Sebanyak 1.010 Angkot di Kota Bogor Terancam Tak Bisa Beroperasi
Dishub Kota Bogor memberikan waktu 30 hari bagi pengusaha dan pemilik angkot untuk menyelesaikan pengurusan izin agar layanan transportasi lebih tertata.
Oleh
AGUIDO ADRI
·4 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Sebanyak 1.010 angkutan kota atau angkot di Kota Bogor terancam tidak bisa beroperasi. Hal itu terjadi karena izin trayek atau izin penyelenggaraan angkutan perkotaan belum diurus oleh pengelola angkutan umum.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Eko Prabowo mengatakan, pihaknya bisa membekukan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan (IPAP) kepada ribuan angkot. IPAP segera diurus atau diperpanjang jika angkot ingin kembali mengaspal.
Eko menjelaskan, pembekuan IPAP tersebut telah melalui proses panjang secara administrasi sebelum Dishub Kota Bogor akan memberlakukan pembekuan izin operasi trayek. Para pemilik angkot dan badan hukum telah diberi peringatan 1, 2, dan 3 sebagai peringatan awal.
”Ada 1.010 angkot. Kami berikan waktu 30 hari kepada para badan hukum dan pemilik angkot untuk merapikan semua izin trayek dan kartu pengawasan. Jadi, prosesnya tidak ujug-ujug. Prosesnya melalui tahapan yang harus dipenuhi. Kemudian ke arah pembekuan,” kata Eko, Kamis (25/8/2022).
Eko menuturkan, banyak badan hukum dan pemilik angkot tidak melakukan pengurusan izin trayek sesuai aturan. Sebanyak 1.010 angkot yang dibekukan sementara itu berada dalam naungan badan hukum seperti Koperasi Kauber, Koperasi Kopem, Koperasi Madani, PT Gomecindo, Koperasi Kopama, Koperasi Kophim, Koperasi Kammi, Koperasi Kencana Jaya, Koperasi Kopata, Koperasi Komara, PT Gunung Salak Perkasa, Koperasi KAKB, Koperasi Kosapag, PT Setia Mandiri Indah, Koperasi Kojapab, Koperasi Kodjari, dan angkot milik perorangan berjumlah 39 unit.
Menurut Eko, masalah perizinan itu sebagai bentuk dan upaya perhatian pemerintah agar jasa transportasi di Kota Bogor lebih tertata dan keselamatan penumpang menjadi prioritas. Oleh karena itu, pihaknya tetap memberikan waktu 30 hari kepada badan usaha dan pemilik angkot.
”Yang terancam itu kami kasih waktu. Jika tidak care (peduli), kami tidak kasih (perpanjangan waktu). Ini upaya aturan penegakan yang berlaku. Jadi tolong dimanfaatkan 30 hari ini untuk berbenah,” ujarnya.
Biskita Trans Pakuan
Salah satu pelayanan transportasi berkelanjutan yang terus diupayakan Pemerintah Kota Bogor adalah meningkatkan layanan Biskita Trans Pakuan. Pemkot Bogor masih mendata jumlah angkot yang masuk dalam program reduksi untuk kemudian bisa menambah jumlah armada Biskita. Sebelumnya ada sebanyak 147 angkot direduksi dan dikonversi menjadi 49 armada BisKita.
Penambahan jumlah armada Biskita melalui program buy the service atau pembelian layanan transportasi dinilai penting karena jumlah penumpang terus meningkat sejak pertama kali mengaspal di Kota Bogor.
Pemkot Bogor pun memasukkan transportasi publik sebagai program utama. Dalam perubahan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2022-2023, pemkot menyiapkan anggaran Rp 581 juta untuk penuntasan reduksi angkot.
Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tatan Rustandi menjelaskan, sejak meluncur 2 November 2021, layanan BisKita Trans Pakuan Kota Bogor menunjukkan perkembangan dan peningkatan positif.
Dari bulan ke bulan, tren jumlah penumpang dan load factor terus naik. Artinya, masyarakat Kota Bogor sangat meminati layanan BisKita Trans Pakuan,
Hingga 24 Juli 2022, jumlah penumpang BisKita mencapai 360.342 orang dengan load factor atau kapasitas keterisian penumpang dalam satu perjalanan mencapai 90,80 persen.
Pada November 2021, jumlah penumpang mencapai 69.236 orang dengan load factor 57 persen. Juni 2022, penumpang bus tercatat sebanyak 448.595 orang dengan load factor 90,56 persen.
”Dari bulan ke bulan, tren jumlah penumpang dan load factor terus naik. Artinya, masyarakat Kota Bogor sangat meminati layanan BisKita Trans Pakuan,” ujar Tatan.
BisKita yang merupakan singkatan dari Bus Inovatif, Solusi Transportasi Perkotaan Terintegrasi dan Andal itu melayani empat koridor dengan total sebanyak 49 armada. Tatan menyebutkan, konsep bus rapid transit pada layanan angkutan umum itu hadir dengan standar pelayanan dan keamanan jauh lebih baik dibandingkan dengan angkutan konvensional.
Untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengguna, bus ini dilengkapi dengan internet of things (IOT). Teknologi mutakhir ini tak hanya menyediakan kamera pengawas dan pelacakan GPS, statistik jumlah penumpang dan load factor pun terekam dengan baik. Pelacakan GPS membuat pencarian lokasi bus termonitor dengan baik.
Saat ini, layanan BisKita sudah menjangkau Terminal Baranangsiang melalui rute koridor Bubulak-Baranangsiang/Cidangiang dan Bubulak-Ciawi. Selain itu, BisKita yang menjangkau Stasiun Kereta Api Bogor melalui rute Cipangi-Stasiun Bogor kembali aktif dengan perubahan rute melalui Jalan MA Salmun tanpa melewati Bus Stop PGB.
Perubahan rute itu, kata Tatan, salah satunya untuk mengurai kemacetan di sekitar Stasiun Bogor dan integrasi antarmoda transportasi lainnya.
Menurut Tatan, arah kebijakan transportasi di Kota Bogor semakin baik. Pemerintah daerah menyadari kebutuhan warga terhadap transportasi serta angkutan umum yang layak, aman, dan mengutamakan keselamatan menjadi kebutuhan utama suatu wilayah.
Meski begitu, layanan transportasi di Kota Bogor tetap perlu terus ditingkatkan agar permasalahan kemacetan bisa berkurang. Oleh karena itu, kerja sama antarlembaga, pemerintah, hingga warga sangat diperlukan untuk mendukung iklim transportasi yang lebih baik.