Pembangunan Jakarta Butuh Kolaborasi Kepemimpinan

Ke depan, diperlukan otoritas khusus yang menaungi perubahan di wilayah aglomerasi Jakarta. Lingkup tugasnya mencakup mengatasi persoalan lingkungan hidup, transportasi umum, persoalan sampah.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan pendiri Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia atau Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal (dari kiri ke kanan) saat menjadi pengisi acara Supermentor-27 di Ballroom Djakarta Theater XXI, Jakarta, Minggu (2/10/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sejumlah kepala daerah berharap agar kolaborasi kepemimpinan di Ibu Kota dan wilayah penyangga terus berlangsung. Kolaborasi penting untuk menyelesaikan permasalahan daerah yang saling terkait dan tidak bisa diselesaikan secara parsial.

Hal tersebut mengemuka dalam agenda Supermentor-27 bertajuk ”A Farewell Event for Gubernur Anies Baswedan” yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) di Djakarta Theatre, Jakarta, Minggu (2/10/2022). Acara dihadiri oleh Ketua FPCI Dino Patti Djalal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya.

Bima Arya mengatakan, kolaborasi kepemimpinan daerah merupakan hal fundamen dalam pembangunan kota megapolitan. Selama beberapa tahun ke belakang, hal itu sudah mulai terbangun, setidaknya antara DKI Jakarta dan Kota Bogor.

Hal itu, misalnya, ketika terjadi penumpukan warga di Stasiun Bogor yang hendak menuju ke Jakarta karena ada pembatasan operasional kereta komuter, Anies Baswedan mengirimkan sejumlah bus untuk membantu mobilitas warga. Begitu pula terkait persoalan banjir dan penumpukan sampah di Kali Ciliwung, DKI juga mengirimkan tim untuk berpartisipasi dalam pengerukan dan pembersihan sungai.

Baca Juga: Urbanisasi dan Akselerasi Tumbuhnya Kota-Kota

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Bima Arya Sugiarto

”Memang masih banyak pekerjaan rumah terkait dengan Ciliwung, banjir, kemacetan. Tetapi fondasi kolaborasi sudah dibangun dan kami harap ini akan terus berlanjut,” ujar Bima.

Meski demikian, lanjut Bima, kolaborasi kepemimpinan itu tidak bisa hanya dilakukan secara informal. Ke depan, diperlukan otoritas khusus yang menaungi perubahan di wilayah aglomerasi Jakarta.

Lingkup tugasnya antara lain mencakup persoalan lingkungan hidup, transportasi umum, persoalan sampah, dan persoalan ekonomi kota. ”Harus ada format baru untuk menata Jabodetabek, dan itu tidak dikoordinasikan dengan gubernur saja, tetapi juga oleh Kementerian khusus,” katanya.

Ridwan Kamil menambahkan, ke depan kota-kota di Indonesia menghadapi tantangan berat terutama terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Begitu pula permasalahan kerukunan antarwarga. Warga mudah terpecah lantaran berbeda pilihan baik agama, politik, maupun organisasi. Oleh karena itu, para pemimpin ke depan harus berkomitmen untuk menjaga keharmonisan masyarakat.

Baca Juga: Ridwan Kamil: Segala Sesuatu Masih Bisa Terjadi

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat tiba untuk mengisi acara Supermentor-27 yang digelar Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia atau Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) di Ballroom Djakarta Theater XXI, Jakarta, Minggu (2/10/2022).

Anies Baswedan sepakat atas pentingnya kolaborasi kepemimpinan daerah dalam membangun DKI Jakarta. Apalagi Kota Bogor dan Jawa Barat secara umum merupakan wilayah penyangga terbesar bagi Jakarta. Secara personal, hubungannya dengan Bima dan Kamil pun sudah terjalin lama, bahkan sejak ketiganya belum menjadi kepala daerah.

Kesetaraan

Anies menjelaskan, seluruh kebijakan dan program yang dilakukan selama memimpin DKI tidak muncul begitu saja. Hal itu didasarkan pada gagasan, narasi, dan diwujudkan dalam bentuk karya. Seluruhnya dilakukan dalam semangat membangun kota yang setara untuk semua warga.

Kesetaraan yang dimaksud di antaranya diwujudkan dengan mengubah orientasi pembangunan kota, dari yang berkiblat pada fasilitasi kendaraan pribadi kepada pembangunan yang berorientasi pada transportasi publik. Pembenahan pada transportasi publik juga dilakukan dengan membangun integrasi antarmoda. Selain itu, pemprov juga menggencarkan pembangunan ruang publik sebagai tempat alternatif dalam membangun interaksi antarwarga.

Dengan konsep besar pembangunan itu, kata Anies, diharapkan Jakarta menjadi kota yang dapat mewujudkan kesetaraan antarwarga. Semua orang bisa mengakses fasilitas publik tanpa harus dibedakan karena status sosial dan ekonominya. Konsep pembangunan yang menyeluruh itu juga diharapkan bisa mengubah kota secara berkelanjutan dengan menyelesaikan akar permasalahannya.

Baca Juga: Prospek Setelah Sinyal Anies-AHY Muncul

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menunjukkan surat warga ketika mengisi acara Supermentor-27 yang digelar Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia atau Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) di Ballroom Djakarta Theater XXI, Jakarta, Minggu (2/10/2022).

”Kami berkeinginan mengubah Jakarta bukan hanya dalam aspek fisik, tetapi juga ada gagasan di balik itu. Dengan begitu, keberlanjutan dipastikan (akan) ada,” kata Anies.