DTKJ Kembali Dorong Transjakarta Bentuk Direktorat Keselamatan
Pengamat dan anggota dewan menyatakan aspek keselamatan mesti melekat di level direktorat.
Oleh
Helena F Nababan
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Transportasi Kota Jakarta mendorong PT Transportasi Jakarta membentuk departemen keselamatan dan kesehatan di organisasi perusahaan angkutan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sesuai rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Pengamat transportasi dan anggota dewan menegaskan masalah keselamatan harus ditangani langsung seorang direktur.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Haris Muhammadun dalam konferensi pers terkait refleksi tahun 2021 dan outlook transportasi Jakarta 2022, Rabu (29/12/2021), menjelaskan, DTKJ sepakat tunduk dan mendorong pelaksanaan yang direkomendasikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). ”Dalam outlook 2022, DTKJ menempatkan keselamatan sebagai prioritas,” ujarnya.
Itu sebabnya, dalam outlook 2022, DTKJ mendorong penyelenggaraan transportasi berkeselamatan dan berkesehatan di wilayah DKI Jakarta. Khusus untuk Transjakarta agar segera membentuk direktorat atau divisi keselamatan transportasi sesuai rekomendasi KNKT.
Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo juga menegaskan, saat ini Transjakarta tengah dalam proses melaksanakan sebagian dari rekomendasi KNKT. Ada rencana aksi yang disiapkan.
Untuk rekomendasi pemenuhan aspek keselamatan dalam operasional dan layanan Transjakarta, menurut Syafrin, hal itu tetap akan dilaksanakan. Hanya saja, dilakukan dengan beberapa modifikasi tanpa menghilangkan substansi atau tujuan pelaksanaan rekomendasi.
Syafrin menyebutkan, divisi keselamatan bisa saja menempel pada direktorat operasional sehingga nomenklatur direktorat operasional akan menjadi operasional dan keselamatan.
Soal koordinasi
Pengamat transportasi Djoko Setijawarno mengkritisi penempatan aspek keselamatan di bawah kepala divisi, bukan direktur. Hal itu terungkap dalam penjelasan Riyadi, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta, Selasa (28/12/2021), yang menyebutkan aspek keselamatan akan diurusi kepala divisi.
Dengan menempatkan aspek keselamatan di bawah seorang kepala divisi, menurut Djoko, birokrasi dan koordinasi yang harus dilakukan menjadi panjang manakala terjadi insiden atau kejadian terkait keselamatan. Ia menyarankan aspek keselamatan diurusi seorang direktur.
”Akan lebih baik lagi kalau setiap aspek dipimpin direktur. Namun, kalau aspek keselamatan melekat di satu direktur, misalnya direktur operasional, tindak lanjut manakala berhubungan dengan keselamatan bisa lebih cepat dilakukan,” jelas Djoko.
Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan, apabila keselamatan penumpang menjadi hal utama dalam penerbangan, hal itu juga seharusnya menjadi prioritas dalam transportasi darat. ”Keselamatan penumpang seharusnya menjadi prioritas pembenahan Transjakarta,” tegasnya.
Sayangnya, dalam paparan Transjakarta saat rapat kerja dengan Komisi B pada awal Desember silam terungkap, selama tahun kedua pandemi dengan jumlah penumpang sangat merosot, terdapat 502 kecelakaan selama Januari-Oktober 2021. Artinya, lebih dari 50 kecelakaan per bulan atau setiap hari ada hampir 2 kecelakaan.
Melihat data tersebut, jelas Simanjuntak, sepatutnya pembenahan keselamatan menjadi prioritas. Menanggapi rekomendasi KNKT, pembenahan keselamatan memerlukan pengambil keputusan di level direksi, misalnya direktur operasional dan keselamatan.