Model BisKita Trans Pakuan Dijajaki Hadir di Luar Kota Bogor
BPTJ sudah memiliki rencana induk transportasi untuk mengembangkan model transportasi serupa BisKita Trans Pakuan di beberapa wilayah aglomerasi Bodetabek.
Oleh
STEFANUS ATO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — BisKita Trans Pakuan di Kota Bogor, Jawa Barat, dinilai sukses menarik minat warga bergeser ke moda transportasi publik. Seiring komitmen kepala daerah di wilayah aglomerasi DKI Jakarta, bukan tak mungkin jenis layanan dengan konsep yang sama hadir dan melayani mobilitas warga wilayah aglomerasi lainnya di Jabodetabek.
Sejak BisKita Trans Pakuan diluncurkan November 2021, warga Kota Bogor antusias menggunakan transportasi publik. Jumlah penumpang BisKita pada Maret hingga April 2022 setiap hari rata-rata 11.000 orang.
”BisKita benar-benar dibutuhkan masyarakat Kota Bogor. Jumlah penumpang dari minggu ke minggu terus meningkat,” kata Direktur PT Kodjari-Operator dan Investor BISKITA Trans Pakuan Dewi Jani Tjandra dalam webinar bertema ”BISKITA: Inspirasi Angkutan Umum Terintegrasi di Bodetabek”, Selasa (19/4/2022).
Hadir sebagai pembicara, antara lain, Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tatan Rustandi, Direktur PT Kodjari-Operator dan Investor BISKITA Trans Pakuan Dewi Jani Tjandra, Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, Ketua Koalisi Pejalan Kaki Bogor Irna Kusumawati, dan perwakilan dari Pemerintah Kota Semarang.
BisKita Trans Pakuan merupakan bagian dari program layanan angkutan publik dengan sistem buy the service (BTS). Dengan program dari BPTJ Kementerian Perhubungan, pemerintah mengalokasikan subsidi pengadaan bus dan biaya operasional.
Dalam model BTS ini, pihak swasta digandeng dengan sistem lelang sebagai operator. Pemerintah akan membayarkan sejumlah dana yang disepakati untuk jasa operasional. Pengenaan tiket kepada masyarakat juga bisa dilakukan tetap dengan subsidi dari pusat dan daerah.
Menurut Dewi, BisKita Trans Pakuan merupakan transportasi publik aman, nyaman, bersih, dan tepat waktu yang diimpikan warga perkotaan. Kehadiran BisKita di Kota Bogor yang dikenal sebagai kota sejuta angkot ini juga relatif tanpa konflik sosial. Para pengusaha angkot di wilayah itu menerima kehadiran BisKita dan bekerja sama dalam membangun transportasi publik di daerah itu.
Keberhasilan membangun transportasi publik di perkotaan yang dicintai warganya diharapkan segera menular di kota-kota lain, terutama di wilayah aglomerasi seperti Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Tangerang Raya. Di Indonesia, daerah yang memiliki komitmen penuh menyediakan transportasi publik bagi warganya baru dua kota, yakni DKI Jakarta dan Kota Semarang.
Butuh komitmen
Djohermansyah Djohan mengatakan, setiap daerah sebenarnya memiliki kewajiban menyediakan sarana dan prasarana transportasi publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga memasukkan aspek perhubungan atau transportasi sebagai salah satu urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah.
”Dalam undang-undang tersebut, aspek perhubungan itu wajib, tetapi tidak masuk dalam pelayanan dasar. Ini harus didorong agar di perkotaan, transportasi publik sudah jadi bagian dari layanan dasar,” kata Djohan.
Transportasi publik harus dijadikan layanan dasar yang perlu jadi prioritas pemerintah di daerah perkotaan lantaran jadi penunjang utama dalam memudahkan aksesibilitas warga untuk menuju tempat mereka bekerja, sekolah, hingga layanan kesehatan. Jika kebutuhan transportasi publik masih dijadikan sebagai urusan pemerintah wajib nonlayanan dasar, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan jadi prioritas.
”Sejauh ini baru Jakarta dan Semarang yang mengalokasikan APBD untuk membangun transportasi publik. Seharusnya di wilayah aglomerasi seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang ini juga dimungkinkan,” kata Djohan.
Menurut Djohan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendorong kepala daerah di wilayah aglomerasi menjadikan transportasi publik sebagai program prioritas. Dari segi regulasi, perlu ada undang-undang perkotaan yang salah satunya mengatur tentang transportasi publik sebagai layanan kebutuhan dasar warga yang wajib disediakan pemerintah.
Pemerintah pusat juga bisa berperan dengan memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki komitmen penuh dalam mengembangkan transportasi publik di wilayahnya. Salah bentuk penghargaan itu berupa pemberian dana insentif daerah kepada pemerintah di daerah yang mau dan serius dalam mengembangkan transportasi publik.
Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi mengatakan, BisKita Trans Pakuan merupakan program percontohan dalam membangun sistem transportasi publik terintegrasi di wilayah perkotaan. BPTJ sudah memiliki rencana induk transportasi untuk mengembangkan model transportasi serupa di beberapa wilayah aglomerasi Bodetabek.
”Sudah tiga kali kami bahas ini di internal Kementerian Perhubungan. Kami tinggal bicara dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas,” kata Tatan.
Tatan juga berharap kepala daerah di Bodetabek memiliki komitmen yang sama untuk membenahi transportasi publik di daerahnya. Dia juga berharap setiap kepala daerah menjadikan isu transportasi publik sebagai bagian dari kampanye politiknya.
”Mudah-mudahan kepala daerah memasukkan (isu pembangunan transportasi publik) sebagai agenda penting,” katanya.