Daya Beli Buruh Perkotaan Menurun pada Maret 2022

Pemerintah daerah harus sigap menggelontorkan solusi untuk mengontrol serta mengatrol daya beli publik.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Pekerja proyek membawa sejumlah barang berjalan kaki di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (19/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Daya beli buruh di perkotaan di Indonesia mengalami penurunan secara bulanan di Maret 2022 kendati ada tren kenaikan upah. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok diduga menjadi penyebab. Pemerintah daerah harus sigap menggelontorkan solusi untuk mengontrol daya beli.

Badan Pusat Statistik, Senin (18/4/2022), merilis data upah nominal dan upah riil beberapa buruh informal perkotaan selama Maret 2022 secara nasional. Buruh informal perkotaan yang diteliti adalah buruh bangunan bukan mandor, buruh potong rambut wanita, dan asisten rumah tangga.

Upah nominal adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Sementara upah riil adalah perbandingan antara upah nominal buruh dan indeks harga konsumen perkotaan.

Rata-rata nominal upah buruh bangunan Maret dibanding Februari naik 0,05 persen dari Rp 91.994 menjadi Rp 92.040 per hari. Sementara upah riil di periode sama turun 0,61 persen dari Rp 84.979 menjadi Rp 84.460.

Pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan cenderung masih dalam kondisi berhemat atau mengurangi konsumsi untuk jaga-jaga ke depannya.

Lalu, rata-rata nominal upah buruh potong rambut wanita naik 0,12 persen menjadi Rp 29.877 per kepala dan upah riil turun 0,54 persen menjadi Rp 27.420. Rata-rata nominal upah asisten rumah tangga naik 0,11 persen menjadi Rp 430.051 per bulan dan upah riil turun 0,55 persen menjadi menjadi Rp 394.644.

Penurunan upah riil buruh menggambarkan penurunan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima. Bhima Yudhistira, Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), memprediksi hal ini sebelumnya.

”Dari berbagai survei konsumen terlihat tidak semua pendapatan masyarakat merata. Pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan cenderung masih dalam kondisi berhemat atau mengurangi konsumsi untuk jaga-jaga ke depannya,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta.

Ia menyebut, warga dari ekonomi kelas menengah dan ke atas sudah cenderung lebih banyak membelanjakan uang dan mengurangi tabungan seiring dengan meningkatnya mobilitas di tahun kedua pandemi Covid-19. Hal ini pun sudah berpengaruh pada tren inflasi di kuartal pertama 2022.

Baca juga : Pelonggaran Mobilitas dan Stabilitas Pasokan Barang Picu Inflasi di Jakarta

Kenaikan harga

Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat, inflasi bulanan pada Maret 0,44 persen. Inflasi Maret lebih tinggi dari inflasi di Februari yang negatif 0,05 persen karena koreksi sejumlah harga komoditas, terutama di sektor pangan.

"Inflasi Maret sebesar 0,44 persen dipicu naiknya harga-harga pada komoditas, terutama bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, dan cabai merah,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Anggoro Dwitjahyono dalam paparan secara daring awal Maret.

Selain kenaikan harga energi, seperti BBM Pertamax, emas, dan harga pangan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga bisa memengaruhi inflasi ke depan. Belum lagi, kenaikan harga jelang Idul Fitri pada peralihan April ke Mei.

Solusi

Efek negatif dari kenaikan harga, lanjut Bhima, bisa menurunkan tingkat konsumsi masyarakat di perkotaan seperti Jakarta Raya.

”Masyarakat perlu jaring pengaman berupa bantuan tunai dan penyerapan tenaga kerja untuk mereduksi mereka yang terdampak dari belum pulihnya perekonomian,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Jumat (1/4) menyatakan, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). BLT juga akan diberikan kepada 2,5 juta pedagang gorengan.

Dana BLT akan diberikan Rp 100.000 setiap bulan per penerima manfaat untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni. BLT minyak goreng akan dibayarkan di muka Rp 300.000 (Kompas, 1 April 2022).

Baca juga : Masih Ada Informasi BLT yang Tak Sampai ke Publik

Pemerintah juga perlu menjaga harga penjualan barang kebutuhan pokok di pasar, antara lain, dengan memastikan ketersediaan barang. Jelang Lebaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut ketersediaan bahan pokok aman.

Seketaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Marullah di Pasar Senen, Jakarta Pusat, hari ini, memastikan stok bahan pangan di pasar tradisional cukup dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat jelang lebaran.

”Mulai dari sayur, daging, hingga telur semuanya terkendali. Stok yang ada bisa memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Lebaran hingga seterusnya,” ucapnya kepada wartawan dalam giat pemantauan ketahanan pangan dan stabilitas harga di pasar tradisional dan swalayan.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Marullah Matali, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Marullah juga memastikan harga pangan bisa dikendalikan meski ada fluktuasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun akan tetap menggelar pasar murah guna mengendalikan harga pangan.

”Sedang kami siapkan. Semoga nanti pasar-pasar murah hadir di tengah masyarakat dan mudah-mudahan ini bisa mengendalikan harga dengan baik,” pungkasnya.

Baca juga : Penyaluran BLT Minyak Goreng Ditarget Tuntas Sepekan Sebelum Lebaran