan bahwa Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko akan menggelar rapat membahas hasil diskusi dengan BNPB. Salah satu catatan penting, yakni pembangunan atau revitalisasi pada tahun 2023 mengedepankan konsep bangunan tahan gempa.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Isnawa Adji

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Isnawa Adji menambahkan, keberadaan bangunan dan gedung bertingkat akan dicek kembali kekuatannya. Selain itu, terus menyampaikan perkembangan cuaca dan imbauan antisipasi bencana, seperti menyarankan bekerja dari rumah (WFH) saat hujan disertai angin kencang.

”Banyak catatan untuk program kerja sama selanjutnya di Jakarta agar ke depan tangguh bencana,” ujar Isnawa.