Revitalisasi Sungai di Jakarta Berlanjut, Data Lahan Disiapkan
Balai Besar Ciliwung Cisadane memastikan kegiatan normalisasi sungai di Jakarta berlanjut. Bersama Dinas SDA DKI, akan diinventarisasi lahan yang bisa dan sudah dibebaskan agar pembangunan fisik bisa dilakukan.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan program revitalisasi sejumlah sungai di Jakarta, yang biasa disebut normalisasi, berlanjut. Balai besar tengah mempersiapkan data terkait lahan yang harus dibebaskan supaya normalisasi bisa dikerjakan.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Heri Mulyono, Jumat (21/10/2022), menjelaskan, untuk bisa melakukan normalisasi kali-kali di Jakarta, pihaknya sama seperti sebelumnya akan bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.
BBWSCC dan Dinas SDA akan menelusuri dan menginventarisasi lahan-lahan di sepanjang Ciliwung yang bisa dipergunakan dalam program normalisasi. Tim BBWSCC juga mempersiapkan data terkait lahan yang sudah bebas.
”Kami melakukan inventarisasi lokasi-lokasi yang bisa kami lakukan normalisasi,” kata Bambang sambil menjelaskan, BBWSCC juga akan menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk normalisasi tersebut.
Tahun lalu, dari target 1.200 meter normalisasi di Kali Ciliwung, hanya terealisasi 500 meter di daerah Cawang.
Kepastian kelanjutan normalisasi muncul setelah Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Senin (17/10/2022). Pada pertemuan tersebut, Heru dan Basuki membahas terkait normalisasi dan penanggulangan banjir di Jakarta.
Kegiatan normalisasi kali-kali di Jakarta terhenti sejak 2017. Dalam normalisasi kali, Dinas SDA DKI menjadi pihak yang membebaskan lahan, sedangkan BBWSCC pelaksana pekerjaan fisik. BBWSCC mesti mengajukan anggaran pembangunan dalam rencana APBN Kementerian PUPR.
Sejak 2017 normalisasi terhenti karena tidak ada pembebasan lahan. Tahun-tahun berikutnya, Dinas SDA kembali berupaya membebaskan lahan, tetapi ketersediaan lahan tidak menerus atau tidak sesuai dengan kebutuhan program sehingga normalisasi tidak lancar.
”Tahun lalu, dari target 1.200 meter normalisasi di Kali Ciliwung, hanya terealisasi 500 meter di daerah Cawang,” kata Bambang.
Untuk tahun ini, menurut Bambang, BBWSCC menginventarisasi kembali lokasi-lokasi yang bisa dikerjakan dan yang perlu pembebasan lahan. ”Mudah-mudahan Rawajati yang tidak bisa kami kerjakan, tahun depan bisa kami kerjakan,” ujarnya.
Masih terkait penanggulangan banjir, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan, untuk pembangunan tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) masih berjalan. Tanggul NCICD itu untuk meminimalkan potensi kenaikan permukaan air laut.
Ia menjelaskan, selain fokus di kawasan Pluit, pada tahun ini juga akan menyelesaikan pembangunan hingga kawasan Muara Angke. ”NCICD ini terus jalan. Ini kewenangan dari PUPR sepanjang 11 kilometer dan bagian kami yang dari provinsi sepanjang 22 kilometer,” kata Yusmada.
Ia memperkirakan, pembangunan tanggul pantai NCICD akan dilakukan sampai 2026.