Bantuan Sosial kepada Warga Terdampak Mulai Disalurkan

Bantuan tunai langsung hanya diterima sebagian kecil masyarakat dalam waktu singkat dengan jumlah yang tidak sebanding jika terjadi inflasi.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo mengunjungi Kantor Pos Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Jumat (2/9/2022). Dalam kunjungan ini, Presiden mengecek penyaluran BLT BBM. BLT BBM didistribusikan sebagai pengalihan subsidi BBM.

JAKARTA, KOMPAS — PT Pos Indonesia mulai menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM kepada 323.334 keluarga penerima manfaat di Kota/Kabupaten Bogor. Sementara gelombang unjuk rasa terus berlangsung. Mahasiswa hingga Ketua DPRD Kota Bogor mendesak pembatalan kenaikan harga BBM.

Executive General Manager Kantor Cabang Utama (KCU) PT Pos Indonesia, Dedi Rahyudi mengatakan, berdasarkan data yang diterima Kantor Pos Bogor ada 323.334 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk 6 kecamatan di Kota Bogor dan 28 kecamatan di Kabupaten Bogor.

”Setiap keluarga akan mendapatkan Rp 500.000 dari BLT BBM. Data dari Kementerian Sosial 60.571 orang di Kota Bogor dan Kabupaten 262.763 orang,” ujar Dedi, Jumat (9/9/2022).

Baca juga: Masyarakat Rentan Berpotensi Tidak Tersentuh Bantuan

Dedi menuturkan, warga penerima bantuan melalui door to door atau langsung ke rumah tujuan bagi yang mempunyai keterbatasan, seperti lansia dan lumpuh. Lalu mekanisme kedua, warga bisa datang ke setiap kelurahan dan desa serta kantor pos di masing-masing kecamatan.

”Sesuai instruksi Kemensos, kita mempunyai target 14 September selesai,” katanya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Petugas Kantor Pos memotret warga yang mencairkan bantuan langsung minyak goreng sebagai bukti di Kompleks Kehutanan Gang Aut, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (18/4/2022). Program pemerintah bantuan langsung tunai minyak goreng bagi warga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) ini diharapkan tepat sasaran membantu ekonomi warga terkait permasalahan kenaikan harga sembako, terutama minyak goreng.

Batalkan kenaikan harga BBM

Mahasiswa kembali turun ke jalan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di depan Gedung DPRD Kota Bogor, Jumat (9/9) sore.

Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Pakuan dan IPB University memaksa masuk ke gedung dewan merobohkan pagar dan membakar ban bekas.

Setelah aksi itu, massa demonstrasi dipersilakan masuk ke gedung DPRD. Koordinator aksi unjuk rasa, Padil Ismayana, mengatakan tegas menuntut dan tegas menolak kenaikan harga BBM. Keputusan Presiden Joko Widodo tersebut sangat memberatkan dan merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Alih-alih menaikkan harga BBM, pemerintah seharusnya berani mengambil kebijakan pengawasan ketat terhadap kendaraan mewah yang menggunakan BBM bersubsidi. Salah satunya menempelkan striker khusus dan menerjunkan petugas untuk mengawasi.

KOMPAS

Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BBM Terus Berlanjut di Sejumlah Daerah

Distribusi BBM bersubsidi juga dinilai masih banyak kecacatan dalam pengelolaan dan manajemennya. Hal itu pula menyebabkan distribusi BBM tidak tepat sasaran dan warga kecil yang harus menanggung.

Selanjutnya, mahasiswa mendesak DPRD Kota Bogor untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM. Mahasiswa juga mendesak DPRD Kota Bogor untuk mendukung kebijakan subsidi yang tepat sasaran.

Baca juga: Jaga Daya Beli, Gaji Pekerja Perlu Penyesuaian

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini dinilai sangat tidak tepat.

”Masyarakat baru saja berusaha bangkit setelah badai pandemi Covid-19. Seharusnya pemerintah berempati dengan kebijakan yang mendorong upaya kebangkitan tersebut, bukan sebaliknya, malah menaikkan harga BBM yang justru akan menghantam ekonomi masyarakat,” kata Atang.

Kenaikan harga BBM, kata Atang, akan memicu inflasi. Kenaikan harga BBM juga dinilai tidak sejalan dengan semangat kampanye pemerintah saat memperingati hari kemerdekaan ke-77 RI, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.

”Kenaikan harga BBM adalah kunci pemicu inflasi. Efeknya berantai. Ini akan sangat menyengsarakan, terutama masyarakat menengah ke bawah. Baru mau pulih saja sudah dihantam inflasi. Bagaimana masyarakat bisa bangkit kalau begitu,” kata Atang.

Kebijakan kenaikan harga BBM pun direspons keras dan penolakan luas di Kota Bogor. Selama sepekan, massa yang terdiri dari mahasiswa, kelas pekerja, dan ibu rumah tangga menggelar aksi demonstrasi menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.

KOMPAS/AGUIDO ADRI

DPRD Kota Bogor menerima perwakilan massa yang terdiri dari mahasiswa dan warga yang menyuarakan keberatan dan menolak kenaikan harga BBM.

Beberapa kali peserta aksi diterima langsung oleh dewan. Atang sepakat dengan suara mahasiswa dan masyarakat yang sangat resah atas kebijakan pemerintah.

Menurut dia, jika alasan keterbatasan anggaran atau APBN semakin terbebani, seharusnya proyek-proyek besar dan ambisius yang tidak terlalu mendesak dialihkan untuk menyelesaikan masalah BBM.

”Di saat proyek kereta cepat dan ibu kota negara (IKN) ada anggarannya, tapi untuk subsidi BBM rakyat tidak ada. Ini ironis. Pemerintah seharusnya segera batalkan kenaikan harga BBM,” kata Atang.

Baca juga: Penjelasan Pemerintah soal Pengurangan Subsidi BBM Tak Solid

Untuk menanggulangi kenaikan harga BBM, pemerintah pusat menyiapkan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) mencapai Rp 24,17 triliun yang bersumber dari APBN.

Hal tersebut pun dinilai Atang tidak efektif karena dampak kenaikan harga BBM akan memengaruhi semua kelas masyarakat dan semua sektor. Sementara BLT hanya diterima sebagian kecil masyarakat dalam waktu singkat dan jumlah yang tidak sebanding jika terjadi inflasi.