Proyek Sudetan Ciliwung Terkendala Pembebasan Lahan

BPN Kanwil DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta segera mengidentifikasi lahan yang akan dibebaskan guna pembangunan ”outlet” sudetan Kali Ciliwung. Satu terowongan sudah tembus, satu terowongan lagi perlu dikerjakan.

HELENA FRANSISCA NABABAN

Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Dwi Heru Martono (kiri) bersama Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali (tengah) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/10/2022), seusai rapat kerja yang membahas upaya-upaya untuk pembebasan lahan guna pembangunan sudetan Kali Ciliwung dan normalisasi kali.

JAKARTA, KOMPAS — Proyek sudetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur belum rampung dikerjakan karena terkendala lahan. Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengidentifikasi lahan-lahan yang belum bisa dibebaskan di sekitar kampus Trisakti, Jakarta Timur, agar sudetan bisa segera dibangun.

Hal itu mengemuka saat rapat kerja Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Kepala BPN Kantor Wilayah DKI Jakarta Dwi Budi Martono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/10/2022).

Menurut Dwi, pembebasan terkendala karena tanah-tanah di sana suratnya ada yang berbentuk girik, hak guna bangunan (HGB), serta surat izin penunjukkan penggunaan tanah (SIPPT). Dengan jenis surat kepemilikan tanah itu, belum diketahui pemilik sebenarnya. Padahal kepemilikan yang jelas berkaitan erat dengan orang yang berhak atas pembayaran dari lahan yang dibebaskan.

Baca juga: Sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur Dilanjutkan Tahun Ini

Untuk itu, BPN akan melakukan identifikasi dan pengukuran lahan. Dengan langkah itu, kemudian BPN akan mengetahui bidang yang akan dibebaskan.

”Wilayah yang akan diidentifikasi itu ada di kawasan sekitar Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi (STMT) Trisakti, Bidara Cina, Jakarta Timur,” jelas Dwi Budi.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI Jakarta Marullah Matali dalam kesempatan tersebut menjelaskan, pembebasan lahan itu nantinya akan dipergunakan sebagai outlet dari sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT). Namun, sebelum melakukan identifikasi lahan, perlu dilakukan perpanjangan penetapan lokasi (penlok) dari Gubernur DKI Jakarta.

”Karena penetapan lokasi yang lama atas sudetan itu berakhir di bulan September lalu. Perpanjangan ini yang akan dikerjakan terlebih dulu,” jelas Marullah.

RIZA FATHONI

Lokasi pintu keluar air (oulet) sodetan Ciliwung di Kali Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (14/1/2020). Sodetan Ciliwung dibangun untuk mengalirkan air dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur yang diharapkan menjadi salah satu solusi mengatasi banjir. Pemerintah meminta Pemprov DKI menuntaskan pembangunan sodetan Ciliwung tahun ini. Gubernur DKI Anies Baswedan telah menandatangani Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1744 Tahun 2019 tentang tim persiapan pengadaan tanah untuk sodetan Kali Ciliwung di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Dari kebutuhan 18.097 meter persegi, lahan yang dibebaskan untuk sodetan Ciliwung 5.967 meter persegi. Tersisa 12.130 meter persegi yang belum dibebaskan. Kini, pembangunan sodetan Ciliwung mencapai 50 persen dari total 1.200 meter.

Terpisah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR Bambang Heri Mulyono menjelaskan, untuk pembangunan sudetan tersebut, sampai hari ini progres pembangunan sudah mencapai 48 persen. Satu terowongan sepanjang 550 meter sudah tembus. BBWSCC segera mengerjakan terowongan yang satu lagi.

Untuk pekerjaan sudetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur tersebut, direncanakan akan dibangun dua terowongan yang bersisian. Dalam laman resmi Kementerian PUPR disebutkan, pembangunan sudetan Kali Ciliwung tersebut merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir Jakarta.

Sudetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur tersebut akan mengalihkan debit Kali Ciliwung ke KBT sebesar 60 meter kubik per detik.

Dalam laman tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerangkan, untuk mengurangi kerentanan kawasan metropolitan Jakarta dari bencana banjir, Kementerian PUPR tengah melakukan penanganan kolaboratif dari hulu ke hilir sesuai rencana induk (masterplan) pengendalian banjir ibu kota Jakarta.

”Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir lewat kegiatan multisektoral yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan,” jelasnya.

Baca juga: Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung Masih Belum Tuntas

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Hujan deras melanda Jakarta dan Bogor menyebabkan Sungai Ciliwung meluap dan merendam sejumlah perkampungan di Jakarta Timur, Rabu (9/10/2019).

Dijelaskan Basuki, untuk menangani banjir Jakarta, salah satu kuncinya adalah kembali ke rencana induk (masterplan) Sistem Pengendalian Banjir Jakarta yang disusun oleh Netherlands Engineering Consultants (NEDECO) pada tahun 1973. Rencana induk tersebut telah di-review sebanyak dua kali, yakni pada tahun 1997 oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan pada tahun 2007 melalui program Jakarta Integrated Flood Management Programme (JIFMP).

Untuk penanganan banjir itu, di bagian hulu adalah pembangunan dua bendungan kering, yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang ditargetkan selesai akhir 2022. Kemudian pembangunan sudetan Kali Ciliwung, pembangunan pompa air Ancol Sentiong, pembangunan tanggul pantai, serta normalisasi kali.

Marullah menyatakan, Pemprov DKI Jakarta juga segera mengidentifikasi lahan-lahan yang akan terkena proyek sudetan.