Orangtua Murid SDN Pondok Cina 1 Depok Tuntut Jaminan Pembelajaran Bakal Digelar Lagi
Pemkot Depok meminta pihak-pihak yang tidak berkepentingan meninggalkan SDN Pondok Cina 1. Namun, para wali murid tetap bertahan dengan para sukarelawan dan organisasi masyarakat sampai Pemkot Depok menemui mereka.
Oleh
Agustinus Yoga Primantoro
·3 menit baca
DEPOK, KOMPAS — Pemerintah Kota Depok berjanji akan memfasilitasi pembelajaran di SDN Pondok Cina 1 sampai proses relokasi selesai. Pemkot minta sekolah disterilkan dahulu sebelum pembelajaran digelar lagi. Namun, orangtua murid minta ada jaminan Pemkot Depok menepati janji itu sebelum sekolah disterilkan.
Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris memutuskan untuk menunda alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 yang akan dibangun masjid, Rabu (14/12/2022). Dengan ditundanya alih fungsi lahan tersebut, pembelajaran dapat kembali berlangsung di SDN Pondok Cina 1. Pemkot Depok juga meminta kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan agar meninggalkan SDN Pondok Cina 1.
Pelaksana Tugas Kepala SDN Pondok Cina 1 Sri Widayati mengatakan, pihaknya telah menerima instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Depok untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Namun, saat empat guru SDN 1 Pondok Cina datang ke lokasi, lingkungan pendidikan dianggap tidak kondusif untuk anak-anak.
”Yang jelas, guru-guru yang tadi ke sana merasa tidak nyaman karena ada sukarelawan masuk dan banyak media yang foto-foto. Di kelas itu, idealnya hanya ada guru dan siswa,” ujar Widayati, Kamis (15/12/2022).
Widayati menambahkan, berdasarkan laporan guru kelas 1, nilai para murid merosot. ”Mungkin karena yang mengajar sukarelawan itu. Barangkali semua orang bisa mengajar, tetapi enggak semua orang bisa mendidik, terutama kelas I. Kan, itu agak susah karena butuh kesabaran ekstra,” lanjut Widayati.
Sementara para wali murid menilai merosotnya nilai tersebut akibat sarana pembelajaran yang kurang memadai. Cici, wali murid kelas III, mengatakan, selama ini anaknya hanya diberi tugas tanpa ada pendampingan dari tenaga pendidik.
Justru hadirnya sukarelawan malah membantu. Sukarelawan membantu dengan materi yang mereka berikan meski materinya terbatas.
”Kalau ada gurunya, pembelajaran bisa jadi penuh. Kemarin, anak hanya dapat materi sedikit sehingga tidak maksimal,” ujar Cici.
Terhitung sejak 7 November 2022, para murid tetap melakukan proses pembelajaran bersama para sukarelawan setelah guru mereka tidak masuk. Tidak masuknya guru-guru itu adalah buntut dari surat edaran Pemkot Depok pada 3 November 2022, yang meminta agar para murid pindah ke SDN Pondok Cina 3 dan 5 (Kompas.id, 15/11/2022).
”Justru hadirnya sukarelawan malah membantu. Sukarelawan membantu dengan materi yang mereka berikan meski terbatas. Satu jam pelajaran saja bisa menjadi dua pelajaran karena materi yang dikasih sedikit,” ujar Cici.
Hendro (40), wali murid kelas IV, menyampaikan, sukarelawan dan pihak-pihak organisasi masyarakat masih berjaga di sekolah karena aspirasi wali murid belum disampaikan secara langsung kepada Wali Kota Depok. Sebelumnya, para wali murid telah melayangkan surat kepada Pemkot Depok terkait audiensi tersebut pada Kamis (15/12/2022) pukul 10.00.
”Kami akan mensterilkan lingkungan sekolah ketika ada jaminan dari pemerintah. Sampai saat ini, tidak ada jawaban dari Pemkot Depok untuk audiensi dengan kami,” kata Hendro.
Francine Widjojo, advokat wali murid, menyampaikan, audiensi dengan Wali Kota Depok adalah keharusan agar masukan dan saran dari para wali murid dapat direspons secara langsung. Selama ini, lanjut Francine, tidak ada dialog terbuka antara pihaknya dan Wali Kota Depok.
”Kami ingin menanyakan kejelasan status pendidikan para murid. Kemudian, kejelasan status bangunan sekolah ini nantinya akan tetap dialihfungsikan atau tidak,” ujar Francine.
Adapun bangunan sekolah SDN Pondok Cina 1 merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada di Depok. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, SDN 1 Pondok Cina berdiri sejak tahun 1946.
Francine menambahkan, tidak ada dokumen terkait alih fungsi bangunan yang ditunjukkan kepada para wali murid. Lalu, secara tiba-tiba muncul persetujuan penggusuran pada Juni 2022 dengan batas waktu mengosongkan bangunan selama satu bulan.
”Harusnya ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum adanya rencana penggusuran. Hal itu menunjukkan bahwa partisipasi dari masyarakat tidak dilibatkan dan pengkajian analisis tidak menyeluruh,” lanjutnya.