PAM Jaya Ambil Alih Pelayanan Air Bersih Jakarta Per 1 Februari 2023

PAM Jaya tengah menyusun langkah-langkah persiapan menuju pengambilalihan pengelolaan penuh sistem air Jakarta per 1 Februari 2023 mendatang. Meski tinggal satu tahun, PAM harus bersiap detil supaya pelayanan optimal

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio.

JAKARTA, KOMPAS — Kerja sama operasi pelayanan air Jakarta oleh Aetra dan Palyja segera berakhir 31 Januari 2023. Dalam waktu satu tahun, meski dinilai mepet, PAM Jaya disebutkan harus menyusun langkah-langkah persiapan pengambilalihan tata kelola dan pelayanan air supaya pelayanan tidak terganggu.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, Selasa (1/2/2022), mengatakan, waktu satu tahun tersisa sebagai persiapan PAM Jaya untuk pengambilalihan operasi dan layanan memang mepet. Akan tetapi, sesuai dengan perjanjian kerja sama, begitu kerja sama PAM Jaya dengan dua operator selesai, PAM Jaya harus segera mengambil alih tanggung jawab.

Dalam pengambilalihan, menurut Agus, ada sejumlah isu penting yang mesti diperhatikan betul oleh PAM Jaya. Salah satunya persiapan sumber daya manusia (SDM) karena akan ada SDM dari tiga perusahaan, yaitu PAM Jaya, Aetra, dan dari Palyja.

Hal lainnya adalah soal penerapan pengelolaan korporasi yang baik (good corporate governance/GCG), pengambilalihan teknologi, tata kelola pelayanan, penentuan tarif air, kualitas pelayanan, hingga mencari sumber investasi senilai Rp 30 triliun supaya target 100 persen warga Jakarta terlayani air bersih pada 2030 bisa tercapai.

Baca Juga : Menanti Babak Baru Pengelolaan Air Bersih Jakarta

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Petugas Palyja mengontrol air baku untuk air bersih di Instalasi Produksi 1 di Pejompongan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Direktur Utama PAM Jaya Syamsul Bachri Yusuf dalam acara peluncuran akselerasi dan transformasi PAM Jaya, Senin (31/01/2022), menegaskan, dengan waktu kerja sama yang akan berakhir pada 31 Januari 2023, tantangan utama PAM Jaya adalah waktu. PAM Jaya hanya punya waktu satu tahun dari 1 Februari 2022 menuju masa kendali penuh PAM Jaya terhadap sistem kelola air Jakarta pada 1 Februari 2023.

Waktu satu tahun menjadi masa transisi PAM. Ia berharap dalam masa transisi tidak ada gangguan dalam pelayanan. ”Harapannya tidak ada gangguan pelanggan. Itu juga tujuan kami supaya gangguan pelanggan dari sisi delivery atau sisi masyarakat yang komplain bisa tidak ada,” ujar Syamsul.

PAM Jaya, kata Syamsul, sudah menyusun peta jalan (road map) untuk pengambilalihan. ”Kami sudah punya roadmap, bagaimana transisi SDM, bagaimana transisi aset,” katanya.

Baca Juga : KPK Awasi Operator Air Bersih, Dewan Dorong DKI Kelola Mandiri Air Perpipaan

Jadi, dua mitra kami yang sudah bekerja sama selama lebih dari 20 tahun akan kami akhiri dan ini sudah berdasarkan kajian-kajian yang kami lakukan, baik dengan Kejaksaan maupun KPK.

Kompas/Stefanus Ato

Marullah Matali

Sekdaprov DKI Jakarta Marullah Matali dalam kesempatan peluncuran tersebut mengatakan, Pemprov DKI mendukung akselerasi dan transisi dan transformasi PAM Jaya.

”Hari ini hitungannya sebenarnya tinggal satu tahun lagi karena di tanggal 1 Februari 2023 nanti PAM Jaya betul betul 100 persen akan memberikan pelayanan dan operasional air minum, air bersih di DKI Jakarta. Tadi juga hitung mundur sudah dilakukan dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Marullah menggarisbawahi, kerja sama DKI dengan dua operator sudah cukup lama. Berdasarkan perjanjian kerja sama yang dibuat tahun 1997, kerja sama itu akan berakhir pada 31 Januari 2023.

”Jadi, dua mitra kami yang sudah bekerja sama dengan kami selama lebih 20 tahun akan kami akhiri dan ini sudah berdasarkan kajian-kajian yang kami lakukan, baik dengan Kejaksaan maupun KPK,” kata Marullah.

Baca Juga : Kontrak Swastanisasi Air Jakarta Segera Berakhir, Pelayanan Tetap Dioptimalkan

Sementara itu, upaya pelayanan 100 persen air bersih di Jakarta oleh PAM Jaya, menurut Marullah, sudah diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) tiga pihak pada 3 Januari lalu terkait sinergi dan dukungan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di DKI Jakarta. MOU itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur DKI Anies Baswedan.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Kasni (43), pedagang air bersih di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, menyalurkan air dari tandon besar ke rumah pelanggan melalui selang, Kamis (11/7/2019). Kebutuhan air bersih warga di sekitar kampung ini masih belum terjangkau pipanisasi air.

Kerja sama semacam, menurut Marullah, penting dilakukan. Melihat cakupan layanan air bersih di Jakarta sekarang ini, masih 66 persen lebih warga DKI yang mendapatkan layanan air bersih. ”Kami masih perlu menambah pelayanan lebih dari 33 persen. Untuk debit air, sekarang ini baru 21.000 liter per detik, kita butuh sekitar 33.000 liter per detik jadi masih butuh sekitar 11.000 liter per detik,” katanya.

Dalam pengambilalihan pengelolaan, Marullah meyakini PAM Jaya sudah memiliki kemampuan. PAM Jaya sudah banyak belajar dari operasional selama ini.

”Dari situlah maka kemudian PAM Jaya kita percaya bisa meng-handle ini dengan baik. Di samping ini ada transisi waktu satu tahun ini betul-betul dijadikan pelajaran, mudah-mudahan pada saat nanti betul-betul di-take over di tahun 2023 akan berjalan dengan baik,” kata Marullah.