Dinas Pendidikan Jakarta Imbau Siswa Tak Ikut Unjuk Rasa BEM Senin Besok
Dinas Pendidikan DKI Jakarta tak mengeluarkan edaran ke sekolah-sekolah. Sebagai gantinya, guru mencatat kehadiran siswa dan mengecek siswa yang tidak hadir, serta memastikan keberadaannya.
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
·3 menit baca
HUMAS POLRES METRO DEPOK
Polres Metro Depok menahan 37 pelajar SMP, dan SMA/SMK yang hendak berangkat ke Jakarta mengikuti unjuk rasa RUU Cipta Kerja, Selasa (13/10/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Dinas Pendidikan DKI Jakarta meminta para kepala SMP dan SMA atau sederajat memastikan para siswanya tak berpartisipasi dalam unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI di kawasan Istana Negara, Gambir, Jakarta PUsat, Senin (11/4/2022).
Upaya ini selaras dengan imbauan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten untuk mencegah siswa SMK ikut unjuk rasa lantaran beredarnya ajakan ”STM Bergerak” di media sosial.
Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah mengatakan, dinas melakukan pendekatan persuasif dan edukatif melalui koordinasi dengan kepala sekolah sejak Sabtu (9/4/2022). Tujuannya memberikan pemahaman kepada siswa supaya hadir di sekolah dan tak berpartisipasi dalam unjuk rasa. ”Kami minta berikan pemahaman kepada orangtua dan siswa tentang unjuk rasa, sepeti apa urgensinya. Bukan melarang atau menakuti, tetapi pelajar sebaiknya ke sekolah dan belajar,” katanya ketika dihubungi, Minggu (10/4/2022).
Dinas Pendidikan DKI Jakarta tak mengeluarkan edaran ke sekolah-sekolah. Sebagai gantinya, guru mencatat kehadiran siswa dan mengecek siswa yang tidak hadir, serta memastikan keberadaannya.
Taga menuturkan, sekolah dan orangtua bersama-sama mengawasi dan memastikan keberadaan siswa atau anaknya. Sementara tidak ada sanksi, tetapi pembinaan bagi mereka yang ketahuan ikut unjuk rasa.
”Sekolah laporkan kehadiran siswa. Jika terdeteksi oleh sekolah atau polisi, akan kami bina yang mendidik. Bentuknya bisa saja berikan tugas tentang arti demokrasi, etika, dan menyampaikan pendapat supaya memicu kreativitas dan daya kritis,” ujarnya.
INSAN ALFAJRI
Mahasiswa menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Kamis (8/10/2020), mereka berkumpul di Patung Arjuna Wijaya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan unjuk rasa BEM SI sehingga akan mengalihkan arus lalu lintas dan tak menggunakan kekerasan dan membawa peluru tajam sesuai permintaan Menko Polhukam Mahfud MD.
Tuntutan BEM SI melalui unjuk rasa esok antara lain Presiden Joko Widodo tegas menolak dan menyatakan sikap terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode, menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok, serta mengusut spekulan minyak goreng.
Mahasiswa juga meminta presiden mengevaluasi kinerja menterinya, menyelesaikan konflik agraria, dan bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin berkomitmen menuntaskan janji politik saat kampaye dahulu.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan mengatakan, polisi sudah menerima surat pemberitahuan aksi BEM SI dengan koordinatornya, Kaharuddin. ”Polda siap mengamankan aksi. Kami imbau masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa dan peserta aksi agar tertib, damai, dan tidak anarkis,” ujarnya.
Zulpan enggan menyebutkan jumlah petugas yang akan mengamankan unjuk rasa BEM SI. Menurut dia, jumlah petugas yang diturunkan sebanding dengan peserta unjuk rasa dan akan bersikap humanis, mengedepankan pelayanan kepada peserta, serta tidak membawa peluru tajam.
”Kedepankan pelayanan kepada peserta dan tidak menggunakan peluru tajam sesuai arahan dari pimpinan polda sebagaimana permintaan Menko Polhukam,” katanya.
