IPM DKI Jakarta 2021 Tumbuh 0,42 Persen dari IPM 2020

Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta 2021 sebesar 81,11 atau tumbuh 0,42 persen dari IPM 2020 yang 80,77. IPM DKI Jakarta dalam 10 tahun ini rata-rata juga tumbuh. Ombudsman menilai ada pembangunan berkelanjutan.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga penerima manfaat Program Pangan Bersubsidi membawa hasil belanja bahan makanan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di lokasi distribusi Food Station di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (6/9/2021). Program Pangan Bersubsidi untuk warga Jakarta mulai didistribusikan sejak 1 September yang direncanakan berlangsung hingga November 2021. Program pangan murah tersebut didistribusikan di 158 lokasi Pasar Jaya, tiga lokasi Meatshop Dharma Jaya, satu lokasi Food Station, dan 11 lokasi di Kepulauan Seribu.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat, indeks pembangunan manusia DKI Jakarta pada 2021 ini sebesar 81,11. Sementara dalam 10 tahun terakhir juga terjadi tren pertumbuhan IPM sehingga pertumbuhan itu menunjukkan ada program yang berkesinambungan yang dilakukan Pemprov DKI selama kepemimpinan tiga gubernur.

Disampaikan secara daring melalui Youtube BPS DKI Jakarta, Senin (15/11/2021), Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS DKI Jakarta Suryani Widarta menjelaskan, pada 2021 ini IPM DKI Jakarta 81,11. Angka ini lebih tinggi 0,42 persen dibandingkan dengan IPM 2020 yang 80,77.

IPM, dijelaskan Suryani, merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan, bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

Baca juga : Kualitas Manusia di Ibu Kota Negara

Dalam penghitungan IPM, jelas Suryani, ada tiga dimensi yang menjadi dasar penghitungan, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang dilihat dari indikator umur harapan hidup saat lahir (UHH); dimensi pengetahuan yang dilihat dari indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS); serta dari dimensi standar hidup layak yang dilihat dari indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (PPP).

Tiga dimensi itu diketahui tumbuh dan mendukung capaian IPM DKI Jakarta 2021 sebesar 81,11. Untuk UHH tumbuh 0,14 persen, HLS tumbuh 0,69 persen, RLS tumbuh 0,36 persen, dan PPP tumbuh 1,61 persen.

Naiknya semua dimensi pembentuk IPM ini, imbuh Suryani, memperkokoh IPM Jakarta di peringkat pertama nasional. Pencapaian IPM Jakarta 2021 lebih tinggi dari IPM Indonesia. IPM Indonesia secara nasional pada 2021 sebesar 72,29.

Secara umum, pembangunan manusia di DKI Jakarta terus mengalami kemajuan pada kurun 2011-2021. Selama periode tersebut, IPM DKI Jakarta meningkat 4,13 poin dari 76,98 pada 2011 menjadi 81,11 pada 2021 dengan rata-rata pertumbuhan 0,52 persen per tahun.

Baca juga: Kartu Jakarta Pintar yang Melegakan Sekaligus Mendebarkan

Dilihat dari indikator UHH, selama periode 2011-2021 UHH DKI Jakarta meningkat 1,14 tahun, dari 71,87 tahun menjadi 73,01 tahun, atau tumbuh 1,59 persen. Secara rata-rata, UHH tumbuh 0,16 persen per tahun.

”Ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat ibukota secara umum semakin membaik,” jelas Suryani.

Dari dimensi pengetahuan, selama 2011-2021, HLS DKI Jakarta meningkat 1,16 tahun, sementara RLS meningkat 0,77 tahun. Selama periode itu, HLS dan RLS secara rata-rata tumbuh masing-masing  0,94 persen dan 0,72 persen per tahun.

Adapun dari dimensi standar hidup layak (PPP), selama periode 2011-2021, PPP meningkat Rp 2,58 juta atau tumbuh 16,16 persen dari Rp 15,94 juta menjadi Rp 18,52 juta. Selama periode tersebut, secara rata-rata PPP tumbuh 1,51 persen per tahun.

Sejak 2017, IPM DKI Jakarta masuk level sangat tinggi dengan capaian IPM di atas 80,00. Sejak 2017, IPM DKI tumbuh melambat, bahkan pada 2020 hanya sebesar 0,01 persen. Namun, pada 2021 ini tumbuh 0,42 persen.

”IPM DKI Jakarta pada 2021 di atas IPM Indonesia. Semakin tinggi angka IPM, memerlukan upaya yang serius dan berkesinambungan, untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kecepatan pertumbuhannya,” jelas Suryani.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga penerima manfaat melakukan registrasi saat hendak membeli bahan makanan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di lokasi distribusi Food Station di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (6/9/2021). Program pangan bersubsidi untuk warga Jakarta mulai didistribusikan sejak 1 September yang direncanakan berlangsung hingga November 2021.

Teguh P. Nugroho, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, menyatakan, melihat pertumbuhan IPM DKI Jakarta dari periode 2011-2021, artinya ada program yang berkelanjutan yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta selama 10 tahun terakhir selama kepemimpinan tiga gubernur, mulai dari Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Anies Baswedan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Dari aspek kesehatan, rata-rata jumlah puskesmas di Jakarta dan layanan puskesmas di Jakarta sudah sangat baik sehingga potensi angka harapan hidup jadi lebih panjang kalau di Jakarta sekarang ini.

Untuk sektor pendidikan yang dilihat dari HLS dan RLS, Teguh juga melihat adanya perbaikan. ”Kalau di DKI Jakarta saat ini semakin banyak yang berpendidikan S-1, S-2, dan S-3,” ujarnya.

Dengan adanya pendekatan zonasi, rata-rata anak usia 7 tahun sampai 15 tahun yang semula tidak sekolah, mereka kemudian bersekolah. Dengan adanya Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang tadinya tidak sekolah bisa sekolah.

”Hampir tidak ada anak putus sekolah di Jakarta dengan KJP,”kata Teguh.

Dari aspek ekonomi, Teguh juga melihat adanya perbaikan. Ada bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pangan murah. Hal itu meningkatkan peluang kerja.

”Artinya, secara kinerja Pemprov DKI dalam 10 tahun ini, dari tiga gubernur, ada keberlanjutan program. Ini prestasi dari tiga gubernur dari Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, hingga Anies Baswedan dalam 10 tahun ini,” jelasnya.

Teguh juga melihat, dari program yang berkelanjutan yang turut mendongkrak IPM sebaiknya tetap dilanjutkan. Hal ini juga menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia terkait program berkelanjutan.