Kota Bogor Masih Matangkan Pembelajaran Tatap Muka

Keberhasilan pembelajaran tatap muka perlu keterlibatan dan partisipasi keluarga dan warga, hingga struktur RT/RW hingga kecamatan, agar protokol kesehatan pelajar berjalan ketat.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Poster protokol kesehatan terpasang di SMP Negeri 15 Kota Bogor, Jawa Barat, ketika pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM), Senin (31/5/2021).

BOGOR, KOMPAS — Uji coba pembelajaran tatap muka yang direncanakan digelar minggu kedua September belum bisa dilaksanakan. Pemerintah Kota Bogor masih mematangkan uji coba PTM sebagai persiapan bulan Oktober.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi mengatakan, Pemkot Bogor mengundang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, perwakilan Kementerian Agama, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor untuk membahas pelaksanaan PTM terbatas 50 persen di Kota Bogor pada Oktober mendatang.

Baca juga: Hampir 30 Persen Sekolah Gelar PTM

Berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri, sekolah-sekolah di Kota Bogor secara teknis sudah memenuhi syarat menyelenggarakan PTM. Namun, syarat teknis itu perlu diperkuat dukungan semua pihak dan sosialisasi masif agar pelaksanaan PTM terlaksana baik dan sehat.

”Di SKB 4 menteri sudah terakomodasi. Izin orangtua ditambah komite sekolah, itu harus tersurat tanda tangan orangtua. Meski begitu, orangtua tetap punya hak mengizinkan atau tidak. Sarana lainnya seperti ketersediaan UKS dan tempat isolasinya juga harus siap semua, protokol kesehatan juga,” kata Hanafi, Jumat (10/9/2021).

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Penerapan pengaturan jarak berjalan para siswa SMP Negeri 15 Kota Bogor, Jawa Barat, ketika pulang sekolah setelah pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM), Senin (31/5/2021).

PTM tidak murni kerja  Dinas Pendidikan Kota Bogor, tetapi ada keterlibatan dan partisipasi luas dari keluarga tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, kecamatan, hingga lingkungan RT/RW.

”PTM ini dari mulai rumah ke sekolah, sekolah ke rumah. Dengan kendaraan apa, dari sekolah disarankan langsung pulang ke rumah. Kita, kan, makhluk sosial, anak-anak kita perlu sosialisasi, jangan sampai nanti ke mana-mana. Ada beberapa sekolah yang relatif dekat pasar. Itu, kan, masuk ke pusat keramaian, partisipasi warga untuk terlibat di situ. Intinya pada protokol kesehatan,” kata Hanafi.

Dalam pelaksanaan uji coba PTM sebagai persiapan PTM pada Oktober mendatang, Disdik memberikan rekomendasi untuk sekolah dasar yang lolos verifikasi dan asesmen untuk mengelar PTM. Namun, hanya murid kelas IV, V, dan VI sekolah dasar saja. Begitu pula dengan siswa SMA juga sudah mendapat lampu hijau dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menggelar PTM.

”Hanya saja saya belum bisa pastikan kapan uji cobanya. Kami persiapkan betul prokesnya yang ketat. Karena baru-baru ini ada kluster pondok pesantren. Oleh karena itu, dalam rapat tadi kami undang juga dari Kemenag, untuk bersama-sama serius juga memperhatikan sekolah di bawah naungan mereka,” jelasnya.

Dari total 164 penghuni pondok pesantren, 26 santri dan satu dewan pengajar di Pondok Pesantren di wilayah Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, terkonfirmasi positif Covid-19. Semua santri sudah dalam penanganan dan dibawa ke pusat isolasi BPKP Ciawi, Kabupaten Bogor. Sejumlah penghuni masih akan menjalani pemeriksaan tes PCR hari ini dan pelacakan masif.

”Oleh karena itu, persiapan prokes di sekolah ini harus matang. Sekolah harus sehat. Semua sekolah di Kota Bogor harus siap prokesnya, termasuk di bawah Disdik atau Kemenag,” kata Hanafi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Siswa kelas VII SMP Negeri 15 Kota Bogor, Jawa Barat, memeriksa penggunaan maskernya ketika pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM), Senin (31/5/2021).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, Pemkot Bogor menyiapkan teknis secara maksimal sebelum benar-benar membuka PTM. ”Dengan percepatan vaksin, alhamdulillah ini menjadi suatu kesempatan buat kita untuk melangkah lagi dalam persiapan PTM ini,” ujarnya.

Berdasarkan data Disdik, pelajar di Kota Bogor yang sudah menerima vaksin sebanyak 70,4 persen yang terdiri atas 29.390 pelajar sekolah negeri dan swasta dari total 41.730 pelajar berusia 12-17 tahun. Adapun guru yang sudah menerima vaksin 3.060 orang atau 93,6 persen dari total 3.269 guru swasta dan negeri. Disdik dan Dinkes terus berupaya mengejar target 100 persen pelajar secepatnya.

Dedie meminta warga terlibat mengawasi siswa saat PTM agar potensi penularan Covid-19 bisa ditekan. Selain itu, lingkungan sekolah juga steril dari pedagang kaki lima (PKL) karena para pelajar berpotensi jajan sembarangan. Dedie mengatakan, sejak tahun lalu memang Pemkot fokus untuk mensterilkan PKL dari lingkungan sekolah.

”PKL di Jalan Pengadilan, di Malabar, Papandayan, dan Bangbarung, sudah clear. Yang masih belum, harus kita clear-kan. Tidak ada pilihan karena keselamatan siswa adalah tujuan utama kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka,” kata Dedie.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat meninjau ruang unit kesehatan sekolah yang menjadi bagian kesiapan protokol kesehatan di Sekolah Kesatuan, Kota Bogor, Jawa Barat, menjelang uji coba pembelajaran tatap muka , Kamis (27/5/2021).

Persiapan PTM terbatas ini, kata Dedie, harus dilakukan di semua jenjang. Tidak hanya SD, SMP, dan SMA, tetapi juga dengan perguruan tinggi hingga pesantren.

”Saya mendapatkan informasi dari Forum Rektor Kota Bogor menginginkan juga dilakukan koordinasi bersama. Kenapa, karena di dalam syarat membuka pendidikan tatap muka perguruan tinggi diperlukan juga koordinasi dengan pemerintah daerah,” tutur Dedie.

Hanafi melanjutkan, Satgas Covid di sekolah beserta tim asesmen yang diisi oleh komite ditugaskan memantau mobilisasi siswa. Mereka pula yang akan mengevaluasi sekaligus yang berwenang memberikan izin selain orang tua siswa itu sendiri.

”Kami mengimbau setiap guru untuk melakukan rapid test secara berkala (terutama untuk tim satgas) dan guru kelas yang kontak langsung mengajar siswa. Mendata dan memastikan bahwa siswa dan guru yang sakit atau merasa tidak enak badan untuk tidak ke sekolah,” tutur Hanafi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Guru menyiapkan ranjang di ruang unit kesehatan sekolah yang menjadi bagian kesiapan protokol kesehatan di Sekolah Kesatuan, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai persiapan menjelang ujic oba pembelajaran tatap muka pada Kamis (27/5/2021).

PTM Kabupaten Bogor

Kamis lalu, didampingi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau pelaksanaan PTM terbatas di SMP Negeri 1 Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

”Saya mendukung upaya Mendikbudristek mendorong sekolah di daerah PPKM level 1-3 agar melaksanakan PTM terbatas supaya tidak tertinggal. PJJ (pembelajaran jarak jauh) tidak maksimal. Maka, PTM terbatas terus kita dorong supaya ketertinggalan pembelajaran bisa dikejar,” ucap Wapres dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Wapres: Evaluasi Berkala Pelaksanaan PTM Terbatas

Nadiem  mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bogor yang mayoritas pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksinasi  serta telah mendorong pelaksanaan PTM terbatas sesuai SKB Empat Menteri yang diterbitkan Maret 2021.

Meski begitu, Nadiem mengingatkan pelaksanaan PTM harus atas izin orangtua. Begitu pula dengan peran seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong memastikan keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga sekolah.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) siswa kelas I di SD Negeri Cihideung Ilir 04, Cibanteng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/8/2021).

”Orangtua tetap berhak menentukan apakah anaknya ikut PTM terbatas atau PJJ. Keputusan terakhir ada di orangtua. Sekolah perlu menghormati keputusan orang tua tanpa diskriminasi,” lanjutnya.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, 80 persen dari total 3.222 sekolah di Kabupaten Bogor sudah melaksanakan uji coba PTM. Ia memastikan dalam uji coba PTM sekolah harus mengikuti aturan protokol kesehatan ketat.

Ade melanjutkan, dari total 3.222 sekolah jenjang TK, SD, dan SMP, ada 32.305 guru. Mereka masuk dalam kategori petugas publik. Berdasarkan data hingga 31 Agustus, 99 persen dari total 312.651 petugas publik sudah menerima vaksin. Namun, jumlah pelajar dan remaja yang sudah menerima vaksin masih rendah, yaitu 2,73 persen.