Anies Baswedan Bawa Tanah Kampung Akuarium ke IKN Nusantara
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membawa tanah dan air yang diambil dari Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Membawa tanah dari sana, Anies membawa pesan supaya IKN tidak memarjinalkan rakyat kecil.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membawa tanah dari Kampung Akuarium, Jakarta Utara, ke Ibu Kota Negara Nusantara, Senin (14/03/2022). Namun, pemilihan lokasi sumber tanah itu mendapat kritikan dari anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI.
Dalam akun media sosial milik Anies Baswedan yang diunggah, Minggu (13/03/2022), Anies menulis, ”Republik ini memang digagas oleh kaum terdidik, tetapi diperjuangkan dan dipertahankan oleh semua, termasuk oleh rakyat kebanyakan, yang cucuran keringatnya sering tak ditulis dalam buku-buku sejarah. Pagi ini, rakyat kebanyakan, yaitu ibu-ibu warga Kampung Akuarium, di pesisir Jakarta Utara, mencangkul dan mengumpulkan tanah untuk dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta ke IKN”.
Seperti yang diberitakan, setiap gubernur ditugasi membawa tanah dan air dari provinsinya masing-masing. Tanah dan air itu dibawa ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.
Menurut Anies, tanah dari Kampung Aquarium menghadirkan harapan bahwa pembangunan ibu kota baru ini hendaknya tidak memarjinalkan rakyat kecil dan justru nyata-nyata akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua, khususnya rakyat kebanyakan.
”Kembalinya kehidupan masyarakat di kampung akuarium menjadi simbol atas kembalinya kita kepada cita-cita dasar pendirian republik ini, yaitu untuk melindungi setiap tumpah darah dan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tulisnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono secara terpisah mengkritisi pesan Anies supaya pembangunan kota baru IKN tidak memarjinalkan rakyat kecil. Gembong mengatakan, justru Anies mesti melihat ke program-program kerja yang ia susun. Menurut Gembong, banyak program yang seolah-olah berpihak kepada rakyat kecil. Namun, faktanya, dalam eksekusi program tidak ada yang menyentuh rakyat kecil.
Gembong mencontohkan program rumah dengan uang muka 0 rupiah dengan angka Rp 400 juta. ”Apakah itu berpihak kepada rakyat kecil, misalkan? Lainnya adalah program pengentasan persoalan banjir. Seolah-olah program itu berpihak kepada rakyat kecil karena tidak melakukan penggusuran, tetapi membiarkan rakyat kecil terendam banjir. Apakah itu berpihak?” kata Gembong.
Dalam pandangan Gembong, saat Presiden Joko Widodo meminta supaya setiap gubernur membawa tanah dari provinsinya supaya ada karakter, maka sebaiknya Anies membawa tanah dari Kota Tua. ”Kota Tua merupakan pusat peradaban,” kata Gembong, yang juga anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta.
Menurut Gembong, tanah dari Kota Tua akan jauh lebih membawa makna yang kuat dibandingkan dengan tanah dari Kampung Akuarium. Itu karena latar belakang Kampung Akuarium yang mau dikembalikan ke peruntukan yang sebenarnya oleh pemerintahan sebelumnya.
”Dulu itu permukiman warga, dilakukan penggusuran dan warga terdampak ditempatkan di rumah susun karena kawasan hendak dikembalikan kepada fungsi semula, yaitu untuk heritage,” tutur Gembong.
Oleh Anies Baswedan, kawasan Kampung Akuarium kemudian disulap kembali dijadikan hunian dengan harapan itu sebagai keberpihakan Anies ke rakyat. ”Padahal, berpihak, tetapi melanggar aturan. Jangan sampai nanti IKN terbawa kepada psikologi seperti itu, seolah-olah berpihak, tetapi melanggar aturan,” kata Gembong.