Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersilaturahmi ke sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta. Kunjungan yang dinilai bernuansa politis itu dimaksudkan untuk berkenalan dan mendapatkan kritikan serta masukan.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·5 menit baca
Tepat di bulan kedua menjabat, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beranjangsana ke sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta, Senin (19/12/2022). Ada banyak pesan, koreksi, kritikan, dan masukan yang disampaikan para anggota Dewan kepada Heru Budi untuk dapat mengelola roda pemerintahan dan pembangunan di Jakarta dengan lebih baik. Ada harapan besar yang disampaikan mereka kepada Heru Budi.
Kunjungan silaturahmi yang dimulai pada pukul 13.00 diawali dengan mendatangi Fraksi PKS di lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta. Heru Budi yang didampingi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi disambut Penasihat Fraksi PKS Khoirudin.
Masih di lantai yang sama, Heru Budi kemudian mengunjungi Fraksi PAN. Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani dengan didampingi Ketua Fraksi PAN Bambang Kusumanto dan Bendahara Fraksi PAN Farazandi Fidinansyah, juga sejumlah anggota Fraksi PAN lainnya, menerima Heru Budi.
Sebagai mitra kerja dalam hubungan eksekutif-legislatif, baik Zita, Bambang, Farazandi, Husein, maupun Habib Muhammad, menyampaikan unek-unek terkait masalah yang ditemui di tengah masyarakat. Namun, mereka juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Heru Budi dalam waktu pendek ini.
Habib Muhammad, misalnya, ia yang juga Ketua Komisi C itu menyampaikan masalah terkait anggaran Kartu Jakarta Pintar yang sulit cair, tetapi kemudian bisa diatasi dan akhirnya bisa cair. Demikian juga Farazandi yang menyampaikan pergelaran Formula E.
Ia berharap, apabila Formula E hendak dilanjutkan hingga 2024, sebaiknya Heru Budi melakukan persiapan jauh-jauh hari dan tidak mepet. Tentunya supaya bisa menjadi warisan yang baik, serta berdampak bagi masyarakat.
Kunjungan ke Fraksi PDI Perjuangan terasa lebih ”nendang” bagi Heru Budi. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengkritisi dua kebijakan yang dikerjakan Heru Budi.
Gembong melanjutkan, ada kegelisahan Fraksi PDI Perjuangan soal komunikasi publik Heru Budi yang relatif lemah sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pertama, soal Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
”Walaupun tujuannya sesuai undang-undang yang ada, ini menimbulkan kegaduhan. Ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan, di gorong-gorong, hari ini merasa gelisah. Kami menilai kebijakan dalam konteks ini sangat minus,” tutur Gembong.
Seperti diketahui, kebijakan soal PJLP itu berkaitan dengan pembatasan usia PJLP. Melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022, Heru Budi membatasi usia maksimal PJLP menjadi 56 tahun.
Kegaduhan kedua, jelas Gembong, terkait komunikasi publik dengan adanya perubahan slogan ”Sukses Jakarta untuk Indonesia”.
”Kenapa ini terjadi? Karena komunikasi publiknya kurang berjalan baik. Ke depan Pak Pj (Penjabat Gubernur) menggerakkan potensi SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk bisa bersama-sama membangun apa yang disampaikan Pak Pj bisa diterjemahkan dengan baik oleh SKPD. Karena kebijakan ada di Pak Pj, operasional di SKPD,” kata Gembong mengingatkan.
Di Fraksi PDI Perjuangan juga Heru Budi menerima apresiasi terkait penanganan banjir di kali-kali utama Jakarta, kerja aktif dari dinas SDA dalam antisipasi banjir, serta mendapatkan masukan terkait pendidikan dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Masukan dan catatan terkait PJLP juga datang dari Fraksi Demokrat, Fraksi PKB PPP, Fraksi PSI, dan Fraksi Gerindra. Sementara catatan penanganan banjir dan macet datang dari delapan fraksi lainnya. Kemudian, masalah lainnya yang terungkap adalah isu pengangguran, ketahanan pangan, UMKM, aset, penataan kampung kumuh, pembangunan jalan, serta pelayanan kesehatan dan pelayanan air bersih.
Agenda kunjungan ke fraksi-fraksi yang dipahami sebagai silaturahmi itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Ketua Fraksi Golkar Basri Baco dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan aganda pengesahan RAPBD DKI Jakarta 2023 pada 29 November 2022. Saat itu, Basri meminta Heru Budi mengunjungi semua fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Prasetyo kemudian merespons akan mengagendakan kunjungan Heru Budi ke fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta. ”Inilah janji Pak Gubernur yang mau bertemu kita, datang ke semua fraksi. Saya sebagai pimpinan menyampaikan terima kasih,” kata Prasetyo.
Heru Budi menyampaikan, tujuannya mendatangi setiap fraksi adalah sebagai silaturahmi. ”Tujuan pertama tentunya sebagai orang Timur saya mesti bersilaturahmi, berkunjung ke fraksi-fraksi, membangun komunikasi, berkenalan dengan anggota fraksi,” ujar Heru Budi yang dilantik sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta pada 17 Oktober 2022.
Ia juga berharap akan mendapatkan masukan, catatan, dan kritikan dari setiap anggota Dewan. ”Selanjutnya mohon masukan dan kritikan dalam perjalanan kami menjalankan roda pemerintahan. Ini oleh-oleh untuk kami berdiskusi dengan dinas terkait,” kata Heru Budi yang dalam silaturahmi itu didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Uus Kuswanto dan Deputi Gubernur Marullah Matali.
Gembong juga sejumlah anggota Dewan lainnya menyatakan, apabila kritikan mereka terasa pedas, hal itu adalah untuk kebaikan bagi pembangunan dan pemerintahan di Jakarta yang dijalankan Heru Budi.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Tri Sakti, Trubus Rahadiansyah, menyatakan, kunjungan Heru Budi lebih banyak bernuansa politis. ”Ia adalah penjabat gubernur yang terpilih dan mendapatkan dukungan dari sembilan fraksi di DPRD DKI, bukan dari pemilihan,” ucap Trubus.
Itu sebabnya, Trubus menilai, kunjungan itu dilakukan juga untuk menggalang dukungan politis. Apalagi, Heru Budi mendapatkan amanah dari Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan tiga isu utama, yaitu banjir, macet, dan tata ruang.
Dukungan politis juga diperlukan karena, dengan APBD DKI 2023 senilai Rp 83,7 triliun, Heru Budi mesti memastikan serapan anggaran bagus, penggunaan dana APBD itu berjalan dengan aman. ”Itu makna yang tersurat,” ujar Trubus.
Namun, ia juga mengingatkan Heru Budi, selain isu-isu yang terungkap oleh anggota Dewan, ia menggarisbawahi perlunya Heru Budi memikirkan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Itu juga PR bagi Heru Budi.
Agenda anjangsana yang dimulai pukul 13.00 itu berakhir pukul 17.30. Berawal dari Fraksi PKS, kemudian ke PAN, ke PDI Perjuangan, ke Fraksi Demokrat, PKB-PPP, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, lalu ke Fraksi PSI, dan terakhir ke Fraksi Gerindra. Heru Budi sekilas memastikan, ia akan menindaklanjuti catatan dari kunjungan itu.