DKI Komitmen Jalankan Putusan PN, Walhi Ingatkan soal FPSA hingga Kemacetan

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjalankan putusan PN Jakarta Pusat terkait perbaikan kualitas udara Jakarta. Warga menunggu aksi nyata Gubernur DKI Jakarta tersebut.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Kemacetan lalu lintas saat hari pertama pemberlakuan kembali kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan plat nomor ganjil-genap di kawasan Jalan MH Thamrin, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (12/8/2021). Polda Metro Jaya memberlakukan kembali aturan ganjil genap pada periode 12-16 Agustus 2021 menggantikan penyekatan PPKM di delapan ruas jalan di Ibu Kota.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen bertanggung jawab memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota. Hal ini sejalan dengan aspirasi warga yang disampaikan Koalisi Ibu Kota dalam gugatan terkait kualitas udara. Penggugat pun menunggu aksi nyata Gubernur DKI Jakarta.

”Kami sepemahaman dengan para penggugat. Kami mengambil tanggung jawab dengan berupaya melaksanakan apa yang digugatkan. Tapi, kami juga mengajak masyarakat untuk ikut ambil tanggung jawab dalam mengendalikan kualitas udara ini,” ungkap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui rilis resmi Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (18/9/2021).

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Siapkan ”Grand Design” Pengendalian Kualitas Udara

Komitmen itu ia sampaikan menanggapi vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021). Vonis itu menyatakan, Gubernur DKI Jakarta dan enam pejabat lain setingkat presiden dan menteri bersalah atas gugatan pencemaran udara oleh 32 penggugat yang mengatasnamakan Koalisi Ibu Kota.

Dalam berita Kompas, Kamis (16/9/2021), disebutkan, majelis hakim menghukum tergugat agar melakukan sejumlah langkah perbaikan kualitas udara. Presiden dihukum agar menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baca juga: Gubernur DKI Terima Vonis Bersalah atas Gugatan Polusi Udara Jakarta

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga harus memberikan supervisi kepada Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dalam menginventarisasi emisi lintas batas ketiga provinsi.

Majelis hakim juga menghukum Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Aktivis Gerakan Jeda untuk Iklim menggelar aksi damai sebelum dimulainya sidang pembacaan putusan gugatan polusi udara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021). Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Koalisi Ibu Kota terkait polusi udara. Hakim menyatakan, pemerintah yang merupakan tergugat dalam perkara ini melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penanganan polusi udara. Adapun para tergugat dalam perkara ini adalah Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu, tercantum turut tergugat Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat. Sidang pembacaan putusan gugatan Koalisi Ibu Kota mengalami penundaan delapan kali. Gugatan perwakilan warga negara terkiat polusi udara DKI Jakarta resmi didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019. Tujuh pejabat negara dinilai tidak menanggapi dan membahas tuntutan 32 warga negara yang telah mengirimkan notifikasi sejak 5 Desember 2018 lalu.

Terkait putusan itu, Anies Baswedan melalui keterangan resmi Pemprov DKI, Kamis (16/9/2021), menjelaskan tidak akan banding dan siap menjalankan putusan pengadilan demi kualitas udara Jakarta yang lebih baik.

Sebelum putusan itu keluar, Pemprov DKI melakukan proses mediasi dua kali di luar persidangan dengan pihak tergugat melalui tim kuasa hukumnya. Mediasi pertama dilakukan pada 13 November 2019, sedangkan mediasi kedua dilakukan pada 27 November 2019.

Namun, dengan putusan itu, Anies mengajak setiap warga bersama-sama melakukan pengendalian kualitas udara. Upaya tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang dekat dengan keseharian.

”Seperti, awasi knalpot, mengecek emisinya, kemudian, hindari bakar sampah di tempat terbuka. Lalu, lebih banyak pakai transportasi publik, gunakan kendaraan yang sesedikit mungkin mengeluarkan emisi, bahkan kalau bisa gunakan kendaraan yang tidak mengeluarkan emisi, seperti sepeda,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pihak penggugat meminta 14 hal sebagai bentuk gugatan kepada Pemprov DKI Jakarta terkait kualitas udara. Adapun gugatan tersebut, di antaranya, melaksanakan uji emisi dan mengevaluasinya secara berkala, pengetatan baku mutu emisi dan penetapan sanksi bagi usaha dan/atau kegiatan sumber pencemar udara tidak bergerak (STB) yang beroperasi di Jakarta, memberikan sanksi terhadap tindakan pembakaran sampah yang langsung dijatuhkan sejak pelanggaran kewajiban dilakukan, penambahan Stasiun Pemantau Kualitas udara (SPKU), hingga menyusun Strategi dan Rencana Aksi Pemulihan Pencemaran Udara, termasuk moratorium rencana pembangunan yang berpotensi membuang emisi yang signifikan, seperti rencana pembangunan intermediate treatment facility (ITF) dan rencana pembangunan enam ruas jalan tol.

Kompas

Para pengendara memadati Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan, saat jam kerja, Kamis (3/6/2021). Polda Metro Jaya mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kembali kebijakan pembatasan kendaraan dengan metode plat nomor ganjil genap selama PPKM mikro secara bertahap. Polda Metro Jaya menyarankan agar kebijakan ganjil genap tersebut mulai diberlakukan degan mempertimbangkan ruas jalan yang padat dan kerap menimbulkan kemacetan. Dinas Perhubungan  DKI Jakarta berpendapat, ganjil genap bisa kembali diterapkan jika kebijakan penanganan dan pencegahan Covid-19 di Jakarta berjalan optimal.

Dari gugatan tersebut telah tercapai kesepakatan pada seluruh hal. Namun, ada dua hal yang belum tercapai kesepakatan antara kedua pihak, terutama yang berkaitan dengan pembangunan ITF  dan pembangunan enam ruas jalan tol.

Terkait polusi udara karena pengelolaan sampah, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta sebagai salah satu penggugat mengapresiasi putusan majelis hakim PN Jakarta Pusat tersebut. Walhi Jakarta juga para penggugat serta warga masyarakat menunggu aksi nyata Gubernur DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menyebutkan, apabila memang Gubernur DKI Jakarta berkomitmen memperbaiki polusi udara Jakarta, hal yang bisa dilakukan, antara lain, Pemprov DKI Jakarta segera menghentikan rencana proyek pembangunan fasilitas pengelolaan sampah antara (FPSA) di Taman Tebet, Jakarta Selatan. Lokasi FPSA itu ada di dekat permukiman warga.

Sebelumnya, Walhi Jakarta sudah menyatakan penolakan atas rencana itu. Penolakan disampaikan karena FPSA tersebut menggunakan teknologi insinerator yang membakar sampah sehingga dikhawatirkan menambah pencemaran udara.

Kompas/Raditya Helabumi

Aktivis lingkungan Walhi Jakarta menggelar aksi yang mengusung tema ”Jakarta Butuh Pohon Bukan Beton” di depan Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020). Aksi tersebut menyoroti penebangan ratusan pohon di kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk proyek revitalisasi Plaza Selatan Monas. Revitalisasi dengan mengalihfungsikan ruang terbuka hijau dengan beton menunjukkan lemahnya komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemulihan lingkungan hidup.

Selain membatalkan proyek itu, DKI Jakarta juga segera memperluas dan menambah layanan angkutan umum sehingga mengurangi kemacetan. Kemacetan lalu lintas di Jakarta berkontribusi besar pada polusi udara.

Namun, lanjut dia, karena kepala daerah yang digugat bukan hanya DKI Jakarta, tetapi juga ada Kepala Daerah Jawa Barat dan Banten, sebaiknya mereka berkomitmen bersama memperbaiki kualitas udara demi keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat.