Anies Baswedan Bertemu Penjabat Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Bahas Keberlanjutan Program
Empat hari menjelang masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir, Anies Baswedan mengundang Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ke Balai Kota DKI Jakarta. Keduanya berdiskusi isu-isu terkait Jakarta.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN, NINA SUSILO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Empat hari menjelang habis masa jabatannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang terpilih sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta melakukan pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/10/2022) siang. Selain sebagai silaturahmi, dalam pertemuan juga dibahas keberlanjutan pembangunan dan pemerintahan.
Dalam keterangan kepada media seusai pertemuan yang berlangsung kira-kira 1,5 jam itu, Anies mengatakan, ia sengaja mengundang Heru untuk makan siang sekaligus membicarakan sejumlah hal yang berkaitan dengan kelanjutan pembangunan Jakarta. Pertemuan yang dijelaskan Anies sebagai silaturahmi itu diwarnai obrolan ringan. Pertemuan itu sekaligus menjadi proses agar pemerintahan di Jakarta tetap berjalan.
”Kami mengundang Bapak Pj Gubernur terpilih, Bapak Heru Budi Hartono, untuk kita silaturahmi, ngobrol, dan ini bagian dari sebuah proses penjaminan agar pemerintahan berjalan dengan baik,” ujar Anies.
Anies menginginkan ketika masa jabatan berakhir, maka penuntasan tugas itu disampaikan kepada yang akan bertugas berikutnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal apa saja yang perlu menjadi perhatian dan yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Sesuai regulasi yang mengatur adanya pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah serentak pada 2024, maka untuk mengisi kekosongan pemimpin daerah yang jabatannya selesai pada 2022, ditetapkan seorang penjabat (pj) kepala daerah.
Dalam pembahasan untuk menetapkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, dari sejumlah nama yang masuk daftar calon, terpilihlah nama Heru Budi Hartono. Tim Penilai Akhir (TPA) menetapkan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur pada Jumat (7/10/2022) silam.
Anies menyambut baik terpilijnya Heru. Dalam pandangannya, Heru merupakan sosok yang tumbuh kembang kariernya di Jakarta.
”Ia tahu persis apa yang menjadi tantangan, tahu persis situasi Jakarta. Jadi kita bersyukur yang akan jadi Pj Gubernur adalah beliau. Kita percaya, Pak Heru amat mumpuni, amat berpengalaman, jejaringnya luas, insya Allah akan sukses jalankan tugasnya,” ungkap Anies.
Adapun Heru menyatakan, ia telah berdiskusi dengan Anies terkait program pembangunan. Apabila membuat program, tidak perlu dilihat siapa yang membuat program, tetapi untuk siapa program tersebut dibuat.
”Kalau (program) untuk masyarakat, tadi saya sampaikan ke Pak Gubernur jangan melihat program itu dibuat siapa, tapi lihatlah program itu buat siapa, untuk masyarakat,” kata Heru.
Selanjutnya, Heru melihat, ada banyak hal yang memerlukan perhatian dan pelayanan yang lebih bagus.
Heru janjikan keberlanjutan
Kepada media di Istana, Heru memastikan akan ada keberlanjutan dalam program-program yang dikerjakan para pendahulunya. Selain itu, dia akan fokus pada tiga hal, yakni penanganan banjir, tata kota, dan kemacetan lalu lintas.
Heru yang dipilih sebagai Penjabat Gubernur DKI akan dilantik Menteri Dalam Negeri, Senin (17/10/2022) mendatang. Ia bertemu dan makan siang bersama Anies yang akan menyelesaikan masa jabatan 16 Oktober ini.
”Ngobrol ringan sambil makan siang dan tentu ada beberapa hal yang beliau perlu sampaikan ke saya, antara lajn pelayanan harus berkelanjutan dan hampir sama, program penanganan banjir kemudian program pemulihan ekonomi,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore.
Terkait program penanggulangan banjir, ia menilai program sumur resapan yang menjadi program Gubernur Anies untuk mengendalikan banjir tidak buruk. Namun, sumur resapan perlu ditempatkan di lokasi yang sesuai seperti di Jakarta Selatan yang memang cekung. Selain itu, sumur resapan disesuaikan dengan lokasi sungai.
Program penanggulangan banjir yang sudah ada seperti normalisasi seperti di beberapa titik akan dicek. Apabila tidak bisa dibuat saluran atau normalisasi, bisa dibuat sistem polder, rumah pompa, atau kendaraan pompa bergerak. Terkait itu, ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait maupun pemangku kepentingan lain.
Beberapa aliran sungai dan pengendali banjir disebutkan perlu dipantau seperti Waduk Pluit, Riario, Manggarai, Kali Krukut, Banjir Kanal Barat, Kali Angke, dan Kali Baru.
”Semua program Gubernur itu mungkin cukup baik, cuma volume dan penempatannya yang kita lihat. Dan yang memprogramkannya dinas-dinas yang sudah pengalaman,” katanya.
Presiden Joko Widodo sendiri diakui menitipkan tiga hal kepada Heru, yakni penanganan banjir, tata ruang, dan kemacetan lalu lintas.
Terkait kemacetan lalu lintas, menurut Heru, DKI sebenarnya sudah memiliki cetak biru (blue print) yang bagus, mulai dari masa pemerintahan Gubernur Wiyogo Atmodarminto sampai Fauzi Bowo dengan bus Transjakarta, hingga kini.
”Tentunya program itu kita lanjutkan. Lainnya, transportasi terpadu seperti MRT harus dilanjutkan bukan hanya dari Lebak Bulus sampai Kota, nanti ada dari Pulo Gadung sampai ke Dukuh Atas. Dan beliau (Anies) juga menyampaikan ada beberapa transportasi lainnya, sekarang sudah jadi seperti LRT, bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah,” katanya.
Terkait penggusuran warga di sekitar Jakarta International Stadium di Kampung Bayam dan Kampung Bambu, Heru mengatakan akan menanyakannya kepada Wali Kota Jakarta Barat. Dia juga akan mengecek apakah warga sudah terdata oleh PT KAI atau pemda serta mencari rumah susun yang kosong dan bisa menampung warga.
”Tentu secara resmi, setelah saya menjabat Pj Gubernur baru nanti saya berkoordinasi dengan wali kota, tapi saya rasa PT KAI sudah memikirkan mungkin dengan pemda,” tambahnya.
Terkait tugasnya sebagai Kasetpres, penjabat pelaksana harian bisa ditunjuk Menteri Sekretaris Negara.