Pesan bagi DKI dari ”Trotoar untuk Kota Berkelanjutan”
Penataan trotoar di Jakarta belum maksimal karena anggaran terbatas. Perlu komitmen pemimpin DKI berikutnya agar percepatan pembangunan trotoar terwujud.
Oleh
HIDAYAT SALAM
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Hingga menjelang akhir 2022, trotoar di DKI Jakarta yang telah direvitalisasi baru mencapai 265 kilometer atau sekitar 10 persen dari target pembangunan 2.600 km jalur pejalan kaki. Cita-cita menjadikan Jakarta kota modern dan ramah bagi pejalan kaki bakal sulit terpenuhi jika tidak ada upaya serius mempercepat pembangunan trotoar.
Hari Nugraha, Kepala Dinas Bina Marga DKI, pada kegiatan Peluncuran Buku Trotoar untuk Kota Berkelanjutan, Senin (3/10/2022), di Pos Bloc, Jakarta Pusat, mengatakan, hambatan dalam menyelesaikan penataan trotoar salah satunya terkait anggaran. Ia mencontohkan, pada tahun 2020, hanya 5-10 persen dari target revitalisasi trotoar yang tercapai karena minimnya pendanaan. Hal ini disebabkan dari anggaran Rp 1 triliun berkurang menjadi hanya Rp 50 miliar akibat dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Padahal, menurut Hari, selain menggunakan dana APBD, Bina Marga juga menggunakan anggaran yang dialokasikan untuk suku dinas dan dari pendanaan non-APBD, utamanya dari pembayaran denda pelampauan aturan koefisien lantai bangunan (KLB).
Secara rinci, pada 2018, panjang trotoar yang bisa ditata 132 km, tahun 2019 sepanjang 93 km; dan 2020 hanya terealisasi 2 km. Untuk tahun 2021 sepanjang 15 km dan Bina Marga DKI Jakarta merencanakan 2022 sepanjang 23 km.
”Tahun ini sudah mencapai 90 persen dari target perencanaan. Diperkirakan Oktober sudah 100 persen. Tinggal menyelesaikan pemasangan lampu jalan dan lainnya,” ujar Hari.
Pada 2022, ada sejumlah lokasi pembenahan trotoar yang dikerjakan. Lokasi pembenahan trotoar itu ada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di Jalan Cikajang, Jalan Trunojoyo, Jalan Gunawarman, Jalan Pattimura, dan Jalan Sultan Hasanudin. Adapun proyek di kawasan Jakarta Pusat, terentang dari Jalan Juanda sampai Jalan Pecenongan dan dari Jalan Proklamasi hingga Jalan Penataran.
Paling tidak, jika telah memiliki komitmen yang sama artinya trotoar penting bagi kita. Maka, siapa pun yang menjabat sebagai gubernur, program yang bagus bisa terus dilanjutkan. (Nirwono Joga)
Nirwono Joga, pengamat tata kota dan peneliti pada Pusat Studi Perkotaan Universitas Trisakti, mengatakan, revitalisasi trotoar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tetap berjalan meskipun gubernur akan berganti. Inisiator buku Trotoar untuk Kota Berkelanjutan ini menekankan program trotoar bisa terus berjalan asalkan pejabat gubernur juga memiliki visi yang sama dalam pembangunan revitalisasi trotoar.
Selain memiliki komitmen yang sama, tantangan selanjutnya berada pada anggaran yang diusulkan kepada DPRD DKI Jakarta. Dari APBD DKI senilai lebih dari Rp 70 triliun tahun ini, menurut Nirwono, jika digunakan untuk pembangunan jalur trotoar hanya Rp 1 triliun per tahun, sulit untuk memenuhi target 2.600 km dalam waktu cepat.
Nirwono mengatakan, tahun 2019 Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah menganggarkan sebesar Rp 400 miliar. Kemudian 2020 jadi Rp 1 triliun, walaupun yang diberikan hanya Rp 50 miliar karena penanganan pandemi Covid-19.
”Paling tidak, jika telah memiliki komitmen yang sama artinya trotoar penting bagi kita. Maka, siapa pun yang menjabat sebagai gubernur, program yang bagus bisa terus dilanjutkan,” katanya.
Kemudahan pejalan kaki
David Tjahjana, Advisor Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional, mengatakan, perkembangan pembangunan trotoar di Jakarta hingga kini semakin baik meskipun dari unsur material, desain, serta aspek aman dan nyaman belum dirasakan oleh kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan warga lansia.
Ia menekankan dalam menggunakan fasilitas umum, maka seperti pengguna kursi roda harus bisa berjalan dengan mudah di trotoar ataupun naik ke atas angkutan umum. Adapun operasionalisasi lift di jembatan penyeberangan orang (JPO), David juga sering menemui keterbatasan jam pengoperasian fasilitas lift. Ia menyarankan agar fasilitas lift bisa dioperasikan selama 24 jam agar dapat membantu para kelompok rentan.