Penutupan tempat pembuangan sampah liar di Kali Cikarang Bekasi Laut diapresiasi. Namun, pemerintah daerah mesti mencari solusi lain lantaran tempat pembuangan akhir di Bekasi sudah darurat.
Oleh
STEFANUS ATO
·3 menit baca
Kompas/Stefanus Ato
Kondisi tumpukan sampah yang diapit proyek Tol Cibitung Cilincing dan Kali Cikarang Bekasi Laut di Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa (25/1/2022) sore.
BEKASI, KOMPAS — Tempat pembuangan sampah liar di tepi Kali Cikarang Bekasi Laut, Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang sudah ada sejak 16 tahun lalu akhirnya ditutup. Penutupan ini dinilai bakal memicu masalah baru karena Tempat Pembuangan Akhir Burangkeng dalam kondisi darurat.
Tumpukan sampah di tepi Kali Cikarang Bekasi Laut membentang sepanjang sekitar 1,3 kilometer dan lebar 20 meter. Tumpukan sampah ini diapit Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) dan proyek Tol Cibitung Cilincing.
Pada Selasa (25/1/2022) siang, akses kendaraan ke tempat pembuangan sampah (TPS) liar itu sudah ditutup aparatur Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pintu masuk ke TPS itu juga dipasang garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta ada spanduk berisi larangan membuang sampah di TPS tersebut.
Posisi TPA Burangkeng sudah darurat. Jika semua sampah ditarik ke Burangkeng, akan jadi malapetaka.
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Akhmad Marjuki saat meninjau TPS liar tersebut, Selasa sore, mengatakan, sampah yang menumpuk di tepi Kali CBL ditutup dan sampah yang menumpuk tersebut akan segera dibereskan. Lahan itu bakal dijadikan sebagai zona hijau.
”Ini tidak boleh dibuka lagi, memang sudah harus ditutup dan dibereskan. Sambil kami mencari titik pengganti,” kata Marjuki.
Kompas/Stefanus Ato
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Akhmad Marjuki
Sampah yang sudah menumpuk 16 tahun di tepi Kali CBL, kata Marjuki, akan diratakan menggunakan alat berat. Sampah itu selanjutnya akan diangkut atau ditutup dengan tanah urukan.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Iwan Kurniawan menambahkan, penutupan TPS tersebut merupakan bagian dari kesepakatan penandatanganan pengelolaan persampahan dalam penanganan daerah aliran sungai wilayah Sungai Citarum. Kesepakatan itu ditandatangani delapan bupati dan wali kota serta lima kementerian di Bandung, Jawa Barat.
”Dari kesepakatan di Bandung, Bupati Bekasi mengunjungi beberapa lokasi yang memang titik rawan sampah. Salah satunya di sini (tepi Kali CBL),” ucapnya.
Penanganan sampah di wilayah Bekasi, kata Iwan, bakal mendapat bantuan dana dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tempat pembuangan akhir dan sementara di wilayah Bekasi.
”Tinggal Kabupaten Bekasi menyediakan lokasi atau lahan. Jadi, lebih konkret,” ucap Iwan.
Kompas/Stefanus Ato
Spanduk berisi larangan membuang sampah di tempat pembuangan sampah Cikarang Bekasi Laut, Tambun Selatan, Bekasi, Selasa (25/1/2022) sore.
Persoalan baru
Secara terpisah, Ketua Koalisi Persampahan Nasional Bagong Suyoto mengatakan, penutupan TPS liar di Kali CBL sebenarnya sudah direncanakan sejak lama. Namun, langkah penutupan tak kunjung dilakukan karena TPS tersebut selama ini jadi tempat pembuangan sampah penolong akibat sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng sudah melebihi kapasitas. TPA Burangkeng merupakan satu-satunya TPA resmi yang dimiliki Pemkab Bekasi.
”Posisi TPA Burangkeng sudah darurat. Jika semua sampah ditarik ke Burangkeng, akan jadi malapetaka,” kata Bagong.
Dari data Koalisi Persampahan Nasional, produksi sampah di wilayah Kabupaten Bekasi setiap hari mencapai 2.700 ton sampai 2.900 ton. Dari jumlah tersebut, sampah yang diangkut ke TPA Burangkeng hanya 42-45 persen. Sampah yang tak terangkut dibuang ke TPS CBL dan 114 TPS liar lain di wilayah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Kabupaten Bekasi diminta tak lagi mengandalkan TPA sebagai solusi mengatasi masalah sampah. Cara konvensional dengan sistem angkut buang harus diubah menjadi sistem memilah dan mengelola mulai dari hulu sampai hilir.
”Intinya pengelolaan sampah dilakukan dari sumber dengan multiteknologi dan melibatkan berbagai pihak. Komunitas atau masyarakat yang memilah dan mengelola sampah harus didukung dan difasilitasi, bukan malah diganggu,” tutur Bagong.
Kompas/Stefanus Ato
Kondisi tumpukan sampah yang diapit proyek Tol Cibitung Cilincing dan Kali Cikarang Bekasi Laut di Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa (25/1/2022) sore.
Menanggapi kondisi TPA Burangkeng, Akhmad Marjuki mengakui TPA yang sudah overkapasitas itu masih jadi persoalan. Tumpukan sampah yang ada di Burangkeng sesuai ketentuan tingginya seharusnya tidak lebih dari 20 meter.
”Sementara di Burangkeng tingginya sudah 30 meter ke atas. Kami juga sedang mencari solusi dan meminta pendampingan dari pemerintah pusat,” kata Marjuki.
