Kota Bekasi Alokasikan Rp 1,1 Miliar untuk Biaya Karangan Bunga

Alokasi anggaran untuk karangan bunga yang mencapai Rp 1,1 miliar dalam APBD Kota Bekasi dinilai akibat proses pembahasan anggaran yang tidak melibatkan partisipasi publik.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Sejumlah karangan bunga ucapan selamat dijajarkan di dekat tempat tinggal KH Yahya Cholil Staquf atau sekitar Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Sabtu (25/12/2021). KH Yahya atau Gus Yahya, yang juga pengasuh ponpes tersebut, terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 2021-2026.

BEKASI, KOMPAS — Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengalokasikan Rp 1,1 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2022 untuk pengadaan karangan bunga. Biaya pengadaan karangan bunga yang mencapai miliaran rupiah dinilai akibat proses pembahasan anggaran yang bersifat elitis dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pemberian ucapan melalui karangan bunga itu sebagai salah satu bentuk perhatian kepada masyarakat. Karangan bunga itu sebagai salah satu sarana menjalin komunikasi dengan masyarakat.

”Jadi jangan dilihat nilainya, tetapi itu bentuk perhatian kepala daerah terhadap hubungan dengan warganya,” kata Rahmat, Selasa (4/1/2022), di Bekasi.

Dugaan saya ini karena prosesnya elitis.

Berdasarkan data dari laman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Bekasi, tender pengadaan karangan bunga itu bersumber dari APBD 2022. Nilai pagu paket mencapai Rp 1.139.790.000.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam 45 Bekasi, Adi Susila, yang dihubungi secara terpisah, mengatakan, alokasi anggaran yang mencapai miliaran rupiah untuk pengadaan karangan bunga dinilai sebagai kebijakan yang kurang tepat. Anggaran daerah itu tidak sepenuhnya bermanfaat bagi publik.

”Dugaan saya ini karena prosesnya elitis. Partisipasi masyarakatnya kurang,” ujar Adi.

Baca juga: Biskita Transpakuan di Kota Bogor Dihentikan Sementara

Menurut Adi, pemerintah daerah sepatutnya saat membahas sebelum APBD 2022 terlebih dahulu membuka ruang partisipasi publik. Ini bertujuan agar alokasi anggaran dalam APBD menjawab kepentingan masyarakat.

”Secara formal, ada pembahasan dari bawah melalui musrembang (musyawarah rencana pembangunan). Namun, jika tidak ada keterbukaan, akses masyarakat jadi terbatas untuk memberikan masukan,” kata Adi.

Di Bekasi, persoalan berulang yang belum selesai yakni masalah banjir saat musim hujan. Pemerintah Kota Bekasi disarankan untuk memprioritaskan anggaran daerah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar tersebut.

Baca juga: Inflasi Jakarta 0,45 Persen, Tertinggi Sepanjang 2021