Hujan berintensitas tinggi berpotensi menimbulkan bencana longsor dan banjir di 11 kelurahan di Kota Bogor yang merupakan kawasan DAS Ciliwung Cisadane.
Oleh
AGUIDO ADRI
·3 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Hujan berintensitas tinggi di Kota Bogor, Jawa Barat, menyebabkan potensi banjir dan longsor, terutama di sepanjang Daerah Aliran Sungai atau DAS Ciliwung Cisadane. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor mencatat ada 33 rentetan bencana di lima kecamatan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Teofilo Patrocinio Freitas mengatakan, hujan berintensitas tinggi berpotensi menimbulkan bencana longsor dan banjir di 11 kelurahan di Kota Bogor yang dilintasi aliran DAS Ciliwung Cisadane.
Sebelas kelurahan itu yakni Kelurahan Kedung Halang, Cibogor, Gudang, Pasir Jaya, Panaragan, Bondongan, Sukasari, Gunung Batu, Sukaresmi, Sempur, dan Kelurahan Tanah Baru.
”Secara keseluruhan, 68 kelurahan di Kota Bogor berpotensi bencana, tetapi 11 wilayah itu potensinya lebih besar dan langganan bencana saat musim hujan,” ujarnya, Senin (8/11/2021).
Berdasarkan laporan terakhir, lanjut Teo, hujan berintensitas tinggi selama berjam-jam yang melanda Kota Kota Bogor pada Minggu (7/11/2021) menyebabkan setidaknya ada 33 bencana di Bogor Utara, Bogor Tengah, Tanah Sareal, Bogor Barat, dan Bogor Selatan.
BPBD Kota Bogor mencatat, dari 33 peristiwa bencana itu, 14 kejadian longsor, 14 banjir lintasan, serta selebihnya peristiwa pohon tumbang, rumah roboh, tembok penahan tanah ambruk, fondasi retak, dan rumah ambrol.
Dari bencana itu, kata Teo, ada satu peristiwa longsor sehingga rumah warga ambrol di Kampung Keramat, Panaragan, Bogor Tengah. Akibatnya, dua warga terluka ringan. Sementara warga lainnya yang tinggal di lokasi rawan tersebut untuk sementara diungsikan.
Supaya tidak ada lagi korban, warga diminta pindah. Warga setuju pindah ke lokasi yang lebih aman. Seperti warga Kampung Kramat sudah menyadari tidak mau tinggal di situ.
Selain itu, di Kampung Cogrek, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, juga terjadi longsor sehingga dua rumah rusak dan lima jiwa terdampak. BPBD masih mendata warga yang terdampak rentetan bencana akibat cuaca ekstrem yang diperkirakan masih akan terjadi beberapa hari ke depan.
”Warga yang tinggal di daerah rawan agar bisa segera mengevakuasi diri dan keluarga segera ketika hujan deras di atas setengah jam. Sementara warga yang terdampak langsung kami minta untuk mengungsi dan jangan tinggal di daerah rawan itu karena sangat berbahaya. Kami beri rekomendasi ke Disperumkim untuk direlokasi,” kata Theo.
Theo menjelaskan, pihaknya membentuk forum bencana di tingkat kelurahan yang bertugas melakukan pelatihan, sosialisasi kepada masyarakat, dan simulasi bencana sebagai upaya mengurangi risiko atau mitigasi bencana.
Wali Kota Bogor Bima Arya menuturkan, berdasarkan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kota Bogor masuk dalam kondisi siaga bencana. Ia meminta BPBD Kota Bogor hingga camat serta lurah siap dan siaga menghadapi peralihan musim hujan.
Warga pun diminta untuk waspada dan siaga dengan kondisi cuaca ekstrem. Warga juga diimbau untuk tidak tinggal di wilayah rawan bencana dan terutama yang tidak memiliki izin legalitas tinggal. Bima juga meminta aparatur wilayah untuk mencarikan rumah kontrakan bagi korban yang terdampak bencana.
”Supaya tidak ada lagi korban, warga diminta pindah. Warga setuju ke lokasi yang lebih aman. Seperti warga Kampung Kramat sudah menyadari tidak mau tinggal di situ. Warga yang terluka kami rawat. Kebutuhan dicukupi. Untuk kebutuhan anak-anak, seperti baju dan obat dan lainnya, juga ada,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta Pemkot Bogor untuk segera menyiapkan peringatan diri, seperti sirene atau alarm sebagai upaya mitigasi bencana. Begitu pula untuk petugas BPBD Kota Bogor diminta untuk bersiaga penuh dalam tanggap bencana dengan merespons cepat aduan warga dan terus berkoordinasi dengan aparatur pemerintah di wilayah.
Selain kesiapan mitigasi, kata Atang, Pemkot Bogor melalui BPBD dapat memaksimalkan penggunaan anggaran biaya tak terduga (BTT) sebesar Rp 30 miliar untuk menanggulangi bencana.
”Di APBD Perubahan 2021 kemarin kami telah anggarkan BTT Rp 30 miliar. Untuk kedaruratan, jangan lamban dan jangan birokratis. Jangan sampai ada sisa anggaran dari BTT, sementara kondisi rakyat sangat membutuhkan akibat bencana,” katanya.