Waspadai Potensi Banjir, Heru Pastikan DKI Jakarta Lakukan Antisipasi
DKI Jakarta memasuki musim hujan dengan puncak musim hujan pada Januari-Februari 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mengantisipasi potensi banjir yang terjadi.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis kondisi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang telah memasuki awal musim hujan pada Oktober 2022. Puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Januari-Februari 2023. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan jajarannya mewaspadai potensi banjir dan akan melakukan antisipasi.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji, Kamis (20/10/2022), menyebutkan, sejumlah upaya dilakukan BPBD DKI untuk memastikan penanggulangan bencana berjalan baik. ”BPBD DKI memiliki 67 petugas penanganan bencana atau yang disebut tim reaksi cepat (TRC). Mereka disiagakan di seluruh kelurahan yang ada di Jakarta,” kata Isnawa.
Manakala ada bencana, ujar Isnawa, setiap personel secara intens berkoordinasi dengan para lurah untuk memantau dinamika perkembangan bencana yang terjadi di wilayahnya masing-masing.
BPBD DKI, lanjut Isnawa, juga melakukan mitigasi untuk merespons peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. BPBD DKI langsung menyebarluaskan informasi tersebut melalui web bpbd.jakarta.go.id; media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan Facebook; serta kanal lain, seperti Whatsapp Group dan Telegram.
Apabila terjadi kenaikan status siaga tinggi muka air di aliran sungai yang ada di Jakarta, peringatan dini akan disampaikan melalui Disaster Early Warning System (DEWS) dan SMS blast. Selanjutnya personel gabungan yang terdiri dari TRC BPBD, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, petugas penanganan prasaranan dan sarana umum (PPSU) kelurahan, dan unsur terkait lainnya langsung diterjunkan di titik-titik yang menjadi kawasan rawan banjir.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sejak awal bertugas sudah langsung memantau persiapan Jakarta menghadapi musim hujan dan potensi banjir.
Pertama, ia meninjau normalisasi kali Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022). Dibangun dengan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di lokasi itu tengah dilakukan perkuatan tebing kali sepanjang 1,3 km pada dua sisi kali, pembangunan saluran, dan pembangunan pompa pengendali banjir. Targetnya, Desember 2022 pembangunan selesai.
Normalisasi untuk meningkatkan kapasitas sungai itu untuk memastikan aliran air dari Pintu Air Ciliwung Lama di Manggarai bisa tertampung di Kali Pasar Baru. Aliran air itu kemudian akan dialirkan ke arah laut maupun ke arah Pompa Pluit.
”Lokasi ini adalah bagian dari infrastruktur pengendali banjir yang merupakan sistem tata air dari operasional Pintu Air Ciliwung Lama,” ujar Heru.
Heru berharap pembangunan tersebut mampu meminimalkan potensi genangan yang terjadi di kawasan Pasar Baru.
Heru juga meninjau Waduk Pluit dan kesiapan Rumah Pompa Pluit. Waduk Pluit diperkirakan mampu menampung volume air sekitar 3,29 juta meter kubik. Waduk di Jakarta Utara itu dilengkapi dengan 10 pompa berkapasitas total 49 meter kubik per detik.
Rinciannya, 3 pompa Pluit Timur (P1) berkapasitas 15 meter kubik per detik. Lalu ada empat pompa Pluit Tengah (P2) berkapasitas 16 meter kubik per detik. Kemudian ada tiga pompa Pluit Barat (P3) berkapasitas 18 meter kubik per detik.
Waduk Pluit juga memiliki area tangkapan air atau catchment area 2.400 hektar. Area itu menjadi tampungan air yang berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Cideng (termasuk Kali Pakin dan Kali Jelangkeng), Anak Kali Ciliwung (Kali Besar), dan saluran drainase sekitarnya.
Sebagai antisipasi banjir, Dinas SDA melakukan pengerukan atau pengurasan saluran/kali/ waduk melalui kegiatan Gerebek Lumpur di seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Waduk Pluit. Pengerukan Waduk Pluit dimulai 4 Januari 2022 dengan volume lumpur rencana 46.500 meter kubik dan dikerjakan dengan menggunakan lima ekskavator.
Sampai dengan 13 Oktober 2022, sebanyak 24.123,20 meter kubik lumpur terkeruk atau 51,88 persen dari rencana.
”Pertama, ini (respons kita) dari hasil diskusi dengan Pak Menteri PUPR (Basuki) terkait NCICD, lalu memastikan pompa. Kita ingin semua instalasi pompa berjalan, sudah ada 10 pompa di sana,” ujar Heru.
Selain itu, Heru juga meninjau wilayah Kali Pulo di Jakarta Selatan yang selalu tergenang saat hujan turun. ”Peninjauan ini untuk mencari jalan keluar mengatasi genangan di lokasi tersebut. Nanti secara teknis akan dikaji oleh Dinas SDA DKI Jakarta. Harapannya ini dapat teratasi,” kata Heru.
Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Munjirin, menambahkan, Pemkot Jakarta Selatan menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan pompa air di lokasi tersebut sebagai upaya penanganan banjir. "Sarana dan prasarana seperti pompa air portabel di lokasi, baik dari Suku Dinas SDA dan Gulkarmat harus siaga. Identifikasi wilayah dalam penanganan banjir juga terus dilakukan,” jelas Munjirin.
Langkah antisipasi tersebut, seperti yang dijelaskan Heru Budi pada Senin (17/10) lalu, menjadi strateginya untuk menangani banjir di Jakarta. Untuk melakukan penanganan banjir perlu dipahami ada tiga penyebab banjir di Jakarta.
Ketiganya adalah rob atau pasang muka air laut, hujan yang turun di DKI Jakarta, serta kiriman banjir dari puncak. ”Kita bicara terkait rob, maka antisipasi kita adalah dengan membangun waduk di sekitar Jakarta Barat, Jakarta Utara,” katanya.
Berikutnya, dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat membangun tanggul pantai NCICD, tanggul raksasa. Heru menyebutkan, di beberapa lokasi tertentu seperti di Cilincing, Jakarta Utara, dan di sebagian Jakarta Barat, tanggulnya harus diperbaiki dan dihubungkan.
Untuk banjir di wilayah Jakarta, Heru menyebutkan, penanganan dilakukan dengan merevitalisasi saluran-saluran air, pengurasan saluran air. ”Ini dalam jangka dekat dilakukan penguatan-penguatan rumah pompa, menaruh pompa di tempat strategis, di tempat-tempat kemacetan akibat banjir,” jelas Heru.
Kemudian untuk banjir kiriman, menurut Heru, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk bisa bersinergi. Salah satunya ialah penuntasan Waduk Ciawi, Sukamahi, juga sodetan dan normalisasi.