Pemprov Jakarta Anggarkan Rp 3,9 Miliar untuk Layanan Mudik Gratis
Pemprov DKI Jakarta memastikan anggaran Rp 3,9 miliar tidak digunakan untuk seremonial semata atau pembagian kaus yang tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan mudik gratis bersama.
Oleh
ERIKA KURNIA
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 3,9 miliar untuk rangkaian pelayanan mudik gratis di masa libur Lebaran 2022. Mereka memastikan anggaran itu dipastikan tidak digunakan untuk seremonial semata atau pengeluaran tidak terkait lainnya.
”Anggaran tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan untuk anggaran mudik gratis tahun 2020, yang hingga tahun 2021 tidak dilaksanakan. Baru di tahun 2022 kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang tetap Rp 3,9 miliar,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Jumat (29/4/2022).
Dalam keterangan tertulisnya, anggaran Rp 3,9 miliar tersebut digunakan untuk rangkaian penyelenggaraan mudik gratis, mulai dari persiapan dan pelaksanaan pelayanan balik, serta penerimaan balik ke Jakarta. Secara lebih rinci, anggaran itu untuk sosialiasi kegiatan di 13 titik, cek kesehatan pengemudi baik keberangkatan maupun kepulangan di titik-titik keberangkatan dan kepulangan.
Kemudian, registrasi peserta mudik di enam lokasi oleh petugas, persiapan pemberangkatan enam titik baik dari sepeda motor sampai bus. Lalu, administrasi mulai dari persiapan sampai pelaporan kegiatan, kedatangan bus dan truk balik, termasuk pengangkutan sepeda motor pemudik ke truk oleh petugas, camilan peserta, dan lainnya.
Perlu diketahui, penganggaran kegiatan mudik dan balik gratis angkutan Lebaran 2022 juga dilakukan dengan mengemban kepatuhan yang juga telah mendapat persetujuan dari DPRD.
Syafrin pun mengklarifikasi adanya tuduhan bahwa anggaran itu digunakan untuk kegiatan seremonial hingga kaus untuk pemudik. Sebelumnya, sejumlah peserta mudik gratis program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu (27/4/2022), terlihat mengenakan kaus kaus ”Anies Baswedan untuk Presiden”.
Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana menyayangkan beredarnya kaus tersebut. Menurut dia, kasus serupa juga pernah terjadi saat soft launching Jakarta International Stadium (JIS) beberapa waktu lalu.
”Acara ini jelas APBD, uang masyarakat. Tidak elok sekali jika ada dugaan kepentingan ambisi politik Pak Gubernur Anies. Jangan sampai mudik gratis ini yang didanai uang negara dipolitisasi untuk keuntungan sendiri,” ujar William dalam siaran pers.
Syafrin memastikan kegiatan hingga anggaran mudik gratis sudah mendapat persetujuan DPRD DKI Jakarta. ”Perlu diketahui, penganggaran kegiatan mudik dan balik gratis angkutan Lebaran 2022 juga dilakukan dengan mengemban kepatuhan yang juga telah mendapat persetujuan dari DPRD,” katanya.
Kegiatan layanan mudik yang disediakan Pemprov DKI kini telah memberangkatkan lebih dari 11.000 pemudik ke 17 kota/kabupaten. Layanan serupa juga diadakan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Metro Jaya. Sejak Senin (25/4/2022), program mudik gratis mereka sudah memberangkatkan lebih dari 12.000 pemudik ke 21 kota tujuan.