Sebaiknya Fokus Revitalisasi Sungai Satu demi Satu

Penanganan banjir Jakarta harus dilakukan. Pengamat sarankan Pj Gubernur DKI Jakarta untuk fokus dulu pada satu kali dari hulu ke hilir, jangan sporadis. Penanganan mesti tuntas sehingga DKI punya model yang baik.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pekerja mengatur posisi turap sebelum dipasang di bantaran Kali Ciliwung di kawasan Kelurahan Ancol. Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (19/11/2019).

Setelah dilantik sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta pada 17 Oktober 2022, Heru Budi Hartono di pekan pertama langsung giat meninjau titik-titik yang berkaitan dengan langkah pengurangan resiko banjir di Jakarta. Namun, langkah itu dinilai sporadis. Sebaiknya Heru Budi fokus pada penanganan satu kali dari hulu ke hilir sehingga ada model penanganan.

Nirwono Joga dari Pusat Studi Perkotaan usai diskusi dengan jurnalis yang bertugas di Balai Kota DKI Jakarta bertajuk ”Musim Hujan dan Keselamatan Warga”, Kamis (27/10/2022), menerangkan bahwa sepekan pertama Heru meninjau lokasi-lokasi yang tengah dikerjakan Dinas SDA DKI ataupun oleh Kementerian PUPR untuk mengantisipasi banjir merupakan langkah sporadis.

Heru sudah seharusnya langsung menyusun skema penanganan banjir Jakarta sesuai tugas Presiden Joko Widodo yang diembankan kepadanya. Skema penanganan bisa difokuskan pada satu kali dulu, misalnya Kali Ciliwung dengan penanganan tuntas dari hulu ke hilir.

Baca juga: Waspadai Potensi Banjir, Heru Pastikan DKI Jakarta Lakukan Antisipasi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi Kementerian PUPR, Selasa (25/10/2022), sudah menegaskan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Penanganan banjir dilakukan lewat kegiatan multisektoral yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.

Untuk menangani banjir Jakarta, kata Basuki, salah satu kuncinya adalah kembali ke rencana induk (masterplan) Sistem Pengendalian Banjir Jakarta yang disusun oleh Netherlands Engineering Consultants (Nedeco) pada tahun 1973. Masterplan tersebut telah di-review sebanyak dua kali, yakni pada 1997 oleh Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dan tahun 2007 melalui program Jakarta Integrated Flood Management Programme (JIFMP).

Langkah yang telah dilakukan Kementerian PUPR untuk menangani banjir Jakarta sesuai rencana induk di bagian hulu adalah pembangunan dua bendungan kering, yaitu Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang ditargetkan selesai akhir 2022.

Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan sudetan Kali Ciliwung dengan Kanal Banjir Timur (KBT) di bagian tengah. Kemudian di bagian hilir, Kementerian PUPR tengah membangun Pompa Ancol Sentiong dan tanggul pengaman pantai.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Tanggul yang masuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Pelabuhan Nizam Zaman, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, jebol sepanjang sekitar 100 meter, Rabu (4/12/2019). NCICD merupakan tanggul raksasa yang bertujuan untuk melindungi DKI Jakarta dari risiko banjir akibat penurunan air tanah di Jakarta Utara. Proyek tersebut bekerja sama antara Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta dengan membangun tanggul sepanjang 20,1 kilometer.

Untuk penyediaan unit rusun ini, yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan membangun unitnya.

Sudetan Kali Ciliwung-KBT direncanakan akan selesai pada April 2023. Dalam sistem penanganan banjir Kali Ciliwung, keberadaan Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, dan Sudetan Kali Ciliwung-KBT akan mengurangi puncak debit banjir di Pintu Air Manggarai sebesar 21 persen.

Kemudian dengan pembangunan Pompa di Ancol Sentiong yang berkapasitas 50 meter kubik per detik dan ditargetkan rampung pada Desember 2023, pompa ini akan mengamankan wilayah utara Jakarta dari risiko banjir. Utamanya di Kelurahan Kemayoran, Sunter Agung, dan Sunter Jaya di Kecamatan Tanjung Priok.

Kementerian PUPR juga melakukan normalisasi Kali Ciliwung. Dari kali yang sepanjang 33,69 kilometer, sampai dengan 2017 Kementerian PUPR sudah menyelesaikan normalisasi sepanjang 16,19 km.

Baca juga: Proyek Sudetan Ciliwung Terkendala Pembebasan Lahan

Pada 2022, normalisasi direncanakan akan dilakukan sepanjang 1,2 km, tetapi baru bisa dikerjakan sepanjang 500 meter. Hal itu karena masih ada lahan yang belum dibebaskan.

Nirwono menegaskan, pembangunan yang dikerjakan Kementerian PUPR itu harus dipastikan sesuai target waktu penyelesaiannya. Untuk itu, energi yang dimiliki Pemprov DKI harus fokus pada satu kali dan menghentikan program-program yang kurang pas seperti sumur resapan.

Untuk pembangunan sudetan Kali Ciliwung dan normalisasi, Dinas SDA membantu program dengan pembebasan lahan, serta menghitung warga terdampak. Kemudian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) menghitung ketersediaan unit rumah susun, menyediakannya, dan melakukan pembangunan untuk menambah ketersediaan unit supaya mampu menampung warga terdampak.

RIZA FATHONI

Lokasi pintu keluar air (oulet) sodetan Ciliwung di Kali Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (14/1/2020).

Penambahan unit rumah susun juga bisa dikerjakan melalui program perumahan Kementerian PUPR. ”Untuk penyediaan unit rusun ini, yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan membangun unitnya,” kata Nirwono.

Sarjoko, Kepala DPRKP DKI Jakarta, menambahkan, untuk program normalisasi, DPRKP bersama Wali Kota sudah mendata seberapa banyak warga yang berpotensi terdampak.

”Kemudian kami petakan untuk rusun mana yang bisa menampung.Pendataan secara parsial sudah, tetapi untuk lebih detail ada di wali kota,” ujarnya.

Saat ini, sejumlah rusun yang sempat diberdayakan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19 masih kosong. Itu bisa dipergunakan untuk menampung relokasi warga terdampak. Namun, ia juga memastikan, DPRKP akan kembali menambah jumlah unit dengan membangun sejumlah menara rusunawa.

Baca juga: Revitalisasi Sungai di Jakarta Berlanjut, Data Lahan Disiapkan

Nirwono melanjutkan, untuk mendukung penanganan banjir di satu Kali Ciliwung oleh Kementerian PUPR, selain tentu saja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin pencegahan risiko banjir, seperti pengerukan saluran, waduk, embung yang ada, hingga penyiapan pompa-pompa, DKI Jakarta juga perlu membangun waduk, situ, dan embung di sepanjang kali Ciliwung. Bukan hanya di sisi tengah kota, tetapi juga di bagian hilir.

”Di bagian dekat hulu untuk meresapkan air banjir kali sehingga mengurangi debit banjir, di bagian hilir untuk menampung luapan air,” kata Nirwono.

Ia berharap, Heru bisa memetakan target, dalam tiga bulan bisa membereskan sejumlah waduk. Dengan demikian, dalam satu tahun masa jabatannya, jumlah waduk embung situ yang bisa dibereskan di satu daerah aliran sungai menjadi jelas.

”Kalau sekarang, sporadis, tersebar. Dengan fokus membereskan waduk embung situ di satu kali dulu, itu membuat pekerjaan realistis dan ukuran kinerja jelas,” ujar Nirwono.

Heru juga wajah pemerintah pusat. Sudah pasti kementerian, khususnya Kementerian PUPR, akan mendukungnya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pembangunan Bendungan Ciawi di Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019).

Nirwono melanjutkan, apabila satu kali tuntas penanganan banjir dari hulu ke hilir, banjir bisa saja masih terjadi. Namun, setidaknya volume banjir sudah bisa berkurang signifikan.

Di sisi lainnya, DKI Jakarta akhirnya memiliki model penanganan kali-kali. ”Ini satu DAS Ciliwung selesai dalam satu tahun. Untuk kali-kali yang lain akan lebih mudah karena sudah mengetahui pola dan sudah mengetahui tugasnya,” kata Nirwono.

Dengan model penanganan Ciliwung, berikutnya untuk penanganan Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter, DKI juga bisa melakukan penanganan dari hulu ke hilir. ”Satu demi satu, tetapi tuntas,” ujarnya.

Nirwono menambahkan, untuk penanganan banjir Jakarta kali ini seharusnya bisa dikerjakan karena Pj Gubernur DKI tidak memiliki urusan politik. Itu membuat Heru tidak akan terjebak oleh situasi apa pun, kelompok tertentu pun tidak.

Baca juga: Heru Budi Hartono: Presiden Minta Selesaikan Banjir, Macet, dan Tata Ruang DKI

Bahkan, Nirwono menilai, Heru memiliki hubungan kebatinan yang dekat dengan kementerian sehingga untuk fokus terlebih dulu menyelesaikan satu kali akan lebih mudah baginya.

”Heru juga wajah pemerintah pusat. Sudah pasti kementerian, khususnya Kementerian PUPR, akan mendukungnya,” kata Nirwono.