Jakarta Didorong Perkuat Kerja Sama Atasi Banjir dengan Daerah Tetangga
Ketua DPRD DKI Jakarta mendorong Jakarta bekerja sama dengan wilayah tetangga untuk menangani banjir. Salah satunya dengan membangun waduk dan embung di daerah sekitar Ibu Kota untuk mengurangi limpahan air ke hilir.
Oleh
Helena F Nababan
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai, untuk menangani banjir, Jakarta harus bekerja sama dengan daerah tetangga-tetangga terdekatnya. Di sekitar daerah tersebut mesti dibangun waduk dan embung untuk bisa menyerap air hujan, dan mengurangi volume air yang dikirim ke Jakarta.
Ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/11/2021), Prasetio menjelaskan, model penanganan banjir demikian ia sampaikan karena ia melihat Jakarta tidak bisa sendirian menangani banjir. Apalagi tipe banjir Jakarta salah satunya adalah banjir kiriman dari wilayah Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, atau di selatan Jakarta.
Prasetio berpandangan, kerja sama penanganan banjir dengan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di sekitar Jakarta perlu dilakukan segera. Salah satunya dengan pembangunan waduk dan embung di wilayah penyangga. Tujuannya supaya saat hujan deras terjadi di Puncak atau di wilayah selatan Jakarta, air bisa terserap dan tertampung di waduk atau embung atau situ, dan mengurangi limpahan air ke wilayah hilir, termasuk di Jakarta.
Sayangnya, memasuki musim hujan tahun ini, Jakarta belum siap mengantisipasi banjir.
Untuk pembangunan itu, bisa dilakukan dengan menggunakan dana hibah. Ia pun akan melihat lagi alokasi anggaran Dinas Sumber Daya Air di APBD 2022. Saat ini, sudah ada sejumlah pemerintah kabupaten/kota di sekitar Jakarta yang sudah bersurat kepada Gubernur DKI dan ditembuskan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta terkait pembangunan waduk atau embung di wilayah tetangga Ibu Kota.
Namun, ia juga menegaskan, di wilayah Jakarta sendiri penanganan banjir juga harus jelas. Selain membangun waduk, embung di wilayah Jakarta, pembersihan tali-tali air penghubung dan got, pengerukan lumpur-lumpur juga perlu dilakukan sebelum musim hujan.
Pembangunan sodetan kali, ia lihat, harus diselesaikan untuk memecah luapan volume air kala hujan. Demikian juga dengan normalisasi kali harus segera dieksekusi. ”Sayangnya, memasuki musim hujan tahun ini, Jakarta belum siap mengantisipasi banjir,” kata Prasetio.
Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, kembali menegaskan, Jakarta seharusnya segera menjawab persoalan banjir dengan aksi di lapangan melalui eksekusi program. ”Sampai hari ini, eksekusi program penanganan banjir tidak tampak jelas,” katanya.
Gembong menilai, program prioritas penanganan banjir dengan drainase vertikal tidak menjawab persoalan banjir. Sementara kegiatan gerebek lumpur yang ditonjolkan, ia nilai merupakan pekerjaan rutin yang seharusnya memang rutin dikerjakan instansi terkait di Jakarta.
Gembong pun menilai, target air banjir surut 6 jam seperti yang dijelaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah narasi saja. ”Ketika menjawab persoalan banjir, jangan memakai narasi, tetapi pakai eksekusi,” ujarnya.
Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, memasuki musim hujan tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI di antaranya telah menyiapkan logistik, tempat pengungsian, juga perlengkapan. DKI turut menyiapkan sistem peringatan dini, sistem pengendalian banjir, hingga alat ukur curah hujan di 267 kelurahan di DKI Jakarta.
”Ini semua dilakukan terkait tingginya intensitas hujan dan cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi sebagaimana disampaikan BMKG,” kata Ahmad Riza.
Hal lain yang dipastikan siap adalah alat-alat berat dalam kondisi siap dan berfungsi. Ada 257 alat berat yang disiapkan dan berfungsi, selain mengaktifkan pengerukan lumpur di saluran penghubung, 13 sungai, dan lebih dari 31 waduk di Jakarta.