Jaklingko Perkenalkan Sistem Tarif Angkutan Terintegrasi di Bali
PT Jaklingko Indonesia berpartisipasi dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, bagian dari rangkaian kegiatan G20. Di ajang internasional itu, Jaklingko memperkenalkan digitalisasi pembayaran angkutan umum.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — PT Jaklingko Indonesia menjadi bagian dari rangkaian kegiatan G20 di Nusa Dua, Bali, dan memperkenalkan sistem pembayaran angkutan umum terintegrasi. Adapun Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih mematangkan sistem tarif terintegrasi itu dan ditargetkan bisa diimplementasikan pada Agustus mendatang.
Sekretaris Perusahan PT Jaklingko Indonesia Kevin Haikal melalui keterangan tertulis, Minggu (17/7/2022), menjelaskan, PT Jaklingko Indonesia berpartisipasi dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), bagian dari rangkaian kegiatan G20.
Di perhelatan berskala internasional tersebut, PT Jaklingko Indonesia memperkenalkan layanan digitalisasi sistem pembayaran pada transportasi umum. Para pengunjung mendapatkan informasi cara penggunaan Aplikasi Jaklingko yang memudahkan perpindahan pelaju antarmoda hanya dengan satu kali pembelian tiket.
Pada ajang FEKDI 2022, lanjut Haikal, PT Jaklingko Indonesia juga pertama kalinya melakukan simulasi perjalanan dengan menerapkan tarif integrasi jika memesan tiket perjalanan lebih dari satu moda. Dalam skema tarif integrasi, pengguna transportasi umum mendapatkan manfaat tarif lebih murah, yaitu maksimal mengeluarkan dana Rp 10.000 apabila menggunakan lebih dari satu moda, di antaranya bus Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
Secara terpisah, setelah kebijakan tarif integrasi mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta, saat ini sistem tarif integrasi masih dimatangkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, untuk tarif terintegrasi, paket tarif integrasi Jaklingko sedang dalam proses penyusunan keputusan gubernur. Paralel dengan itu juga sedang difinalisasi integrasi di tiga moda, yaitu LRT, MRT, dan TransJakarta.
”Sehingga, harapannya nanti, setelah keseluruhannya siap, akan dilakukan uji coba. Setelah uji coba, tentu akan dilakukan peluncuran,” kata Syafrin.
Syafrin menargetkan pematangan integrasi di tiga moda yang berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu bisa tuntas pada Juli ini. ”Kami targetkan di bulan ini tuntas, karena ada proses verbal. Setelah itu, kita harapkan di bulan Agustus sudah bisa diluncurkan, dan bisa dirasakan oleh masyarakat manfaat dari paket tarif integrasi Jaklingko,” kata Syafrin.
Adapun proses pematangan integrasi di tiga moda yang dimaksud Syafrin ialah terkait dengan inventarisasi semua armada Transjakarta. ”Terkait dengan perhitungan PSO dan subsidi itu sudah dilakukan di kajian awal. Yang saat ini sedang dilakukan adalah terkait dengan inventarisasi semua armada Transjakarta, yang dalam operasionalnya menyentuh layanan MRT dan LRT,” katanya.
Dengan begitu, integrasi tarif tidak hanya integrasi antara MRT, LRT, dan layanan TransJakarta di dalam koridor utama. Namun, juga akan menyentuh layanan terhadap non-BRT.
Non-BRT merupakan rute layanan Transjakarta di luar koridor. Pelayanannya dengan mengoperasikan bus besar, bus sedang, ataupun mikro trans.
Dengan juga memasukkan layanan non-BRT ke dalam sistem integrasi tarif, begitu paket tarif terintegrasi diterapkan, para penumpang dan operator akan akan mendapatkan manfaat dari pembayaran tarif integrasi. Syafrin mencontohkan, penumpang yang naik mikro trans dari kawasan Pondok Labu yang melintas di Fatmawati, mereka bisa turun di Stasiun MRT Fatmawati dan melanjutkan dengan MRT.
”Tentu itu akan dihitung sebagai satu kesatuan paket tarif integrasi. Dan ini yang sedang kami siapkan,” kata Syafrin.
Adapun inventarisasi yang sedang dikerjakan pada armada Transjakarta, menurut Syafrin, adalah inventarisasi jumlah bus eksisting yang saat ini sebanyak 4.290 unit untuk dilakukan permutakhiran terhadap prinsip sistem tiket. Saat penumpang menggunakan layanan Transjakarta, maka penumpang akan tap in.
Kemudian saat bus merapat ke satu stasiun MRT dan penumpang berpindah ke moda lain, dia perlu tap out dari sistem Transjakarta. Dengan begitu, akan terindentifikasi yang bersangkutan turun dari bus Transjakarta, misalnya di Stasiun Fatmawati, dan melanjutkan dengan MRT.
”Maka, penumpang itu membayar maksimum sebesar Rp 10.000,” kata Syafrin. Ia menambahkan, dengan target Agustus bisa diluncurkan, saat ini tengah dilakukan akselerasi pemutakhiran terhadap alat baca pembayaran terintegrasi tersebut.