Risiko Kematian Dini Mengintai Warga Jabodetabek akibat Polusi Udara

Dari hasil perhitungan Greenpeace Indonesia, pada 2020, polusi udara dari PM2,5 meningkatkan risiko kematian dini terhadap 13.000 jiwa warga. Kerugian ekonomi yang timbul pada tahun itu Rp 49,5 triliun.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Deretan gedung tinggi terlihat samar di tengah lapisan kabut yang diduga polusi udara di ketinggian di Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (8/8/2022).

Persoalan berkepanjangan pencemaran udara berdampak serius dan urgen terhadap kesehatan warga. Ada risiko kematian yang mengintai 8.700 jiwa warga di Jakarta dalam kurun waktu Januari-Agustus 2021. Estimasi biaya perawatan medis selama kurun waktu delapan bulan itu mencapai Rp 33,1 triliun.

Masalah pencemaran udara terjadi hampir merata di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari sejumlah stasiun pemantau kualitas udara milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta situs IQAir, buruknya kualitas udara di Jabodetabek terjadi hampir merata.

Di Kota Bekasi, Jawa Barat, kualitas udara dikategorikan tidak sehat pada Minggu (7/8/2022) pukul 15.00 hingga pukul 17.00. Data itu berasal dari salah satu stasiun pemantau kualitas udara milik KLHK yang ditempatkan di Sumur Batu, Kota Bekasi. Dari data yang terekam dari stasiun itu, konsentrasi indeks standar pencemaran udara (ISPU) PM2,5 sebesar 102.

Di Tangerang dan Tangerang Selatan, pada Minggu (7/8/2022), data yang terekam dari stasiun milik KLHK menunjukkan ISPU PM2,5 di dua kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Banten ini dikategorikan tidak sehat dari pukul 15.00 hingga pukul 21.00, ISPU PM2,5 di Tangerang Selatan mencatatkan angka tertinggi 109 dan Tangerang bahkan mencapai angka 115.

Dari data Vital Strategies hasil kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung menyebutkan, salah satu sumber utama polusi udara di Jakarta berasal dari asap knalpot kendaraan.

Kualitas udara dengan kategori cukup baik yang terekam dari stasiun KLHK hanya ada di Kota Depok dan Kota Bogor, Jawa Barat. Di Depok dan Bogor, dari Minggu (7/8/2022) sampai Senin (8/8/2022), ISPU PM2,5 dengan angka tertinggi sebesar 80. Kualitas udara di dua wilayah itu masuk kategori sedang.

Meski demikian, jika menilik data IQAir, kualitas udara di Depok sejatinya juga tidak sehat. Pada Minggu (7/8/2022), kualitas udara di Kota Depok mulai masuk kategori tidak sehat dari pukul 01.00. Indeks kualitas udara saat itu mencatatkan skor 134 dengan konsentrasi PM2,5 49,1 mikrogram per meter kubik. Kualitas udara baik hingga sedang selama dua hari terakhir dari data IQAir hanya ada di wilayah Kota Bogor.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Deretan gedung tinggi terlihat samar dari ketinggian di Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (8/8/2022). Kabut asap tersebut diyakini polusi udara yang menyelimuti kawasan tersebut.

Di Jakarta, berdasarkan data stasiun KLHK yang ditempatkan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kualitas udara masuk kategori tidak sehat pada Minggu (7/8/2022), pukul 04.00 sampai 20.00. ISPU PM2,5 saat itu tercatat berada di kisaran skor 101 sampai yang tertinggi 107. Sementara pada Senin (8/8/2022), kualitas udara di Jakarta dari sejumlah stasiun pantau yang tersebar rata-rata berada di kategori sedang.

Sumber pencemaran

Pencemaran udara yang terjadi di Jabodetabek menunjukkan bahwa kontribusi pencemar udara tidak selalu dari lokasi setempat. Pencemaran udara itu terjadi lintas batas atau transboundary air pollution.

Kondisi ini sempat disinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Badwedan. Dia menyebut, udara tidak memiliki identitas kependudukan yang hanya tinggal di satu tempat. Anies pun berharap semua pihak turut bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pencemaran udara (Kompas, 12/7/2022).

Data Vital Strategies hasil kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung menyebutkan, salah satu sumber utama polusi udara di Jakarta berasal dari asap knalpot kendaraan. Asap kendaraan bermotor pada musim kemarau menyumbang polusi mulai dari 42 persen sampai 57 persen di seluruh kota. Sumber lain di musim kemarau yang turut menyumbang polusi berasal dari pembakaran terbuka, debu jalan, garam laut, partikel tanah tersuspensi, dan aerosol sekunder.

Salah satu rekomendasi dari studi ini, yakni membatasi emisi kendaraan bermotor. Pemerintah juga disarankan untuk mempercepat perluasan sistem angkutan umum terintegrasi untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Rekomendasi ini sebenarnya sudah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi hingga 11 Juli 2022 sebanyak 667.388 mobil dan 58.708 sepeda motor. Namun, uji emisi tersebut belum menyasar semua kendaraan. Menurut data Badan Pusat Statistik, total kendaraan bermotor yang ada di Jakarta pada 2021 sebanyak 21,7 juta kendaraan.

Baca juga: Kala Udara Buruk Mengurung Tangsel

RIZA FATHONI

Senja di kawasan TOD Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2020),

Hal lain yang juga masih jadi persoalan, yakni terkait integrasi angkutan umum. Dari catatan Kompas, ada 8,8 juta warga di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang tidak terjangkau simpul angkutan umum massal.

Cakupan layanan angkutan umum massal di Jakarta dan wilayah penyangganya masih sangat timpang. Di Jakarta, layanan angkutan umum sudah mampu menjangkau 96,1 persen penduduk, sementara di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi hanya menjangkau 26,2 persen dari total penduduk di wilayah tersebut (Kompas, 3/2/2022).

”Membangun tol-tol dalam kota, memperbanyak jalan layang, sebetulnya mengakomodasi kendaraan pribadi. Wilayah Metropolitan harusnya jadi kota yang ramah untuk transportasi publik. Ada sinyal bahwa masalah ini belum jadi perhatian serius seperti ekonomi dan pandemi. Padahal, dampaknya, macam-macam, mulai dari kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan kemacetan,” kata pengampanye Transisi Urban Berkeadilan Walhi, Abdul Ghofar.

Dampak kesehatan dan ekonomi

Masalah polusi udara yang tak jadi prioritas pemerintah sebenarnya berdampak serius pada kesehatan dan ekonomi warga. Dari hasil perhitungan Greenpeace Indonesia, pada 2020, polusi udara dari PM2,5 meningkatkan risiko kematian dini terhadap 13.000 jiwa warga. Adapun kerugian ekonomi yang timbul akibat polusi udara pada 2020 sebesar Rp 49,5 triliun. Kerugian ekonomi dimaksud berkaitan dengan estimasi biaya perawatan medis bagi warga yang terinfeksi berbagai jenis penyakit akibat polusi udara.

Pada 2021, hanya dalam kurun waktu Januari sampai Agustus, polusi udara PM2,5 meningkatkan risiko kematian dini bagi 8.700 jiwa. Estimasi biaya perawatan medis atau kerugian ekonomi yang timbul dalam kurun waktu delapan bulan itu mencapai Rp 33,1 triliun.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Ibukota mengenakan masker sebagai simbol buruknya udara di Jakarta saat aksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Persoalan kesehatan dan kerugian ekonomi merupakan persoalan yang sudah berlangsung lama. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama Vital Strategies pernah melakukan kajian terkait dampak polusi udara Jakarta bagi kesehatan warga.

Dari kajian itu disebutkan bahwa pada 2010, diperkirakan lebih dari 5,5 juta kasus penyakit yang berhubungan dengan polusi udara di Jakarta. Penyakit dimaksud, antara lain, infeksi pernapasan akut (ISPA) sebanyak 2,4 juta kasus, jantung koroner (1,2 juta kasus), asma (1,2 juta kasus), pneumonia (336.000 kasus), bronkopneumonia (154.000 kasus), dan penyakit paru obstruktif kronis 154.000 kasus. Estimasi biaya perawatan medis pada 2010 terhadap jutaan kasus itu mencapai Rp 38,5 triliun. Atau jika memasukkan perhitungan inflasi, biaya tersebut akan setara dengan Rp 60,8 trilun pada 2020.

Baca juga: Udara Bersih yang Makin Susah Dinikmati

Juru Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Bondan Andiryanu mengatakan, masalah polusi udara merupakan persoalan transboundary air pollution. Artinya, harus ada kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

Akan tetapi, gugatan warga pada 2019 terkait polusi udara dan meminta pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, pemerintah pusat justru melakukan banding atas putusan itu.

”Masyarakat melihat, untuk punya udara bersih saja, pemerintah masih memikirkan politik dan apa pun. Harusnya mau kerja (melaksanakan putusan hakim) untuk rakyat dan melindungi rakyat, ya, sudah terima keputusan hakim,” kata Bondan.