BPTJ dan Komitmen Mengurai Kemacetan Kawasan Puncak

Mengurangi pergerakan kendaraan dan mempertahankan kunjungan merupakan target berbagai kebijakan penataan kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, yang sedang dan akan dikerjakan.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Direktur Lalu Lintas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Sigit Irfansyah dalam sesi wawancara khusus dengan Kompas tentang upaya-upaya mengatasi kemacetan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat pada Selasa (22/2/2022).

Bertahun-tahun kawasan Puncak di Bogor, Jawa Barat menjadi primadona, khususnya bagi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selama itu pula cerita kemacetan di kawasan Puncak, tak pernah usai.

Upaya buka tutup dengan sistem satu arah, kebijakan pembatasan kendaraan atau ganjil genap hingga mengusulkan sistem buy the service (BTS) ditempuh untuk menyediakan layanan transportasi publik berstandar khusus. Selain membutuhkan komitmen, sudah saatnya semua pihak, termasuk industri pariwisata terlibat mengurai kemacetan hingga daya dukung lingkungan di kawasan Puncak.

Bagaimana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai badan yang mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di Jabodetabek mengatasi permasalahan di kawasan Puncak. Berikut petikan wawancara Kompas dengan Direktur Lalu Lintas BPTJ Sigit Irfansyah yang berlangsung secara virtual, Selasa (22/2/2022).

Bagaimana penanganan kemacetan di kawasan Puncak yang telah berlangsung selama ini?

Kawasan Puncak itu ada dua pergerakan. Pergerakan saat hari kerja dan saat akhir pekan yang tipikalnya berbeda. Saat hari kerja lalu lintas didominasi pekerja atau orang berusaha dengan titik macet di Megamendung. Di situ terjadi antrean keluar masuk yang kadang panjang.

Kalau akhir pekan, selalu terjadi kemacetan. Kondisinya tak pernah berubah karena lebar jalan relatif sama meskipun ada perkerasan di sisi kiri dan kanan. Artinya tetap tidak sebanding dengan pergerakan orang sehingga tetap terjadi kemacetan.

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Untuk mengurai kemacetan, petugas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bogor menutup jalur arah Puncak, Kamis (30/12/2021)

Selama bertahun-tahun berlaku kebijakan satu arah. Buka tutup untuk melancarkan arus naik dan balik.

BPTJ berdiskusi dengan Bupati Bogor. Apa dampak ekonomi kemacetan bagi warga. Apakah orang ke kawasan Puncak untuk wisata, mampir dalam perjalanan ke Cianjur, Bandung atau apa karena BPTJ belum punya data yang komprehensif.

Dengan mengetahui tujuan itu maka tahu kebijakan yang pas atau cocok. Misalnya kebijakan terkini, pembatasan kendaraan atau ganjil genap. Memang tidak mengurangi kendaraan secara signifikan, tetapi membatasi orang ke kawasan Puncak secara bergiliran sesuai pelat kendaraan.

Berapa persen? Ganjil genap kurangi kepadatan lalu lintas dari 100 persen jadi 70 persen. Kami akui bukan kebijakan baru karena sudah berlaku di Jakarta sehingga warga sudah siap.

Kawasan Pucak tetap ada antrean kendaraan walaupun tak separah sebelum ada ganjil genap.

Bagaimana kerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah untuk pemetaan titik rawan karena jalur alternatif hindari ganjil genap justru menjadi salah satu titik kemacetan, banyak praktik pungli dan calo mencari jalan alternatif lain?

Ganjil genap dari Gadog ke Puncak tidak sepenuhnya sukses menyaring kendaraan. Banyak jalan tembus atau alternatif. Kami terbantu Kota Bogor juga terapkan ganjil genap.

Hal tersebut cukup memadai, sudah lumayan mengurangi pelanggaran. Gerbang Tol Ciawi terpantau relatif lancar.

Namun tetap saja ada warga langgar dengan cari jalur alternatif lain. Pakai joki lewat gang sempit karena kebutuhan ke kawasan Puncak. Ada tapi tidak banyak. Itu menjadi ranah pemda untuk atur solusi terbaik dengan warganya.

Tujuannya reduksi kendaraan, bukan kurangi jumlah orang. Supaya orang tidak usah bawa mobil atau motor ke atas. Yang penting sampai tujuan.

arsip BPTJ

Petugas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ketika meninjau kawasan puncak, Bogor, Jawa Barat.

Intinya ganjil genap harus didukung komitmen yang kuat supaya tidak terjadi pelanggaran di lapangan atau pemalsuan pelat dan macam-macam.

Saat ini, masyarakat sudah terima kebijakan ganjil genap sebagai salah satu upaya karena tidak mungkin hanya satu arah terus. Perlu terobosan baru secara konsep dan bisnis yang menguntungkan semua pihak.

Untuk itu, kami memasang kamera pemantau kendaraan dan nomor kendaraan di Gadog. Tujuannya untuk tahu pelat dan tujuan orang ke kawasan Puncak guna mengambil kebijakan yang komprehensif sesuai kebutuhan.

Berapa jumlah wisatawan atau kendaraan yang menuju ke kawasan Puncak yang terekam kamera?

Ada perbedaan pergerakan lalu lintas saat satu arah dan ganjil genap. Kawasan Puncak sempat ramai sampai kerumunan karena lama tutup terus dibuka sehingga tinmbul euforia. Orang berbondong ke atas, ke kebuh teh hanya untuk foto terus pulang.

Kepadatan kendaraan relatif berkurang ketimbang sebelum pandemi. Polisi bilang sekarang, 1 atau 2 jam sudah terurai.

Baca juga : Puncakku Sayang, Puncakku Masih Malang

Kami pasang kamera awal tahun ini. Mayoritas kendaraan yang terekam itu berpelat B. Sepanjang Februari ini kamera di Gadog merekam 57.626 sepeda motor, 360.028 mobil, dan 20.198 truk selama hari kerja.

Sementara selama akhir pekan ada 26.100 sepeda motor, 215.272 mobil, dan 6.531 truk. Jika dirata-ratakan, 1.631 sepeda motor, 13.455 mobil, dan 408 truk melintas saat hari kerja, serta 1.677 sepeda motor, 10.142 mobil, dan 578 truk setiap akhir pekan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Jalan Raya Puncak terlihat dari Puncak Pass Bogor, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,Kamis (8/4/2021).

Kemacetan juga karena faktor ruas jalan yang menyempit, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan parkir yang kurang memadai. Bagaimana mengatasi ini?

BPTJ pernah coba menyediakan buy the service (BTS) ke kawasan Puncak. Namun, tidak mudah karena angkutan umum belum siap. Kami juga belum yakin karena kajian belum komprehensif apakah setiap akhir pekan orang akan naik atau tidak. Orang-orang juga ingin nyaman, tidak bingung cari angkutan umum kalau ke kawasan Puncak dan kembali.

Dulu memang ada kajian konsep park and ride di Sentul yang luas. Orang parkir di sana terus naik shuttle bus (bus ulang alik) yang berhenti di titik tertentu, misal, tempat wisata A hotel A, hotel B, dan lainnya.

Tujuannya reduksi kendaraan, bukan kurangi jumlah orang. Supaya orang tidak usah bawa mobil atau motor ke atas. Yang penting sampai tujuan.

Untuk itu perlu keterlibatan semua industri. Pemerintah tak mampu sendiri. Kami buat konsep, lalu tawari ke tempat industri wisata untuk kerja sama pengadaan bus dengan jadwal, biaya operasi, iklan atau promosi, dan selternya. Upaya itu juga supaya angkot tak terganggu. Kan, mobil atau motor geser, berpindah ke angkutan umum.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Area longsor di dekat Puncak Pass Resort, Bogor, Minggu (2/12/2018). Alat berat dari PT Wijaya Karya yang melakukan pengeboran dan perataan tanah.

Shelter bus penting supaya jalan tidak menyempit. Jangan sampai macet pas bus putar balik. Karena itu harus koordinasi dengan pemda atau pengelola wisata untuk mendorong industri wisata bisa siapkan selter bus di lahan mereka yang masih tersedia.

Upaya itu juga supaya masyarakat tak merasa diusir karena penyempitan jalan seperti di Cisarua. Komunikasikan dengan baik karena dampak sosialnya besar sekali. Jangan sampai nanti warga blokir jalan.

Baca juga : PKL, antara Cinta dan Benci

Nanti kalau industri bersedia, kami harap pemda mendukung dengan bantu meringankan pajak supaya mereka tertarik investasi. Tujuannya, kan, ekonomi masyarakat tumbuh.

Kami juga terbantu kalau Rest Area Gunung Mas sudah beroperasi. Area peristirahatan seluas 7 hektar itu dilengkapi tiga tempat parkir yang mampu menampung 500 mobil. Juga tersedia masjid, plaza pandang, meeting point, taman atau ruang terbuka hijau, amfiteater, dan fasilitas lainnya.

Bagaimana dengan kebijakan jangka panjangnya?

Untuk Kabupaten Bogor, BTS dijajaki dulu perkantoran di Cibinong selama hari kerja. Mulai dari pinggir dulu, Cibinong ke rute yang pas supaya tidak ada penolakan. Kalau berhasil maka bisa langkah berikut ke kawasan Puncak.

Konsepnya nanti jemput warga yang sambung transportasi umum dari Jakarta. Bayangkan kalau LRT Cibubur sudah jadi, bisa optimalkan turun kereta naik ke bus untuk ke kawasan Puncak.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU W DANY

Pekerja konstruksi PT Lambok Ulina memasang rangkaian kawat pada besi beton untuk pengecoran dinding, Minggu (2/12/2018). Pekerja dari PT Lambok Ulina tetap bekerja pada Sabtu dan Minggu.

Akhirnya memang tidak semua program diterima. Mengapa? Karena patokan rejeki, kalau kurang bakal marah salahkan kebijakan. Kami berupaya cari "win win solution" agar semua sama-sama senang.

Kami mulai diskusi dengan operator reguler mencari rute yang oke. Memaksimalkan potensi yang ada. Sediakan angkutan wisata yang layak, warga bisa berangkat pagi ke kebun teh terus sorenya pulang.

Mereka tak pusing parkir di mana. Intinya peranan dari pemerintah dan swasta, serta dukungan warga.

Di sisi lain integrasi simpul transportasi berdampak ganda. Warga Bogor yang kerja di Jakarta naik bus turun di Cibubur terus sambung naik LRT ke Jakarta. Kelelahan berkurang, waktu tempuh cepat.

Bagaimana dengan keberadaan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan Jalur Puncak 2?

Jalan tol dan puncak 2 akan memecah pergerakan orang, serta berikan alternatif lain. Mungkin nanti orang ada pilihan lain ke Sukabumi karena waktu tempuh singkat. Lebih lancar ketimbang 4-5 jam lewat jalur arteri.

Jalan Tol juga tawarkan pilihan ke Salabintana, di sana ada kebun teh dan dingin. Bisa juga ke Cibadak, ada resor baru. Orang akan dimanjakan dampak infrastruktur baru, tawarkan kemudahan.

Memang tak bisa dipungkiri bakal ada sisi lain. Dampaknya ada pendapatan yang berkurang. Contonya dampak Tol Transjawa terhadap jalur pantura, seperti area Sukamandi yang sekarang restorannya tutup karena tak seramai dulu.

arsip kompas

Arsip grafis ekonomi kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Kemudian, Puncak 2 menawarkan akses lain. Bisa mereduksi kepadatan kendaraan. Orang bisa bergeser dan ada pilihan kuliner, tempat istriahat atau vila, dan lainnya.

Kementerian Perhubungan mendukung makin infrastruktur, makin bagus demi kelancaran pergerakan. Untuk itu siapkan kebijakan atau konsep penunjang kemudahan.

Kawasan Puncak strategis. Kebijakan harus dipikirkan dengan serius dan matang. Bukan kurangi orang tapi pergerakan kendaraan ke kawasan Puncak.

Akhirnya memang tidak semua program diterima. Mengapa? Karena patokan rejeki, kalau kurang bakal marah salahkan kebijakan. Kami berupaya cari win win solution agar semua sama-sama senang.

Lihat juga : Berduyun-duyun Menuju Puncak