Heru Budi Isyaratkan Akuisisi Saham PT KCI Sedang Berproses

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengisyaratkan pergantian Direktur Utama PT MRT Jakarta berkaitan dengan sejumlah hal. Selain integrasi, juga soal akuisisi saham PT KAI di PT KCI oleh PT MRT Jakarta.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Proyek MRT paket kontrak (CP) 203 yang menghubungkan Stasiun Glodok dan Stasiun Kota di Jalan Pintu Besar Selatan, Jakarta Barat, Rabu (14/9/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Jabatan Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) baru saja bergulir dari M Aprindy ke Tuhiyat. Kebijakan penggantian direktur utama itu oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diyakini berkaitan dengan sejumlah hal. Selain terkait pengelolaan integrasi angkutan umum, juga dengan kepentingan akuisisi saham PT KAI di PT KCI oleh PT MRT Jakarta.

Ditemui seusai Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Penyampaian Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda), Kamis (27/10/2022), Heru menjelaskan, Tuhiyat ditunjuk menjadi Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) karena ia sosok yang paham seluk-beluk MRT Jakarta. Tuhiyat mengisi posisi jabatan Direktur Keuangan dan Managemen Korporasi PT MRT Jakarta (Perseroda) tahun 2013-2020.

”Pak Tuhiyat ditunjuk sebagai Dirut MRT Jakarta, tentu karena beliau dari sejak awal berdirinya MRT (sehingga) sudah paham,” kata Heru.

Penunjukan Tuhiyat juga terkait dengan pengembangan fase-fase MRT Jakarta berikutnya. Saat ini untuk MRT Jakarta yang tengah berproses pembangunan adalah fase IIA dari Bundaran HI ke Kota. Untuk fase IIB dari Kota ke Ancol Barat masih dalam feasibility study atau kajian kelayakan.

”Pak Tuhiyat tahu lebih detail sehingga lebih cepat running-nya, bisa lebih cepat berkomunikasi ke Kementrian Perhubungan,” kata Heru.

Baca juga: Tuhiyat Diangkat Jadi Direktur Utama MRT Jakarta

KOMPAS/AGNES RITA SULISTYAWATY

Tuhiyat yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT MRT Jakarta

Hal lain terkait penunjukan Tuhiyat, juga terkait dengan amanah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Januari 2019. Rapat terbatas terkait pengelolaan transportasi tersebut dihadiri sejumlah menteri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, serta wali kota dari tiga provinsi tersebut.

Dalam rapat terbatas itu, Presiden Joko Widodo memberi arahan, Jabodetabek harus memiliki transportasi massal yang terintegrasi untuk mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan angkutan umum. Hal itu juga dilakukan untuk mengurangi tingkat kemacetan yang menimbulkan dampak kerugian, baik dari aspek material puluhan triliun rupiah setiap tahunnya akibat kemacetan di Jabodetabek maupun dari aspek lingkungan, seperti polusi udara.

Rapat terbatas memutuskan DKI Jakarta menjadi penanggung jawab untuk menjalankan arahan itu. Pemprov DKI Jakarta lalu menugaskan PT MRT Jakarta untuk bekerja sama dengan PT KAI dalam pengintegrasian perkeretaapian umum di wilayah Jabodetabek.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, Pemprov DKI Jakarta harus punya kewenangan untuk mengatur semua operator yang ada di Jakarta. Salah satu langkah yang dikerjakan MRT Jakarta adalah langkah korporasi, mengakuisisi saham milik PT KAI di anak perusahaannya, yaitu PT KAI Commuter (KCI).

Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Kereta Api dan Seluruh Dewan Pengurus Daerah Serikat Pekerja Kereta Api bersepakat dan bergandengan tangan untuk menolak wacana dan rencana akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) (Edi Suryanto).

RONY ARIYANTO NUGROHO

Para pekerja menggotong lampu penerangan sementara untuk pengerjaan proyek MRT fase IIA di kawasan Glodok, Jakarta Barat, Minggu (31/10/2021).

Disebutkan, untuk aksi korporasi itu, PT MRT Jakarta akan mengakuisisi 51 persen porsi kepemilikan saham PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di PT KCI. ”Untuk akuisisi ini masih dalam pembahasan,” kata Heru.

Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan Setdaprov DKI Jakarta Sri Haryati secara terpisah menegaskan bahwa akuisisi saham milik PT KAI tersebut masih berproses. Proses untuk integrasi angkutan umum di Jakarta juga salah satunya termuat sebagai hasıl pertemuan Heru dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada 19 Oktober 2022.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam penjelasan kepada media, Rabu (26/10/2022), menjelaskan, terkait akuisisi saham PT KAI di PT KCI melalui PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), memang harus ada kesetaraan antarmoda. ”Secara umum saya katakan bahwa di satu kota itu harus ada matching antarmoda, harus ada kesetaraan antarmoda. Konsep apakah merger, apakah akuisisi, itu sangat baik,” katanya.

Untuk itu, Budi Karya mendorong Penjabat Gubernur DKI Jakarta mulai melakukan pembicaraan antara KCI dan MITJ.

Baca juga: MRT Jakarta Akan Akuisisi 51 Persen Saham PT KAI di PT KCI

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Edi Suryanto melalui keterangan tertulis merespons upaya akuisisi saham milik PT KAI di PT KCI juga keterangan Menhub Budi Karya Sumadi. Ia menegaskan, SPKA mendukung integrasi tanpa akuisisi dengan tentu seluruh pihak harus taat pada ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan pendapat hukum (legal opinion) Kejaksaan Agung yang telah ada.

”Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Kereta Api dan Seluruh Dewan Pengurus Daerah Serikat Pekerja Kereta Api bersepakat dan bergandengan tangan untuk menolak wacana dan rencana akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI),” katanya.