DKI Didorong Bangun Transportasi Umum Massal di Kota Sekitarnya
Mengatasi kemacetan, Pemerintah DKI Jakarta dapat berfokus membangun transportasi publik memadai hingga ke kawasan kota tetangga. Saat ini, layanan transportasi umum menuju Jakarta masih minim.
Oleh
HIDAYAT SALAM
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kemacetan yang mendera Jakarta sampai sekarang salah satunya disebabkan akibat populasi kendaraan bermotor pribadi yang tinggi dan penggunaan angkutan umum belum efektif. Untuk mengurai kemacetan tersebut, selain pembangunan angkutan umum massal, dalam jangka pendek Penjabat Gubernur DKI Jakarta berencana mengurangi U-Turn atau putar balik di ruas jalan dan menambah jalur satu arah di waktu tertentu.
Namun, warga asal Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (18/10/2022), Venu Fendabi (25), mengatakan, mengurangi U-Turn tidak akan efektif mengurangi macet. Apalagi, saat ini akses transportasi publik masih terbatas untuk di daerah penyangga.
Menurut dia, untuk menuju kantor di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan, ia lebih memilih menggunakan sepeda motor karena lebih cepat dan praktis. Saat ini, akses transportasi publik dari rumahnya yang masih terbatas dan untuk waktu menunggu angkutan umum tersebut bisa sampai puluhan menit.
Apalagi, kemacetan hampir setiap hari terutama saat jam sibuk dari Jalan Ir H. Juanda, Ciputat menuju Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jika menggunakan transportasi publik waktu perjalanan bisa memerlukan waktu sekitar satu jam perjalanan ketimbang dengan sepeda motor yang hanya berkisar 40 menit perjalanan.
Mismin (60), warga Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, mengatakan, kemacetan terus terjadi pada jam sibuk ketika menuju jalan layang putar balik di kawasan Lenteng Agung dan Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
Pembangunan jalan layang Tapal Kuda yang diharapkan dapat mengurai kemacetan terbukti tak efektif mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. Satu dari tiga ruas jalan eksisting kini harus berbagi dengan jalan layang Tapal Kuda sehingga menyebabkan penyempitan jalan.
Menurut dia, kendaraan yang sebelumnya dapat mengantre dalam tiga lajur, kini terpaksa bergantian masuk menjadi dua baris melalui jalan tersebut. ”Padahal, sebelumnya, jalan layang ini dibangun untuk menggantikan pelintasan sebidang kereta yang kerap menimbulkan kemacetan parah,” ujarnya.
Masalah kemacetan, menurut Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dengan cara penuntasan perluasan jaringan transportasi dan jaringan jalan. Ia menilai jaringan rute atau peta layanan Transjakarta perlu diperluas. Selain itu juga mempercepat pembangunan koridor MRT Jakarta baik dari utara-selatan, dan juga koridor timur-barat (Kompas.id, 17/10/2022).
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat yang juga dosen di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, mengatakan, penyumbang kemacetan di ibu kota salah satunya karena sebagian orang yang bekerja berasal dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini karena layanan transportasi umum menuju Jakarta tersebut masih minim.
Menurut dia, warga daerah penyangga tersebut tidak memiliki alternatif transportasi umum yang layak dan saling terintegrasi. Hal ini yang membuat mereka lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Maka itu, pemerintah dapat menyiapkan angkutan umum yang aman, nyaman, berkeselamatan, dan saling terintegrasi.
Tempat mereka tinggal tidak ada angkutan layanan umum yang layak dan memadai menuju Jakarta dan hanya ada Transjabodetabek. Adapun menggunakan KRL (Commuter Line) juga terbatas cakupan layanannya.
”Agar dapat menarik para pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum, tentu juga yang penting menyediakan kantong parkir di ujung-ujung simpul angkutan umum,” katanya.
Kami mengimbau kepada masyarakat, sekarang waktunya menggunakan transportasi publik yang sudah disediakan pemerintah, yang lebih efisien dan tentu lebih sehat
Berdasarkan pemberitaan Kompas (10/10/2022), Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, mengatakan, untuk mengurai kemacetan yang disumbang dari wilayah penyangga, DKI Jakarta berkoordinasi dengan wilayah penyangga melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Menurut dia, Transjakarta sudah mengoperasionalkan layanan Transjakarta ke Bekasi dan ke wilayah tetangga lainnya. Layanan Transjakarta ke Depok juga sudah dilakukan secara bertahap. Adapun sisi jumlah kendaraan yang dioperasikan disesuaikan dengan permintaan yang ada, melihat perkembangan ridership.
”Kami mengimbau kepada masyarakat, sekarang waktunya menggunakan transportasi publik yang sudah disediakan pemerintah, yang lebih efisien dan tentu lebih sehat,” katanya.