Tujuh Fraksi DPRD DKI Jakarta Sepakat Tak Ikut Interpelasi

Name: Tujuh Fraksi DPRD DKI Jakarta Sepakat Tak Ikut Interpelasi
Uploaded: 2021-08-28T00:45:13Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Formula E disetujui semua fraksi pada 2019. Ketika sekarang diinterpelasi, menjadi tanda tanya bagi tujuh fraksi di DPRD DKI. Mereka menganggap hak interpelasi, seperti yang dilakukan PDI-P dan PSI, belum diperlukan.

Formula E disetujui semua fraksi pada 2019. Ketika sekarang diinterpelasi, menjadi tanda tanya bagi tujuh fraksi di DPRD DKI. Mereka menganggap hak interpelasi, seperti yang dilakukan PDI-P dan PSI, belum diperlukan.

Oleh

AGUIDO ADRI/STEFANUS ATO/HELENA F NABABAN

· 6 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta bersepakat tak ikut serta mengajukan hak interpelasi terkait penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E. Penyelenggaraan balapan itu dinilai bakal membangkitkan ekonomi Ibu Kota yang terdampak pandemi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, tujuh fraksi pada Kamis (26/8/2021) bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertemuan di rumah dinas gubernur itu bagian dari silaturahmi.

”Kalau penjelasan, saya kira umum. Prinsipnya tujuh fraksi sepakat untuk tak ikut interpelasi. Iya, tetap diselenggarakan (balapan Formula E),” kata Taufik, Jumat (27/8/2021), di Jakarta.

Adapun jumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang sepakat tak mengajukan hak interpelasi sebanyak 73 orang. Mereka berasal dari Fraksi Partai Gerindra (19 orang), Fraksi PKS (16 orang), Fraksi Partai Demokrat (7 orang), Fraksi PAN (9 orang), Fraksi Partai Nasdem (7 orang), Fraksi Partai Golkar (6 orang), serta Fraksi PKB dan PPP (6 orang).

Performa Formula E (juga) menumbuhkan kepercayaan publik. Ibu kota negara perlu event-event besar internasional.

Ketujuh fraksi ini mendukung penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E dengan alasan dapat membangkitkan ekonomi di Ibu Kota yang terdampak pandemi Covid-19. Ajang balapan itu juga bakal menumbuhkan kepercayaan pihak asing kepada Indonesia.

”Performa Formula E (juga) menumbuhkan kepercayaan publik. Ibu kota negara perlu event-event besar internasional,” ujar Taufik.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan, Fraksi PDI-P tak diundang dalam pertemuan pada Kamis malam di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, Fraksi PDI-P mengapresiasi pertemuan itu lantaran hal tersebut merupakan silaturahmi.

”Saya mengapresiasi silaturahmi yang dilakukan Pak Anies tadi malam. Bagi saya, itu hal yang positif,” kata Gembong.

Meski demikian, Gembong mempertanyakan pertemuan itu. Sebab, selama empat tahun, baru kali ini silaturahmi itu dilakukan Gubernur Anies. Pertanyaan lain, mengapa silaturahmi itu dilakukan bersamaan saat Fraksi PDI-P dan Fraksi PSI mengajukan interpelasi.

Sebelumnya, pada Kamis (26/8/2021) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Fraksi PDI-P dan Fraksi PSI melalui Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi menyampaikan surat permohonan hak interpelasi kepada Ketua DPRD DKI Jakarta. Surat permohonan itu berasal dari 33 anggota DPRD DKI Jakarta yang terdiri dari 25 anggota Fraksi PDI-P dan 8 anggota Fraksi PSI.

Hak interpelasi itu diajukan untuk bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta terkait Formula E. Hak interpelasi itu diajukan untuk membatalkan Formula E, yang menurut instruksi Anies Baswedan dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 menjadi isu strategis kedua yang harus bisa terselenggara pada Juni 2022.

Gembong menambahkan, tujuh fraksi yang sepakat tak ikut interpelasi disebut fraksi galau. Sebab, dua fraksi yang mengajukan interpelasi hanya mau bertanya tentang Formula E.

”Kami tanya, mereka jawab, selesai. Cuma itu, itu (interpelasi) hak anggota dewan paling rendah, hak bertanya. Implikasinya paling rekomendasi,” katanya.

Gembong meminta pihak-pihak yang terganggu dengan permohonan interpelasi tak perlu khawatir, apalagi sampai mendekatinya melalui lobi-lobi tertentu.

”Saya dilobi dua jam lebih, Rabu (25/8/2021) malam, oleh pejabat teras Pemprov DKI Jakarta. Saya katakan, fraksi itu kolektif kolegial. Keputusan bukan di tangan ketua,” ucapnya.

Tanggapan Anies

Menanggapi hak interpelasi penyelenggaraan Formula E, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, hak interpelasi merupakan hak anggota DPRD DKI Jakarta. Hak interpelasi memang menempel pada anggota DPRD dan ada proses yang berjalan di internal dewan.

”Biarkan proses berjalan di internal dewan karena itu bukan menyangkut kami. Itu adalah usulan di dalam dewan yang nanti akan diproses secara internal oleh dewan,” tutur Anies.

Bagi Anies, saat ini yang terpenting bukan interpelasi, tetapi pihaknya fokus menangani pandemi untuk warga Jakarta. ”Kondisi pandemi tertangani dan kemudian kita bisa maju menjadi kota yang lebih tangguh. Ini persoalan (interpelasi) tidak menyita perhatian kami sama sekali, justru lebih fokus sibuk menangani Covid-19 sampai tuntas dan sampai semua warga Jakarta bisa beraktivitas kembali dengan selamat,” lanjut Anies.

Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi Nasional Demokrat, Ahmad Lukman Jupiter, membenarkan adanya pertemuan tujuh fraksi DPRD DKI di rumah dinas Gubernur DKI Anies Baswedan pada Kamis (26/8/2021) malam.

Selain membahas penanganan pandemi Covid-19 dan pembelajaran tatap muka, menurut Jupiter, pertemuan juga membahas Formula E karena dua fraksi, PDI-P dan PSI, menggulirkan hak interpelasi. Dua fraksi itu tidak hadir dalam pertemuan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta.

”Kami sangat menghormati apa yang dilakukan teman-teman DPRD karena itu merupakan hak masing-masing selaku anggota DPRD. Namun, kami dari Fraksi Nasdem tidak ingin terlalu gegabah dalam mengambil keputusan untuk masuk dalam rencana interpelasi yang telah diserahkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta,” kata Jupiter.

Menurut Jupiter, Formula E sebetulnya sudah disetujui oleh semua fraksi sejak 2019. Namun, ketika sekarang mulai diinterpelasi, hal itu menjadi tanda tanya. Ia menilai terlalu politis dan kurang tepat karena mekanisme yang panjang sudah dilalui serta semua fraksi sudah menyetujui. Dari pertemuan itu, tujuh fraksi menganggap hak interpelasi belum diperlukan.

”Sekarang malah ada yang tidak setuju. Formula E sudah dibayarkan sebelum pandemi. Telanjur dibayar ke sana, kemudian semua fraksi juga sudah setuju dalam pembahasan perencanaan gelar Formula E. Untuk pembahasan terkait interpelasi ini, kan masih banyak jalan yang bisa kita sentuh, yaitu melalui forum rapat, bisa melalui raker komisi atau di Banggar (Badan Anggaran),” tuturnya.

Jika ada penolakan dari sejumlah fraksi karena pandemi, Jupiter justru berpikir untuk bangun dan bangkit dari pandemi. Tujuan penyelenggaraan Formula E yang merupakan ajang internasional, Jakarta akan menjadi sorotan dunia. Jakarta sebagai etalase Indonesia mempunyai event kebanggaan yang setara dengan kota-kota di dunia.

Eksistensi Jakarta sebagai etalase Indonesia menunjukan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia, khususnya Jakarta, mampu menunjukkan mengatasi wabah pandemi Covid-19 ketika ajang balap ini terselenggara.

Ia khawatir, jika terus digaungkan pandemi belum selesai, selalu berpikir negatif, kasihan rakyat karena kesejahteraan rakyat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang baik di Jakarta.

”Seperti di sepak bola, yang mengatur ada FIFA. Begitu pula di Formula E, ada yang mengatur dan mereka memiliki standar operasional atau prasyarat yang harus terpenuhi. Jika Indonesia masih masuk zona kuning, selaku inisiator, mereka pasti akan menolak karena ada SOP yang harus dipenuhi. Jadi, tidak perlu anggota dewan yang menolak,” tutur Jupiter.

Jupiter menilai, Formula E justru akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang pendapatan asli daerahnya bertumpu pada pajak hiburan, hotel, restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, serta STNK bermotor.

”Tugas kita sekarang menumbuhkan ekonomi di Jakarta. Ketika event ini dilakukan, secara tidak langsung kita menunjukkan kepada dunia bahwa Pemerintah Indonesia mampu mengatasi wabah ini. Kedua, kita bisa menarik investor luar negeri untuk masuk dan datang lagi ke Jakarta. Seluruh dunia akan meliput suasana dan kondisi Jakarta sudah bebas dari pandemi Covid-19,” katanya.

Jupiter memastikan, Formula E yang akan digelar pada Juli 2022 tidak menggeser program prioritas lainnya. Penanganan pandemi pun masih menjadi prioritas dan tidak ada anggaran yang digeser.

Editor:

nelitriana