Ketika Heru Budi Memberi Contoh Sekaligus Menyentil

Belum ada sebulan menjabat, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan sejumlah langkah terkait pekerjaan rumah yang diemban. Cara-cara yang ia lakukan dipahami sebagai cara memberi contoh dan menyentil.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kamis (10/11/2022) lalu, melantik 11 pejabat tinggi pratama. Tujuh pejabat di antaranya direktur utama RSUD di lingkungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dua wakil direktur utama RSUD, satu kepala badan pengelola keuangan daerah, dan wakil kepala badan pengelola keuangan daerah.

Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Agung, kompleks Balai Kota DKI Jakarta itu, Heru menyatakan, pelantikan dilakukan sebagai bentuk penyegaran organisasi pemerintahan, dalam peningkatan pelayanan prima yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat. Selain itu, juga untuk meningkatkan kinerja pejabat sesuai amanah yang menjadi tanggung jawabnya.

Heru mengatakan, pelantikan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan good governance berbasis transparansi, akuntabilitas, integritas, dan berorientasi pelayanan.

”Hal ini karena organisasi (pemerintahan) yang baik adalah organisasi yang dinamis, bergerak melakukan proses regenerasi dan menyempurnakan organisasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan berlangsung lebih baik dari waktu ke waktu,” ujar Heru.

Baca juga: Heru Budi Targetkan Normalisasi Ciliwung Sepanjang 4,8 Kilometer

Selain pelantikan pejabat baru demi pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, di hari-hari awal setelah menjabat, ia membuka kembali meja pengaduan warga di pendopo Balai Kota DKI Jakarta. Warga yang memang memiliki masalah datang mengadu.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Seorang anak melintas di dekat puing bangunan rumah warga yang terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2022). Puluhan rumah warga yang telah dibebaskan di bantaran kali Ciliwung itu telah rata dengan tanah.

Heru juga langsung mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu Heru menginginkan setiap OPD yang hadir untuk bekerja melanjutkan program yang bagus.

Di hari-hari berikutnya, Heru Budi meninjau lokasi-lokasi yang selama ini menjadi bagian dari penanganan banjir Jakarta, tetapi tak kunjung dirampungkan gubernur DKI sebelum ini, Anies Baswedan. Selain meninjau normalisasi kali di Pasar Baru, Heru Budi juga melihat langsung situasi terbaru tanggul Kali Pulo hingga mengecek pompa-pompa air di rumah pompa Waduk Pluit.

Heru Budi juga langsung berkoordinasi dengan Menteri PUPR dan BPN DKI Jakarta terkait penanganan banjir Jakarta. Ia juga berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN terkait upaya mengurai kemacetan Jakarta.

Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Jakarta Azas Tigor Nainggolan, Kamis (10/11/2022), menyatakan, selain hal-hal itu, ia juga menemukan Heru Budi memimpin langsung pembersihan trotoar dan separator bus Transjakarta di sisi pintu masuk Monas Timur.

”Saya memahami, apa yang dilakukan Heru Budi dalam waktu kurang dari satu bulan ini adalah upaya simbolik,” kata Nainggolan.

Masyarakat menaruh harapan tinggi pada Heru Budi.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Azas Tigor Nainggolan

Kenapa simbolik? Menurut Tigor Nainggolan, dengan membuka langsung meja pengaduan di pendopo Balai Kota, Heru Budi memberikan kesempatan kepada warga untuk mengadu, untuk ngomong langsung kepada kepala daerahnya. Ada masalah atau persoalan yang dihadapi warga.

”Itu juga menjadi cara Heru Budi menyentil OPD yang selama lima tahun terakhir tidak bekerja melayani masyarakat. Karena dengan warga bisa mengadu langsung ke balaikota, bagaimana dengan pengaduan di kelurahan atau di kecamatan?” kata Tigor.

Baca Juga : Pembebasan Lahan Kali Ciliwung Mulai Berjalan

Juga ketika Heru Budi melakukan koordinasi dengan kementrian terkait pengendalian banjir, disebutkan Tigor Nainggolan, itu menjadi cara Heru Budi menyiapkan langkah-langkah pengendalian. Di sisi lain, itu menjadi bahasa komunikasi Heru Budi, OPD terkait pengendalian banjir dan sampah harus langsung berinisiatif bekerja dan meneruskan langkah-langkah yang ia siapkan.

Apalagi, sebagai penjabat gubernur yang datang melalui penugasan, Heru Budi didukung oleh semua fraksi di DPRD DKI Jakarta. Artinya, warga DKI mendukung dia untuk melakukan perubahan di Jakarta.

”Masyarakat menaruh harapan tinggi pada Heru Budi,” ujarnya

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga beraktivitas di tengah terjangan banjir yang melanda kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (6/6). Banjir yang melanda kawasan tersebut akibat luapan Kali Ciliwung.

Harapan-harapan itulah yang satu demi satu dicoba dijawab oleh Heru Budi secara konkret. Untuk pengaduan, Tigor Nainggolan menjelaskan, saat ini selain bisa ke balai kota atau ke kelurahan atau ke kecamatan, juga bisa melalui aplikasi Jakarta Kini atau JAKI.

”Sekarang di JAKI kita bisa melihat kondisi sebelum dan sesudah setelah pengaduan. Jadi saya melihat, ini langsung ada perubahan atau langsung ada hasil walau kecil itu diterima oleh warga atau masyarakat,” katanya.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menjelaskan, terkait pengaduan langsung, sebaiknya Heru Budi melalui OPD-nya memberikan penjelasan yang transparan tentang tindak lanjut yang dilakukan, yaitu supaya masyarakat memahami apa yang sudah dikerjakan.

Lalu, terkait pengendalian banjir, menurut Trubus, Heru Budi sebaiknya meniru langkah-langkah yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yaitu segera menyiapkan rusunawa yang bisa dipakai sebagai lokasi relokasi warga terdampak program dan memindahkan mereka.

Baca Juga: Heru Budi Hartono Fokus Menjawab Isu Publik

Supaya langkah-langkah yang disiapkan bisa dieksekusi dengan baik, ia memberi pandangan, sebaiknya Heru Budi juga membenahi jajaran Pemprov DKI. Demikian juga di jajaran BUMD DKI Jakarta.

TANGKAPAN LAYAR

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah dalam webinar bertajuk ”Telaah kritis usul Perpanjangan Jabatan Presiden dan Wapres” yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Senin (28/2/2022).

Baik Trubus maupun Tigor Nainggolan sepakat, Heru Budi harus lebih berani dalam hal ini. Ia juga tidak perlu takut karena untuk bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang diembannya dalam waktu demikian pendek, ia memerlukan tim yang solid.

”Apalagi, Heru Budi tidak mau menggunakan tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP,” kata Trubus.

Keberanian membenahi manajemen pada BUMD, lanjut Tigor Nainggolan, juga bisa dikerjakan pada BUMD transportasi. ”Kita lihat angka kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta sangat tinggi. Lalu baru sehari diingatkan supaya memprioritaskan keselamatan, bus Transjakarta terbakar. Padahal, ini pelayanan untuk masyarakat yang dibiayai dari APBD,” kata Tigor Nainggolan.

Tigor Nainggolan pun menegaskan, langkah-langkah yang dikerjakan Heru Budi dalam waktu kurang dari satu bulan ini menjadi caranya untuk satu per satu menjawab persoalan yang dihadapi warga secara konkret.