Penanganan Banjir Jakarta Diiringi Keterbatasan Dana
DKI Jakarta pastikan program pengendalian banjir tetap dilanjutkan. Program dikerjakan melalui program 942, yaitu pembangunan infrastruktur banjir 9 polder, 4 waduk, dan 2 kali secara tahun jamak.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan program penanganan banjir melalui program revitalisasi 9 polder, 4 waduk, dan 2 sungai masih berlanjut. Program 942 itu didanai anggaran tahun jamak dari dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/3/2022), menjelaskan, program itu dilanjutkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Sebenarnya ada banyak waduk, polder, dan sungai di Jakarta. Namun, keterbatasan dana belum semua bisa dilakukan revitalisasi.
”Jadi ada sembilan polder, empat waduk, dan dua sungai yang kami revitalisasi dan perbaiki,” jelas Ahmad Riza.
Berdasarkan data dari Dinas SDA DKI Jakarta, untuk penanganan banjir Jakarta, mereka menangani melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir. ”Program infrastruktur pengendali banjir itu dikerjakan di lima wilayah kota di Jakarta. Program ini didanai dengan anggaran tahun jamak atau multiyears 2021-2022,” jelas Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi Asikin.
Pembangunan sistem polder, dijelaskan Dudi, sebagai cara penanganan banjir rob dengan kelengkapan sarana fisik suatu kesatuan pengelolaan tata air yang meliputi sistem drainase kawasan, kolam retensi, tanggul keliling kawasan pompa, dan pintu air. Untuk sistem polder ini ada sembilan lokasi yang direvitalisasi, yaitu di Kelapa Gading, Marunda, Muara Angke, Teluk Gong, Mangga Dua, Pulomas, Adhyaksa, Green Garden, dan Kamal.
Pembangunan waduk sebagai cara pengendali banjir untuk menahan aliran besar dari banjir masuk (inflow) dan dilepaskan (outflow) dengan debit air yang lebih rendah sehingga tidak terjadi banjir pada hilir sungai. Dengan dana tahun jamak, waduk yang akan dibangun adalah Waduk Lebak Bulus, Brigif, Pondok Ranggon, dan embung Wirajasa.
Adapun revitalisasi sungai merupakan cara pengendali banjir yang fungsinya hampir sama dengan waduk. Untuk pembangunan sungai, ada dua sungai yang dikerjakan, yaitu peningkatan kapasitas Kali Besar dan sodetan atau kanal Museum Bahari, serta peningkatan kapasitas Sungai/Kali Ciliwung hiilir di kawasan Pasar Baru.
Ahmad Riza menambahkan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir itu berasal dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Pembangunan kembali dilanjutkan pada 2022.
Dalam rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta pada 1 Maret 2022, dinas SDA memaparkan, untuk pembangunan polder Kamal dari anggaran Rp 99,99 miliar sudah terserap Rp 43,480 miliar atau 43,48 persen. Serapan sebesar itu digunakan untuk pembayaran uang muka pekerjaan.
Untuk delapan polder lainnya, dari anggaran Rp 284,99 miliar sudah terserap Rp 97,096 miliar atau 34,07 persen. Serapan anggaran itu digunakan untuk perancangan pembangunan juga sosialisasi ataupun survei investigasi.
Untuk pembangunan keempat waduk, anggaran yang dialokasikan Rp 114,99 miliar dan sudah terserap Rp 42,982 miliar atau 37,38 persen. Untuk pekerjaan di empat waduk, pekerjaan yang sudah dilakukan adalah pembersihan lahan, pengerukan, mobilisasi alat, hingga perancangan pembangunan.
Adapun anggaran untuk peningkatan kapasitas Sungai atau Kali Besar dan sometan kanal Museum Bahari, serta peningkatan kapasitas Sungai/Kali Ciliwung hilir di kawasan Pasar Baru dialokasikan Rp 156,499 miliar. Anggaran yang sudah terserap Rp 47,013 miliar atau 30,04 persen.
Dudi mengatakan, untuk program pengendali banjir yang didanai dengan dana PEN itu dilanjutkan kembali pada 2022.
Baca juga: DKI Dapat Dana PEN Rp 1 Triliun untuk Banjir
Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, pinjaman PEN untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir itu bisa digunakan setidaknya sampai pertengahan 2022. Namun, dana PEN yang digunakan untuk pengadaan lahan atau pembebasan lahan guna program penanganan banjir diberi waktu hingga Maret 2022.
Ahmad Riza melanjutkan, meski belum semua terevitalisasi, ia optimistis tetap ada perubahan yang lebih baik pada upaya pengendalian banjir Jakarta.