Kesempatan Pemulihan Ekonomi di Masa PPKM Level 1 Kota Bogor

Protokol kesehatan dan pola hidup sehat harus ketat dijalani di masa PPKM level 1. Ini dilakukan tidak hanya untuk menekan kasus, tetapi juga untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pengunjung menggendong anaknya saat menggunakan eskalator di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat, Selasa (2/11/2021).

BOGOR, KOMPAS — Penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bogor, Jawa Barat, kini masuk level 1 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Selain tetap patuh dan ketat protokol kesehatan, masa PPKM level 1 juga menjadi kesempatan pemerintah daerah untuk memulihkan kondisi ekonomi.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, daerah yang menerapkan PPKM level 1 dianggap telah memenuhi syarat indikator dari Organisasi Kesehatan Dunia  (WHO). Indikator tersebut, yaitu angka kasus konfirmasi positif Covid-19 kurang dari 20 orang per 100.000 penduduk per minggu, jumlah rawat inap di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100.000 penduduk, serta kasus kematian kurang dari 1 orang per 100.000 penduduk.

”Selain itu, cakupan vaksinasi dosis pertama di Kota Bogor per 2 November telah mencapai 86,87 persen,” ujar Bima, Rabu (3/11/2021).

Meski masuk PPKM level 1, Bima berpesan agar warga tidak euforia berlebih dan mengabaikan protokol kesehatan. Status pandemi masih menjadi ancaman. Jika kesadaran protokol kesehatan ketat serta gaya hidup bersih dan sehat tidak dilakukan, pandemi Covid-19 dikhawatirkan kembali meluas.

Hal itu akan merugikan lapisan masyarakat yang tentu akan lelah menjalani kondisi hidup selama pandemi. Dampak lainya, pemulihan ekonomi juga akan terganggu.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana lalu lintas di Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/10/2021).

”Sekarang protokol kesehatan saja tidak cukup. Perlu dibarengi dengan pola hidup sehat, seperti makanan dan olahraga, tidak buang sampah sembarangan, dan lainnya. Ini menjadi pola yang harus diterapkan dalam masa pandemi, imunitas keluarga harus terjaga. Oleh karena itu, kami pun tetap berusaha mencapai vaksinasi setinggi mungkin,” kata Bima.

Sesuai dengan Instruksi Mendagri, lanjut Bima, ada beberapa protokol kesehatan yang berlaku di PPKM level 1, seperti sekolah tatap muka terbatas sebesar 50 persen, kerja di kantor (work from office) bisa diterapkan 75 persen, dan mal dibuka dengan kapasitas 100 persen hingga pukul 22.00.

Bukan saja mengembalikan dari negatif ke nol. Namun, dari nol kemudian ada multi player effect supaya mendapatkan hasil positif yang memberikan keuntungan demi pemulihan ekonomi.

Selain itu, fasilitas publik dibuka dengan kapasitas 75 persen, kegiatan seni budaya dan olahraga 75 persen kapasitas, rumah ibadah 75 persen kapasitas ruangan, transportasi beroperasi dengan kapasitas 100 persen penumpang, serta resepsi pernikahan dapat digelar dengan kapasitas 75 persen.

”Secara bertahap aktivitas publik telah kembali normal. Tetap disiplin protokol kesehatan dan jaga kesehatan selalu,” ujarnya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Warga yang berolahraga di kawasan Lawang Salapan, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/10/2021).

Pemulihan ekonomi

PPKM level 1 di Kota Bogor juga kesempatan untuk memulihkan kondisi ekonomi daerah. Dalam Webinar Economic Leadership for Regional Government Leader (REL) dengan tema ”Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah”, Senin (1/11/2021), kata Bima, kepala daerah belajar banyak mengelola dinamika roda pemerintahan di masa pandemi.

Menurut Bima, pekerjaan rumah setiap kepala daerah sama, yaitu harus menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa manusia dengan menjalani protokol kesehatan ketat.

Gerak cepat penanganan kesehatan kepala daerah melalui kebijakan atau memantau langsung kondisi fasilitas kesehatan dan warga sangat penting serta krusial menekan potensi penularan dan kematian.

Tidak hanya itu, di sisi lain, pandemi menyebabkan kondisi ekonomi ikut terpuruk. Pekerjaan rumah untuk memulihkan ekonomi daerah tentu tidak mudah. Dalam menekan angka terpapar Covid-19 yang terdampak ke ekonomi perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

”Kita harus segera beranjak dari masa emergency, menuju masa-masa pemulihan. Ini momentum yang tercipta ketika prokes relatif sudah bisa dikendalikan, kita ambil peluang dari relaksasi normalisasi yang sudah dilakukan setelah kondisi membaik,” tuturnya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Warga dan para pedagang mengamati aktivitas pekerja proyek di sekitar Jalan Pedati yang masuk dalam program revitalisasi kawasan Suyakencana, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/10/2021).

Terkait percepatan ekonomi itu pula, kata Bima, kolaborasi dan dukungan dari semua menjadi kunci penting. Pemulihan ekonomi harus segera dilakukan karena siklus penyelamatan dan percepatan akan mundur lagi jika ada tren baru Covid-19.

”Bukan saja mengembalikan dari negatif ke nol. Namun, dari nol kemudian ada multi player effect supaya mendapatkan hasil positif yang memberikan keuntungan demi pemulihan ekonomi,” lanjutnya.

Baca juga: Jakarta Masuki PPKM Level 1, Epidemiolog Ingatkan Ancaman Gelombang Ketiga

Bima menjelaskan, jika melihat kondisi makro dari kota-kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), hampir 60 juta jiwa terdampak secara ekonomi. Sama seperti daerah lain, Kota Bogor pun terdampak, bahkan pertumbuhan ekonomi pada akhir 2020 sempat minus.

Pada proses recovery dan rebound ekonomi, kata Bima, tidak saja menghitung ulang, tetapi juga harus memiliki data seberapa besar dampak Pandemi Covid-19, siapa terdampak, dan sektor apa yang harus dipulihkan. Sebab, salah satu cara yang dilakukan untuk pulih harus bisa membaca kondisi dan data di lapangan.

”Kami memberikan bansos untuk menyelamatkan warga yang betul-betul terdampak dan sulit hidup karena dampak pandemi. Setelah itu, kami rancang ekonomi recovery melalui kebijakan fiskal. Beberapa langkah dalam konteks pajak, seperti pengurangan pokok pajak, kebijakan BPHTB berupa insentif pajak, dan pemberian tenggat,” katanya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana tempat kerja usaha konfeksi kostum olahraga Zenith Apparel di Loji, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/9/2021).

Seperti diberitakan Kompas.id (16/9/2021), modal Indonesia memulihkan ekonomi dari imbas pandemi Covid-19 dinilai kuat. Di tengah penurunan kasus Covid-19, ekspor, investasi, dan digitalisasi semakin tumbuh. Permintaan domestik juga berangsur-angsur membaik, ditopang oleh berbagai stimulus ekonomi.

Akan tetapi, Indonesia tetap perlu mewaspadai risiko penularan Covid-19 yang disebabkan mutasi virus korona baru. Di sisi lain, pengurangan stimulus moneter melalui tapering off atau penghentian pembelian aset obligasi Pemerintah Amerika Serikat oleh bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), berpotensi melemahkan rupiah.

Presiden meminta perbankan dan pelaku usaha segera berekspansi untuk menggerakkan dan mempercepat pemulihan ekonomi di tengah penurunan kasus Covid-19. Sejumlah pemangku kepentingan terkait juga harus memanfaatkan pemulihan ekonomi sejumlah negara untuk meningkatkan ekspor dan mendulang investasi.

”Bank harus segera mengucurkan kredit dan pelaku usaha perlu segera menggerakkan usahanya. Pandemi Covid-19 ini harus menjadi momentum bagi transformasi Indonesia,” ujar Jokowi.

Baca juga: Penguatan Kerja Sama Kunci Keluar dari Pandemi dan Pulihkan Ekonomi

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pertumbuhan kredit perbankan masih lambat. Pada Juli 2021, kredit perbankan tumbuh 0,5 persen secara tahunan menjadi Rp 5.655 triliun. Adapun penyaluran kredit baru perbankan periode Januari-Juli 2021 sebesar Rp 1.439 triliun.

Menurut Presiden, perekonomian Indonesia berpeluang tumbuh lebih tinggi. Potensi pasar ekspor masih terbuka lebar. Hal itu ditandai dengan pulihnya perekonomian mitra dagang Indonesia pada triwulan II-2021, seperti China yang tumbuh 7,9 persen, AS 2,2 persen, Jepang 7,6 persen, dan India 20,1 persen. Peluang ini harus dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan ekspor sebanyak-banyaknya.