Komitmen Kurangi Emisi, 100 Bus Listrik Akan Beroperasi di Jakarta

Jakarta mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Salah satu upayanya adalah mengubah bus-bus Transjakarta berbahan bakar fosil menjadi bus listrik.

Kompas/Wawan H Prabowo

Bus listrik Transjakarta X Higer Berpelanggan memasuki Terminal Blok M, Jakarta, Jumat (17/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI dan PT Transportasi Jakarta berencana mengoperasikan 100 bus listrik dalam jaringan transportasi yang terintegrasi dalam waktu dekat. Upaya itu dinyatakan sebagai upaya komitmen DKI Jakarta mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai emisi nol.

Demikian pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat membuka diskusi virtual terkait Jakarta E-Mobility Event, Selasa (1/3/2022). Jakarta E-Mobility merupakan forum diskusi virtual yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta untuk menunjukkan komitmen dan upaya saat ini dalam elektrifikasi armada angkutan umum, salah satunya armada bus Transjakarta.

Diskusi ini bagian dari kegiatan yang diadakan di Jakarta terkait dinobatkannya kota ini sebagai tuan rumah Urban 20 (U-20), merupakan rangkaian acara antarpemimpin kota dari kota-kota G-20 sebagai respons terhadap krisis iklim, yang bertujuan untuk memelopori dan mempercepat transisi menuju masyarakat yang karbon netral, inklusif, dan tangguh.

Jakarta memiliki target bisa mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 30 persen pada 2030 dan mencapai emisi nol pada tahun 2050. Komitmen itu, disebutkan Anies, tercantum melalui Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Jakarta.

Implementasi armada bus listrik merupakan salah satu tindakan nyata kami untuk mendukung Program Percepatan Kendaraan Listrik Berbaterai Pemerintah Indonesia untuk Transportasi Jalan.

Salah satu aksi dalam mengatasi krisis iklim adalah memulai mobilitas yang berkelanjutan melalui sistem transportasi terintegrasi. Kebijakan ini, menurut Anies, karena Jakarta dikenal sebagai kota yang macet dan padat lalu lintasnya. Jutaan orang bermobilitas di Jakarta setiap hari.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Untuk mewujudkan transportasi publik yang berkelanjutan, aman, nyaman, dan inklusif, Jakarta menginisiasi mobilitas berkelanjutan melalui sistem transportasi terintegrasi. Caranya, dengan menggeser paradigma dari car-oriented development ke transit-oriented development (TOD).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo yang menjadi pembicara dalam diskusi virtual itu menyatakan, perubahan paradigma pembangunan transportasi di Jakarta juga diikuti dengan mengatur kembali prioritas pengguna jalan. Prioritas pengguna jalan yang pertama adalah pejalan kaki dan pesepeda. Untuk itu perlu dibangun trotoar yang nyaman juga jalur pesepeda. Prioritas kedua adalah angkutan umum. Prioritas ketiga, penggunaan kendaraan beremisi rendah dan bersih. Keempat, prioritas terakhir adalah kendaraan bermotor pribadi.

Perubahan paradigma pembangunan transportasi itu juga untuk mendukung pengurangan emisi yang dihasilkan dari aktivitas transportasi, di antaranya dengan mempromosikan penggunaan angkutan umum, meningkatkan kualitas angkutan umum, mendorong penggunaan kendaraan yang rendah energi, juga menerapkan kebijakan pengurangan kendaraan bermotor.

Baca juga : Sistem Integrasi Transportasi di Jakarta Terwujud Tahun Depan

Anies menambahkan, kini sudah dilakukan revitalisasi 364 kilometer trotoar di seluruh Jakarta dan dibangun 12 kilometer jalur sepeda terlindungi serta 63 tempat berbagi sepeda (bike sharing) di sekitar area transit di jalan tersibuk kota.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga melintasi trotoar di Jalan Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (16/2/2022). Trotoar yang tersedia memadai serta aman dan nyaman dilalui menjadi salah satu penanda kota yang berpihak kepada warganya.

Untuk mendorong penggunaan angkutan umum, Pemprov DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir melakukan perbaikan sistem transportasi umum secara besar-besaran, di antaranya dengan perluasan rute Transjakarta dan integrasi dengan mikrotrans untuk mencapai cakupan layanan 82 persen. Selain itu, DKI meningkatkan PSO (public service obligation) untuk angkutan umum sebesar 180 persen pada 2020 dibandingkan dengan tahun 2017.

Terkait peningkatan kualitas angkutan umum yang rendah emisi dan bersih, khususnya bus Transjakarta, salah satu upaya yang dilakukan DKI Jakarta adalah dengan elektrifikasi armada Transjakarta. Pemprov DKI berkomitmen mengalihkan armada Transjakarta ke bus listrik.

Sebagai awalan akan dilakukan implementasi 100 bus listrik di trayek Transjakarta eksisting untuk program percontohan. Sebelumnya, Pemprov DKI berupaya melakukan serangkaian pra-uji coba untuk beberapa model bus listrik yang merupakan langkah penting untuk mengevaluasi kinerja armada sebelum menerapkannya dalam skala besar. Ke depan, Transjakarta akan mengganti separuh armada busnya menjadi armada listrik, secara bertahap sebelum tahun 2025.

”Implementasi armada bus listrik merupakan salah satu tindakan nyata kami untuk mendukung Program Percepatan Kendaraan Listrik Berbaterai Pemerintah Indonesia untuk Transportasi Jalan. Dengan mengalihkan armada angkutan umum kami ke kendaraan listrik dan mendorong orang untuk menggunakan angkutan umum, kami berharap dapat mencapai peningkatan kualitas udara dan manfaat kesehatan yang lebih baik,” papar Anies.

Kompas/Wawan H Prabowo

Bus listrik Transjakarta X Higer Berpelanggan memasuki Terminal Blok M, Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Guna mencapai implementasi elektrifikasi Transjakarta, Pemprov DKI juga membuka ruang-ruang kolaborasi ke depan. Dengan demikian, seluruh masyarakat dapat terlibat dalam transformasi transportasi umum ini.

”Kami menyadari bahwa jalan menuju implementasi angkutan umum listrik memiliki banyak tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, kami membuka ruang-ruang kolaboratif dengan berbagai unsur, seperti pemerintah pusat, mitra internasional, dan kolaborator. Jakarta menyambut baik potensi kolaborasi ini,” kata Anies.

Ahmad Safrudin dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) mengatakan, 58,3 persen dari sekitar 11 juta populasi Jakarta menderita penyakit yang berkaitan dengan polusi udara. ”Bus listrik adalah salah satu upaya mitigasi untuk mengontrol polusi dan emisi gas rumah kaca di Jakarta. Meski demikian, bus listrik masih lebih mahal dibandingkan dengan bus diesel sehingga kajian dalam biaya kepemilikan dan pengadaan bus listrik sangat penting. Kami siap mendukung Jakarta di aspek ini,” ucapnya.

Baca juga : Jakarta Kembali Uji Coba Bus Listrik

Untuk mendukung komitmen DKI Jakarta, sejumlah program asistensi teknis telah dilakukan. Sedikitnya lima lembaga membantu DKI. Bank Pembangunan Asia (ADB), misalnya, telah melakukan studi pendahuluan untuk elektrifikasi Transjakarta koridor 1 dan 6.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Ketua Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin

Lembaga lainnya, C40 Cities Finance Facility (CFF), juga mendukung perencanaan 100 bus listrik percontohan untuk Transjakarta. Selanjutnya, UN Environment Programme (UNEP) dan Climate Technology Centre and Network (CTCN) mendukung pengembangan peta jalan elektrifikasi armada Transjakarta melalui kajian yang dilakukan Institute for Transportation and Development (ITDP).

Selain itu, UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT), didanai oleh Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) Pemerintah Inggris melalui International Climate Finance (ICF) Inggris, mendukung pengembangan rencana aksi dan peta jalan elektrifikasi skala besar untuk Transjakarta, dengan fokus pada mikrobus melalui studi oleh ITDP.

Terakhir, Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI) E-bus Mission, didanai oleh German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), mendukung pemantauan dan evaluasi 100 bus listrik percontohan Transjakarta, mengembangkan jaringan berbagi pengetahuan antarkota, dan melakukan analisis konsumsi energi bus di sejumlah rute layanan Transjakarta.