Calon Direktur PDJT Diharapkan Berkompetensi Bidang Transportasi
Dengan pengurus yang tepat dan ahli di bidangnya, diharapkan pengalaman pengelolaan Trans Pakuan dahulu yang dianggap gagal dan malah menyisakan masalah tidak terulang kembali.
Oleh
AGUIDO ADRI
·4 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Lima peserta yang lolos calon direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi atau PDJT diketahui tidak memiliki latar belakang di bidang transportasi.
Para calon direktur itu dinilai tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan kekhawatiran pengelolaan transportasi publik melalui skema buy the service (BTS) tidak berjalan baik ke depannya.
Dari 22 peserta calon direktur PDJT periode 2021-2026, lima orang dinyatakan lolos seleksi. Lima peserta itu Avisurjo Satyodwipo, Estu Suherman, Indra Wahyu Setiawan, Lies Permana Lestari, dan Rachma Nissa Fadliya. Para peserta harus melewati seleksi kelayakan dan kepatutan serta presentasi makalah dan wawancara, dan tes lainnya. Para calon itu memiliki latar belakang seperti telekomunikasi, perbengkelan, SPBU, dan periklanan.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menuturkan, peserta yang melamar dan lolos seleksi administrasi justru didominasi dari latar belakang di luar bidang transportasi.
Menurut Dedie, lima peserta yang lolos seleksi administrasi direktur PDJT dinilai minim memiliki pengalaman latar belakang transportasi. Sementara Pemerintah Kota Bogor menginginkan pemimpin PDJT memiliki latar belakang di bidang transportasi.
”Harapannya direktur PDJT nanti punya latar belakang bidang transportasi, tetapi ternyata minim,” kata Dedie, Kamis (18/11/2021).
Tidak adanya calon direktur berlatar belakang bidang transportasi, kata Dedie, menjadi perhatian dan evaluasi. Bahkan, ada wacana untuk memberikan kesempatan kepala calon lainnya yang memenuhi persyaratan salah satunya berlatar belakang bidang transportasi. Wacana ini masih dalam pembahasan terlebih dahulu.
Berbagai kebijakan dalam pengelolaan bus Trans Pakuan perlu dikelola oleh seorang pemimpin yang mengerti moda transportasi.
Calon direktur berlatar belakang bidang transportasi di PDJT masih menjadi pertimbangan utama karena diharapkan lebih menguasai persoalan. Meski begitu, bukan berarti lima calon saat ini sama sekali tidak memiliki kompetensi manajerial.
”Kemampuan manajerial ini karena nantinya untuk pengembangan bisnis di PDJT. Namun, Pemkot Bogor menginginkan yang memimpin PDJT punya latar belakang bidang transportasi,” ujarnya.
Meski para calon direktur PDJT tidak memiliki latar belakang di bidang transportasi, proses seleksi masih akan terus berlanjut. Para calon tidak lantas gugur. Hasil final tes atau seleksi akan menentukan apakah para calon memiliki kualifikasi dan kompetensi bagus di bidang transportasi dan kemampuan manajerial yang sesuai kebutuhan pengembangan bisnis.
”Idealnya PDJT ke depan memiliki tiga direktur yang menangani tugas pokok, operasional, dan keuangan. Pemilihan calon direktur saat ini masih pada tahap mencari satu direksi dulu. Ini sambil terus dilakukan evaluasi dan pembenahan,” kata Dedie.
Seleksi calon direktur PDJT juga menjadi sorotan Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy. Menurut dia, lima orang yang lolos tidak ada yang memiliki kelayakan untuk memimpin PDJT karena tidak berlatar belakang sebagai ahli dalam bidang transportasi.
”Perlu digarisbawahi dalam menetapkan ini (dirut PDJT) kiranya harus mempunyai dasar atas latar belakang bidang transportasi, ini paling penting. Apabila tidak ada yang memiliki dasar itu, pansel harus mengkaji ulang dan tidak gegabah dalam memutuskan,” kata Rusli.
Rusli menuturkan, pentingnya seorang ahli bidang transportasi dalam mengelola PDJT agar tidak ada lagi masalah-masalah yang muncul dalam pengelolaan perusahaan pelat merah itu.
”Berbagai kebijakan dalam pengelolaan bus Trans Pakuan perlu dikelola oleh seorang pemimpin yang mengerti moda transportasi. PDJT hari ini tidak punya keuangan yang sehat jadi perlu nakhoda yang handal dan konsen di situ,” ujar Rusli.
Menurut dia, tujuan direksi nanti yaitu mengembalikan marwah PDJT sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor. ”Selain memberikan kontribusi, tentunya menghadirkan pelayanan yang ramah dan nyaman bagi warga,” ujarnya.
Rusli menegaskan, para peserta yang saat ini masuk lima besar calon direktur jangan ada yang diloloskan sehingga pada tahap selanjutnya bisa dibuka lagi proses seleksi demi mencari calon pemimpin yang lebih kompeten.
Sebanyak 10 armada Biskita Trans Pakuan mulai mengaspal di Kota Bogor pada awal November lalu. Kehadiran bus yang didanai oleh pemerintaah pusat itu digadang-gadang akan menjadi evolusi atau perkembangan transportasi berkelanjutan karena akan menggantikan angkot-angkot yang sudah tidak layak pakai dan operasional.
Untuk itu, agar transportasi angkutan publik berkelanjutan, kata Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin, Pemkot Bogor harus serius mengawal dan terus mengevaluasi kebijakan transportasi secara keseluruhan, termasuk pemilihan direksi PDJT.
Zaenul mendukung keberadaan bus melalui program BTS, tetapi ia berharap kehadiran Biskita Trans Pakuan sejalan dengan program rerouting dan reduksi angkot. Dua program itu menjadi satu-satunya persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam dua periode kepemimpinan Bima Arya Sugiarto.
Dari pengalaman pengelolaan transportasi sebelumnya, kata Zaenul, jangan sampai bus-bus baru saat ini bernasib sama seperti bus Trans Pakuan yang banyak menjadi bangkai. Padahal, Trans Pakuan saat itu juga diharapkan mau menghadirkan solusi kebutuhan transportasi publik bagi warga dan permasalahan kemacetan.
”Jangan terlelap dalam euforia, perawatan bus harus diperhatikan. Keberadaan bus ini masih full subsidi pemerintah karena gratis. Jangan sampai nanti tidak terawat. Jangan sampai terulang pengalaman pengelolaan Trans Pakuan terdahulu yang dianggap gagal dan malah menyisakan masalah,” ujarnya.