Belum Ada Titik Temu Tarif Sewa Hunian Kampung Susun Bayam
Perwakilan warga Kebon Bayam bertemu dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri. Akan tetapi, belum ada kesepakatan yang diambil perihal tarif sewa hunian Kampung Susun Bayam.
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Warga Kebon Bayam mendirikan tenda dari terpal di Balai Kota Jakarta sebagai bentuk protes belum jelasnya tarif sewa hunian Kampung Susun Bayam, Kamis (1/12/2022). Mereka berharap ada solusi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena tak kunjung tercapai kesepakatan warga dengan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro.
Sebanyak 75 keluarga mengikuti aksi yang berlangsung mulai pukul 09.00. Mereka membawa surat daftar calon penghuni Kampung Susun Bayam dari Jakpro berikut nomor gedung, lantai, dan unit hunian.
Dalam aksi itu, sebagian warga membentangkan spanduk dan poster berisikan pesan meminta agar mereka bisa segera menghuni kampung susun dan tarif hunian terjangkau. Sisanya duduk lesehan sembari memasak menggunakan peralatan masak yang mereka bawa.
Perwakilan warga diperkenankan masuk. Namun, mereka sempat menolak jika bertemu perwakilan Jakpro. Warga lebih ingin bertemu perwakilan Pemprov DKI Jakarta supaya ada kejelasan nasib mereka.
”Berulang kali ketemu (Jakpro), tapi tidak ada solusi,” kata Eni Rochyati, salah satu perwakilan warga dari Jaringan Rakyat Miskin Kota.
Perwakilan warga akhirnya masuk setelah mendapatkan kepastian bertemu dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri. Akan tetapi, belum ada kesepakatan yang diambil dari pertemuan tersebut.
Murinto (48), perwakilan warga, menyampaikan, aspirasi mereka yang diterima Taufan bakal diteruskan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Mereka mempertanyakan berapa lama waktu penyampaian dan jawaban atas aspirasi warga.
Mediasi
Mediasi masih diupayakan untuk solusi tarif sewa hunian Kampung Susun Bayam. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berencana meninjau situasi lapangan.
Heru menyebutkan, penyesuaian tarif sewa hunian harus dibicarakan dengan Jakpro selaku pengelola Kampung Susun Bayam. Wali Kota Jakarta Utara telah menerbitkan surat keputusan agar warga terakomodasi.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dia bakal meninjau Kampung Susun Bayam untuk melihat kondisi warga yang digusur untuk membangun megaproyek Jakarta Internasional Stadium (JIS) pada 2019. Peninjauan dilakukan bersama dengan Heru.
”Saya dan Pak Heru akan ke sana. Mudah-mudahan besaran tarif bisa diterima warga,” kata Prasetyo.
Seusai digusur, warga Kebon Bayam mendapat uang kerahiman. Mereka juga dijanjikan Pemprov DKI Jakarta agar hunian yang tergusur itu kembali dibangun. Janji itu perlahan dituruti pemerintah daerah.
Polemik
Hasilnya, pada 12 Oktober 2022, Kampung Susun Bayam, yang berdiri berdampingan dengan JIS, diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelum masa jabatannya berakhir. Namun, janji pemerintah untuk segera merelokasi warga seusai Kampung Susun Bayam diresmikan kini menimbulkan polemik.
Jakpro, badan usaha milik daerah DKI Jakarta, mematok tarif sewa bagi warga. Biaya sewa bagi warga mulai Rp 600.000 per bulan sampai Rp 700.000 per bulan. Tarif sewa itu mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.
Suhandi (66), warga calon penghuni, mengaku tak sanggup membayar harga sewa itu karena tengah menganggur. Jika direlokasi ke Kampung Susun Bayam, ia bakal membuka warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sewa.
”Warga lansia dapat di lantai bawah. Tarifnya Rp 700.000 sekian. Kemahalan buat saya dan keluarga,” katanya.
Sama halnya dengan Agus (41), warga lain yang bekerja sebagai pengojek daring. Ia tak sanggup dengan tarif sewa hunian Kampung Susun Bayam.
”Kalau bisa sama seperti Kampung Akuarium,” ujarnya.