Warga Miskin Jakarta Unjuk Rasa Tuntut Pemerataan Bansos
Data Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan menunjukkan 4.700 warga miskin Ibu Kota yang terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum mendapat bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan.
Oleh
Ayu Nurfaizah
·4 menit baca
AYU NURFAIZAH UNTUK KOMPAS
Warga berunjuk rasa menuntut bantuan sosial di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah masyarakat miskin Jakarta berunjuk rasa menuntut pemerataan pemberian bantuan sosial di Kementerian Sosial dan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/12/2022). Mereka menuntut kemudahan akses warga miskin untuk mendapat bansos, termasuk akuntabilitas data penerima.
Sekitar 150 orang berdiri membawa spanduk yang berisi tuntutan pemberian bantuan sosial (bansos) di depan gedung Kementerian Sosial (Kemensos), Senen, Jakarta Pusat. Warga datang dari berbagai tempat, seperti Cilincing, Jakarta Utara, dan Cakung, Jakarta Timur. Mayoritas mereka bekerja di sektor informal, seperti pemulung, sopir bajaj, dan pedagang.
Ketua Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan Marlo Sitompul mengatakan, dari laporan yang masuk ke lembaganya, setidaknya 5.000 keluarga miskin di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung sudah terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, mereka belum memperoleh bansos dari pemerintah pusat yang disalurkan oleh Kemensos.
Kemensos memiliki program bansos reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT). Adapun Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti BLT Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan pada kondisi tertentu. Para penerima bantuan ini terdata pada DTKS.
AYU NURFAIZAH UNTUK KOMPAS
Warga yang berunjuk rasa menuntut bantuan sosial sedang makan siang di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).
Marlo menjelaskan, mayoritas warga Jakarta yang masuk dalam laporannya telah terdaftar di DTKS, tetapi belum mendapat bantuan jenis apa pun dari Kemensos. Hal ini karena ada verifikasi lebih lanjut dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang menentukan penerima bantuan dengan beragam indikator kemiskinan.
”Dari laporan yang masuk ke kami, di Jakarta ada sekitar 4.700 keluarga miskin dengan kartu tanda penduduk (KTP) Jakarta yang belum memperoleh bantuan ini. Jumlah ini hanya dari mereka yang ber-KTP Jakarta dan belum representatif penuh di seluruh Jakarta,” tuturnya.
Data yang dihimpun oleh Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan mencakup 20 kelurahan di lima kota administrasi Jakarta. Beberapa di antaranya meliputi Kebon Jeruk, Cengkareng, dan Kalianyar di Jakarta Barat; Pulo Gebang, Cililitan, dan Ciracas di Jakarta Timur; hingga Penjaringan dan Warakas di Jakarta Utara.
Akses informasi
Wasnuri (62), warga RW 012, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, mengaku tidak mendapat bantuan untuk orang lansia. Bantuan khusus orang lansia ini diatur dalam PKH, sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki program sendiri, yaitu Kartu Lansia Jakarta.
”Saya tidak pernah mendapat bantuan seperti PKH dan BPNT, tapi kemarin mendapat BLT BBM. Saya juga tidak paham bagaimana mendaftarnya,” tutur warga lansia yang datang dengan satu cucu berumur empat tahun ini.
AYU NURFAIZAH UNTUK KOMPAS
Warga menaiki kendaraan bak terbuka di Kementerian Sosial, Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).
Nazar (56), warga RW 016, Penjaringan, Jakarta Utara, menceritakan, ia tidak pernah mendapat bantuan jenis apa pun dari Kemensos. Bersama istrinya, sehari-hari ia mengumpulkan sampah plastik dan barang rongsok dengan pendapatan bersih Rp 30.000-Rp 40.000 per hari.
”Kami sudah pernah mendaftarkan diri sebagai warga miskin ke kelurahan menggunakan KTP dan kartu keluarga. Namun, hingga saat ini, bantuan apa pun belum datang, termasuk BLT BBM kemarin. Padahal, kenaikan harga BBM juga berdampak pada kebutuhan pokok seperti beras, telur, yang semakin mahal. Kami datang dan unjuk rasa agar kami dapat bansos,” kata laki-laki yang rumahnya di kolong jalan tol Jembatan Tiga ini.
Menurut Marlo, setidaknya ada 250 warga yang tinggal di kolong jembatan tidak memiliki alamat RT dan RW. Alhasil, mereka kesulitan mendapat bansos karena umumnya pendataan dilakukan melalui RT dan RW bagi yang tidak mengetahui mekanisme pendaftarannya.
”Masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat akses pada bansos menunjukkan kontradiksi implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, orang miskin dan anak telantar dipelihara negara,” ujarnya.
AYU NURFAIZAH UNTUK KOMPAS
Sejumlah warga DKI Jakarta berunjuk rasa menuntut pemberian bantuan sosial di Kementerian Sosial, Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).
Unjuk rasa kali ini direspons pihak Kemensos dengan audiensi tertutup selama satu jam. Marlo menceritakan, audiensi ini mempertemukan 20 orang perwakilan warga dan 15 orang perwakilan Kemensos. Pihak Kemensos yang hadir meliputi biro hubungan masyarakat, tim pusat data dan informasi, serta staf khusus Kemensos.
”Kami menyerahkan data 5.000 warga yang belum mendapat bantuan ke Kemensos. Pihak Kemensos mengatakan akan memproses dan memverifikasi data agar memenuhi kriteria penerima bantuan. Kita bisa lihat hasil verifikasinya pada minggu kedua hingga ketiga Januari 2023. Warga yang memenuhi kriteria akan mendapat bantuan pada periode waktu itu,” sebutnya.
Kompas meminta konfirmasi terkait masalah ini kepada Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Romal Uli Jaya Sinaga. Namun, pihaknya menolak memberikan keterangan.
Unjuk rasa kemudian dilanjutkan ke Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membawa tuntutan kejelasan 800 orang lansia yang belum mendapat Kartu Lansia Jakarta.
Marlo mengatakan, dalam pertemuan sebelumnya pada 31 Oktober 2022, pihaknya telah mengirimkan data orang lansia terdaftar DTKS yang belum mendapat bantuan kepada Pemprov DKI Jakarta. Namun, hingga unjuk rasa berakhir sore hari, belum ada jawaban dari pihak Pemprov DKI.
