Resmi Dilantik, Heru Budi Buka Lagi Pengaduan Warga di Balai Kota
ASN Pemprov DKI Jakarta dan juga sejumlah warga menyambut Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI. Seusai resmi dilantik, Heru akan kembali membuka layanan pengaduan warga di balai kota.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga DPRD DKI Jakarta menyambut Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Warga Jakarta dipastikan akan bisa membuat pengaduan lagi di balai kota. Program penanggulangan banjir juga ditinjau dan ditindaklanjuti untuk penanganan yang lebih progresif.
Heru Budi Hartono dilantik Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian pada Senin (17/10/2022) pukul 08.30 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Acara itu juga disiarkan melalui kanal media sosial Kemendagri.
Seusai pelantikan, dalam sambutannya Tito berpesan kepada Heru bahwa jabatan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta adalah amanah dari Allah, kemudian kepercayaan dari pimpinan negara, dari pemerintah.
”Saya harapkan dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Baik yang reguler, yang saya sampaikan, yang rutin-rutin. Permasalahan Jakarta kompleks. Beliau bukan orang baru, pasti beliau sudah paham,” kata Tito.
Seusai pelantikan, Heru kemudian meluncur ke Balai Kota DKI Jakarta. Sekitar pukul 10.00, Biro Umum Pemprov DKI Jakarta mengumumkan supaya aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta bisa bersiap menyambut kedatangan Heru.
ASN dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI terlihat berjajar di depan Pendopo Balai Kota DKI. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan ”Selamat Datang Bapak Heru Budi Hartono”.
Sekitar pukul 12.05 dengan mengenakan baju dinas gubernur berwarna putih lengkap dengan tanda jabatan berupa jengkol gubernur, Heru tiba di Balai Kota DKI Jakarta. Sambutan meriah dari warga DKI Jakarta yang sudah menunggu Heru sejak pagi terdengar. Sambil menyerukan ”Jakarta baru” dan ”selamat datang pak gubernur”, sebagian dari mereka berswafoto dengan Heru.
Sekdaprov DKI Jakarta Marullah Matali dalam sambutannya menyatakan, bagi Pemprov DKI Jakarta, figur Heru Budi Hartono bukanlah figur yang harus diperkenalkan lagi. ”Saya yakin media dan teman-teman ASN pejabat lingkungan Provinsi DKI Jakarta sudah sangat akrab dengan beliau,” ujar Marullah.
Nanti diatur sama asistennya, siapa yang piket dari jam 08.00-09.00. Setelah itu membawa apa yang diadukan atau didiskusikan oleh masyarakat di sini dan nanti akan dibawa ke wilayahnya masing-masing.
Heru dalam sambutannya menyampaikan, ia akan melanjutkan kegiatan yang sudah dilakukan sejak zaman Gubernur Joko Widodo, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, juga Djarot Saiful Hidayat dan Plt Sumarsono. Kegiatan itu adalah membuka pengaduan langsung warga di Balai Kota DKI. Di masa Anies Baswedan, pengaduan sempat berlangsung beberapa hari, lalu dipindahkan ke kecamatan dan kelurahan.
Kepada media yang sudah menunggu, Heru menyatakan, mulai Selasa (18/10/2022), warga DKI Jakarta yang akan melakukan pengaduan bisa datang langsung ke Balai Kota DKI Jakarta. Pengaduan akan dilayani pada Senin-Kamis pukul 08.00-09.00. Asisten wali kota dari setiap wilayah di DKI Jakarta akan bergantian berjaga di Balai Kota DKI dan menerima pengaduan.
”Nanti diatur sama asistennya, siapa yang piket dari jam 08.00-09.00. Setelah itu membawa apa yang diadukan atau didiskusikan oleh masyarakat di sini dan nanti akan dibawa ke wilayahnya masing-masing,” kata Heru.
Ia juga memastikan dalam bekerja akan memaksimalkan dinas-dinas yang ada, diperkuat dengan asisten, tenaga ahli, asisten ahli. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak akan dipakai di era Heru Budi Hartono.
Selain itu, Heru juga akan langsung tancap gas. Pada Senin sore, ia sudah dijadwalkan berdiskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kementerian PUPR.
Heru mengisyaratkan, penanggulangan banjir Jakarta akan segera dipercepat. ”Kami harus sesegera mungkin (mengatasi banjir Jakarta),” katanya.
Koordinasi dengan pihak Kementerian PUPR, menurut dia, adalah untuk menyinergikan apa yang dilakukan pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan banjir.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyambut baik Heru Budi Hartono yang segera bertugas. Ia berharap pihak eksekutif akan bisa bekerja sama dengan legislatif.
”Ke depan, ayo kita kerja sama yang dinamis. Teman-teman ASN jangan berpolitik. Jadi, biar berkesinambungan, antara eksekutif dan legislatif berjalan lancar, karena akan terjadi penghambatan kalau berpolitik. Selamat, Pak Gubernur, diubahlah pola kerjanya antara legislatif dan ekskeutif,” kata Prasetio.