Penanggulangan Banjir Tangerang Selatan Terjegal Lahan

Program penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan, Banten, belum maksimal lantaran terkendala keterbatasan lahan untuk parkir dan penyerapan air.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Aliran Kali Angke di dekat Perumahan Graha Mas Serpong, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong dan Perumahan Villa Mutiara Serpong, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Senin (12/9/2022). Luapan kali ini kerap menyebabkan banjir di kedua perumahan tersebut.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS — Bentang alam dan alih fungsi lahan selama bertahun-tahun menyebabkan Kota Tangerang Selatan, Banten, kerap kebanjiran akibat kiriman air dari hulu maupun hujan deras. Program penanggulangan banjir pun belum maksimal lantaran terkendala keterbatasan lahan.

Topografi berupa dataran rendah dengan ketinggian 10-18 meter di atas permukaan laut (dpl) membuat Tangerang Raya rawan banjir. Kali terakhir, hujan deras lebih dari dua jam pada Sabtu (10/9/2022) sore menyebabkan sedikitnya 14 kawasan di Kota Tangerang Selatan terendam banjir. Sebanyak 2.135 keluarga terdampak banjir setinggi 30 sentimeter hingga 1,2 meter.

Berdasarkan laporan bencana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Tangerang Selatan per Minggu (11/9/2022), banjir terjadi karena drainase tidak mampu menampung debit air hujan, luapan Kali Angke dan Kali Serua, serta adanya perbaikan turap.

”Sedang dikerjakan mengeruk sedimentasi drainase supaya daya tampung air bisa lebih banyak. Ada kesulitan lahan, sebabkan sulitnya perluasan drainase,” tutur Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Rabu (14/9/2022).

Baca juga : 14 Titik Banjir di Tangerang Selatan

Untuk kawasan perumahan milik pengembang, Pemkot Tangerang Selatan berkoordinasi dengan pengembang untuk menanggulangi banjir. Kemal dari bagian Humas Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Kontruksi Kota Tangerang Selatan, mengatakan, organisasi perangkat daerah memanfaatkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada untuk mengatasi keterbatasa lahan.

DOKUMENTASI BPBD

Kondisi banjir di Tangerang Selatan, Sabtu (26/5/2022).

Rawan banjir

Banjir di kawasan Tangerang Raya diakibatkan alih fungsi lahan pertanian (sawah, kebun, tegalan/ladang) menjadi lahan permukiman dan fasilitas pendukungnya. Peningkatan lahan permukiman di kawasan Tangerang terjadi akibat pengaruh perluasan wilayah perkotaan Jakarta (Kompas, 21 Februari 2020).

Lahan sawah dan kebun beralih menjadi permukiman. Langkah awal dimulai dengan kehadiran kawasan properti Bumi Serpong Damai yang pada 1984 mengklaim sebagai kota mandiri pertama di Indonesia. Kawasan BSD di Tangerang Selatan ini mengubah perkebunan karet menjadi permukiman.

Selain itu, sejumlah situ yang seharusnya menjadi daerah resapan dan kawasan parkir air ditimbun dan dijadikan lahan permukiman. Catatan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, jumlah situ di Tangerang Raya terus menurun selama sepuluh tahun terakhir.

Contohnya, Situ Rompong di Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, yang luasnya menurun hingga 60 persen akibat dari pendangkalan dan dikepung rumah-rumah liar.

Belum ada saluran terintegrasi. Pekan ini direncanakan ada pembahasan banjir dengan Pemkot dan pengembang supaya sinkronisasi mitigasi.

FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Jalan berlubang dan drainase di dekat Perumahan Villa Mutiara Serpong, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Senin (12/9/2022). Drainase tak mampu menampung air hujan deras lebih dari dua jam sehingga terjadi banjir.

Risiko bencana

Analisis inaRISK, portal kajian risiko bencana milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa 36 persen dari 1,3 juta warga Kota Tangerang Selatan terpapar banjir. Tingkat kapasitas daerah sedang dengan indeks risiko bencana 87,44 dari rentang 0-110.

BNPB merekomendasikan tujuh program prioritas kepada Pemkot Tangerang Selatan. Prioritas pertama memperkuat kebijakan dan kelembagaan; kedua, mengkaji risiko dan perencanaan terpadu; ketiga, pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik; keempat, penanganan tematik kawasan rawan bencana; kelima, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; keenam, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan ketujuh, pengembangan sistem pemulihan bencana.

Baca Juga: Drainase di Tangerang Selatan Tak Sanggup Tampung Air Hujan Deras

Salah satu rekomendasi yang sejalam dengan evaluasi DPRD Kota Tangerang Selatan adalah penguatan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah berbasis kajian risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana.

Anggota Komisi IV DPRD Tangerang Selatan, Alexander Prabu, menyebutkan, Pemkot Tangerang Selatan harus memetakan titik banjir yang terus berulang, seperti di Pondok Maharta dan Villa Mutiara. Pemetaan itu terperinci berdasarkan penyebab dari drainase, luapan kali atau lainnya agar mitigasinya tepat sasaran.

”Belum ada saluran terintegrasi. Pekan ini direncanakan ada pembahasan banjir dengan Pemkot dan pengembang supaya sinkronisasi mitigasi,” kata Alexander.

DPRD Tangerang Selatan juga mendorong anggaran Rp 300 miliar untuk Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Kontruksi Tangerang Selatan dalam APBD tahun 2023. Anggaran sebesar itu termasuk untuk penanggulangan banjir yang terus berulang.

”Ini supaya masalah banjir tertangani. Kalau tidak, wali kota dan wakilnya periode ini gagal,” ucap Alexander.

Baca juga : Rekayasa Lalu Lintas Imbas Mitigasi Banjir Tol BSD