”Buy the Service” Kota Bogor Dimulai Minggu Ketiga Oktober 2021

Untuk tahap pertama realisasi program ”buy the service” di Kota Bogor, ditargetkan warga setempat akan dilayani 75 bus di enam rute.

KOMPAS /AGUIDO ADRI

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) Polana B Pramesti

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ memastikan penyelenggaraan layanan angkutan umum dengan sistem buy the service di Kota Bogor, Jawa Barat, akan dimulai pada minggu ketiga Oktober 2021. BPTJ sudah mendapatkan pemenang lelang yang akan memberikan layanan baru tersebut di Kota Hujan itu.

Polana B Pramesti, Kepala BPTJ, Kamis (7/10/2021), di kantor BPTJ menjelaskan, sesuai proses yang sudah berjalan, untuk buy the service (BTS) atau penyelenggaraan pengoperasian angkutan umum perkotaan dengan skema pembelian layanan di Kota Bogor, Kementerian Perhubungan melakukan lelang pengadaan operator bagi BTS Kota Bogor.

”Dari lelang itu kami mendapatkan pemenang kontrak, yaitu Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor. PDJT ini kemudian melakukan konsorsium dengan Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (Kodjari) dan PO Lorena dalam operasional BTS,” kata Polana.

Sesuai konsep BTS, BPTJ akan membeli pelayanan angkutan yang dilayani operator pemenang. Meniru mekanisme pembelian layanan BTS yang diterapkan Transjakarta di DKI Jakarta selama ini, BPTJ akan menerapkan hal yang sama, yaitu dengan membayar rupiah per kilometer kepada operator.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Warga mengerumuni bus listrik yang uji coba sebagai angkutan umum di Terminal Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/8/2021). Moda bus listrik jurusan Terminal Bubulak-Baranangsiang ini menjadi bagian dari salah satu program penataan transportasi umum melalui program Bogor Transportation Program (B-Top).

Untuk layanan BTS di Kota Bogor, BPTJ menyusun enam rute beserta besaran pembelian layanan rupiah per kilometer oleh BPTJ. Enam trayek itulah yang akan dilayani operator pemenang.

”BTS rencananya dilaksanakan pada Oktober minggu ketiga. Ada enam rute dan 68 bus serta 7 bus cadangan yang disiapkan,” ujar Polana.

Program layanan BTS ini menjadi terobosan BPTJ dalam menghadirkan layanan angkutan umum yang layak bagi pengguna angkutan umum di Jabodetabek. Juga dalam rangka mendorong penggunaan angkutan umum oleh warga atau moda share hingga 60 persen sesuai target dalam RITJ 2029.

Transportasi menjadi program prioritas kami. Ini masih harus diakselerasikan.

Dalam pelaksanaan program, Kota Bogor terpilih menjadi kota percontohan pertama di Bodetabek untuk pelayanan transportasi melalui program BTS. Program yang akan disubsidi pemerintah berbasis skema remunerasi berjangka itu, diharapkan bukan hanya upaya untuk mengurangi kemacetan, tetapi juga membentuk jaringan integrasi transportasi.

Di tahap awal, seperti dijelaskan Polana, Kementerian Perhubungan akan memberikan subsidi 100 persen untuk layanan angkutan umum perkotaan melalui skema BTS. Menurut Polana, program BTS dinilai penting sebagai upaya untuk penataan transportasi umum yang belum maksimal. Tidak hanya itu, jumlah kendaraan pribadi sudah sangat banyak dan sangat sedikit warga yang menggunakan transportasi umum sehingga menimbulkan kemacetan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Angkutan kota yang melintas di Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/4/2021).

Berdasarkan data yang dihimpun Kemenhub, kata Polana, dampak pergerakan mobilitas tinggi kendaraan di enam kota metropolitan mengakibatkan pemborosan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 2,2 juta liter per hari sehingga berdampak pada kerugian ekonomi senilai Rp 71,4 triliun per tahun.

Dilihat dampaknya terhadap lingkungan pun sangat merugikan. Mobilitas tinggi kendaraan menjadi penyumbang terbesar kedua emisi gas rumah kaca dari sektor energi di Indonesia. Selain itu, dampak kerugian waktu yang harus dibayar warga karena terjebak macet. Belum lagi tercatat 74 persen lalu lintas di Indonesia berasal dari kendaraan bermotor.

Waktu tempuh kecepatan rata-rata kendaraan dan angkutan umum perkotaan pada jam puncak kemacetan di semua jaringan jalan minimal 30 kilometer per jam.

Baca juga: Program Konversi Angkot ke Bus di Kota Bogor Dimulai

Dari permasalahan itu, perlu ada kepastian pelayanan angkutan umum yang baik bagi masyarakat. Program BTS yang bersubsidi itu akan meringankan pengeluaran masyarakat yang menggunakan angkutan umum untuk mobilitas.

Supaya akuntabel, kata Polana, program BTS menggunakan tiket elektronik. Dalam tahap sosialisasi nanti selama tiga bulan, tarif tiket bus gratis agar membiasakan warga menggunakan sistem pembayaran tiket elektronik.

Dasar pengenaan tarif sedang disusun dalam peraturan pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penentuan tarif berdasarkan studi kemampuan dan kemauan membayar masyarakat (ATP/WTP). Meski nanti sudah bertarif, lanjut Polana, pemerintah tetap akan memberikan subsidi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Bagian belakang bus listrik saat uji coba operasi sebagai angkutan umum dan melintasi Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/8/2021).

Kontribusi pemkot

Agar BTS bisa diakomodasi dan berjalan, Polana meminta Pemkot Bogor mempersiapkan halte bus, halte eksisting, atau halte portable. Selain itu, karena tujuan BTS untuk mengurai kemacetan, Pemkot Bogor harus mengonversi angkutan kota atau angkot melalui mekanisme 3:1, yaitu 3 angkot untuk 1 bus. Pemkot Bogor juga harus membantu sosialisasi dan membuat kebijakan prioritas penggunaan angkutan umum daripada kendaraan bermotor pribadi.

Selain persiapan teknis, Pemkot Bogor perlu mempersiapkan sistem administrasi, seperti rencana induk, pernyataan dokumen, surat pernyataan kesanggupan, dan studi kemanfaatan program.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, pihaknya terus mempersiapkan semua proses pelaksanaan BTS, seperti koridor, hingga sosialisasinya agar Kota Bogor menjadi kota ramah lingkungan seperti menekan kemacetan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Eko Prabowo menambahkan, Dishub Kota Bogor terus menyiapkan program layanan angkutan umum BTS. Saat ini sudah ada dua dari enam koridor yang disiapkan untuk operasional 26 bus, dari total 75 unit bantuan bus. Begitu pula untuk koridor untuk trayek pertama bus BTS masih terus disiapkan.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, di Jabodetabek, rasio angkot di Kota Bogor paling tinggi, yaitu mencapai 3.412 angkot, dengan populasi penduduk 1,1 juta. Adapun penggunaan transportasi pribadi sebesar 55 persen, transportasi publik 26 persen, dan transportasi daring 19 persen.

Kompas/Priyombodo

Awak bus beristirahat di bagasi bus di Terminal Pasar Lembang, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Jumat (31/7/2020).

Sementara di Tangerang memiliki 3.196 angkot dengan jumlah penduduk 2.047.000 jiiwa, Depok memiliki 2.884 angkot dengan jumlah penduduk 2.106.000 jiwa, Bekasi memiliki 3.500 angkot dengan jumlah penduduk 2.715.000 jiwa, dan Kabupaten Bogor ada 6.732 angkot dengan jumlah penduduk 5.460.000 jiwa.

”Ini menjadi salah satu pangkal permasalahan di Kota Bogor. Oleh karena itu, transportasi menjadi program prioritas kami. Ini masih harus diakselerasikan,” kata Bima.

Bima menjelaskan, sejumlah upaya sudah dilakukan Pemkot Bogor, di antaranya pembatasan izin baru, rerouting trayek angkot eksisting, penataan jaringan trayek, dan penataan manajemen operator, misalnya konversi 3:1 untuk bus dan 3:2 untuk angkot modern. Target Pemkot Bogor, mereduksi 730 angkot. Saat ini sudah ada 15 badan hukum untuk operasional angkot.

Baca juga: Bogor Jadi Kota Percontohan Program

Berdasarkan data terakhir dinas perhubungan pada Januari yang dihimpun Kompas, sepanjang 2020 ada 120 angkot dari berbagai trayek yang direduksi atau dibesituakan.

Dari 120 angkot yang direduksi itu, di antaranya dari trayek 02 Sukasari-Bubulak 52 kendaraan, trayek 03 Baranangsiang-Bubulak 44 kendaraan, trayek 07 Merdeka-Ciparigi 20 kendaraan, dan trayek 21 Ciawi-Baranangsiang 2 kendaraan.

”Skema BTS akan berdampak besar untuk mempercepat program konversi angkot. Kami saat ini memiliki badan hukum untuk angkot, ada 15 badan hukum. Untuk angkot ini tidak by individual,” ucap Bima.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sebuah angkutan kota jurusan Bubulak-Baranangsiang melintasi moda bus listrik yang uji coba dengan trayek yang sama di Terminal Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/8/2021).

Berikut rincian keenam trayek beserta harga yang dibeli BPTJ di Kota Bogor:

1. Terminal Bubulak-Yasmin-Warung Jambu-Baranangsiang/Cidangiang

- Panjang koridor pulang pergi: 27,4 km

- Biaya beli: Rp 8.908 per kilometer

2. Terminal Bubulak-Stasiun Bogor-KRB-Baranangsiang/Cidangiang-Ciawi 34,4

- Panjang koridor pulang pergi: 34,4 km

- Biaya beli: Rp 8.677 per kilometer

3. Terminal Bubulak-Stasiun Bogor-KRB-Suryakencana/Empang-Sukasari/Lawang Gintung

- Panjang koridor pulang pergi: 25,4 km

- Biaya beli: Rp 9.525 per kilometer

4. Ciawi-Baranangsiang/Cidangiang-KRB-Warung Jambu-Pomad/Ciparigi

- Panjang koridor pulang pergi: 36 km

- Biaya beli: Rp 8.497 per kilometer

5. Ciparigi-Warung Jambu-Air Mancur-Stasiun Bogor

- Panjang koridor pulang pergi: 20,5 km

- Biaya beli: Rp 9.661 per kilometer

6. Air Mancur-Warung Jambu-Parung Banteng

- Panjang koridor pulang pergi: 19,1 km

- Biaya beli: Rp 9.689 per kilometer