Vaksinasi Covid-19 Warga di Jakarta Masih Hadapi Tantangan
Tantangan berupa biaya, keterjangkauan, kesadaran warga, dan pendataan dicarikan solusinya agar vaksinasi bisa menjangkau sebanyak mungkin masyarakat.
Oleh
ERIKA KURNIA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah tantangan masih dihadapi tiga pilar dan relawan yang membantu program vaksinasi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta. Tantangan berupa biaya, keterjangkauan, kesadaran warga, dan pendataan dicarikan solusinya agar capaian vaksinasi bisa menjangkau sebanyak mungkin masyarakat.
Hal ini diungkapkan pihak kepolisian dan relawan dalam kegiatan unjuk bicara di gerai Vaksinasi Merdeka di Kelurahan Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/8/2021). Kegiatan itu menjadi salah satu rangkaian acara vaksinasi massal yang diselenggarakan Polda Metro Jaya sejak 1 Agustus lalu hingga Hari Kemerdekaan Ke-76 RI di 900 gerai.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Hengky Haryadi, yang ikut meninjau kegiatan di bawah rel kereta itu, menyebutkan, setidaknya ada tiga kendala yang menjadi alasan warga Jakarta sulit menjangkau vaksinasi.
”Pertama, tidak familiar untuk pakai media daring. Kedua, mereka harus mengeluarkan ongkos untuk menjangkau gerai vaksinasi. Ketiga, banyak juga warga yang enggak punya KTP sehingga kita buat kolaborasi dengan tiga pilar ditambah tenaga kesehatan untuk bikin gerai yang memudahkan mereka,” kata Hengky.
Kendala ini banyak dikeluhkan warga ketika kegiatan vaksinasi massal diadakan dalam gerai yang bersifat stasioner. Ketidakefektifan gerai tersebut kemudian dapat diatasi dengan menyediakan vaksinasi keliling. Polda Metro Jaya telah menyediakan 60 kendaraan untuk menyelenggarakan vaksinasi keliling di wilayah hukum mereka.
Sejauh ini, berdasarkan data faktual, jumlah warga Jakarta Pusat yang sudah divaksin sudah lebih dari 100 persen jumlah penduduk antara usia 12-70 tahun. Jumlah itu lebih banyak dari jumlah warga yang divaksin berdasarkan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK). ”Kita juga butuh data riil di lapangan untuk menjangkau sebanyak mungkin warga lewat bantuan relawan,” ujarnya.
Adapun berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai Senin (16/8), vaksinasi dosis pertama telah disuntikkan kepada sebanyak 9.069.350 orang atau 101,4 persen warga Jakarta. Kemudian, 4.310.395 orang atau 48,2 persen warga sudah menerima vaksinasi dosis kedua.
Untuk vaksinasi bagi anak-anak usia 12-17 tahun, dosis pertama telah dilakukan sebanyak 76,4 persen dan dosis kedua sebanyak 24,8 persen. Sementara warga berusia 18-59 tahun, untuk dosis pertama, telah dilakukan sebanyak 107,1 persen dan vaksinasi dosis kedua sebanyak 72,0 persen.
Presenter sekaligus perancang busana, Ivan Gunawan, juga mengakui ada sejumlah kendala dalam pendistribusian vaksin ke masyarakat. Hal ini ia temukan ketika menggelar kegiatan vaksinasi di beberapa wilayah di Jakarta bersama gerakan Indonesia Pasti Bisa.
Pada Senin, ia menggelar kegiatan vaksinasi Covid-19 di GOR Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, dengan kuota 4.000 penerima vaksinasi Covid-19, termasuk dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.
”Agak sedih karena target tidak tercapai. Dari target 4.000, cuma dapat 1.500 orang yang mau divaksin. Ada 100-an warga juga yang menolak disuntik vaksin merek AstraZeneca walau kita sudah jelaskan bahwa vaksin tersebut sudah aman,” katanya pada kesempatan sama di Jakarta Pusat.
Kegiatan vaksinasi untuk warga permukiman padat penduduk di Tambora sudah ia lakukan sejak sebulan lalu. Keinginan untuk membantu warga yang belum divaksin dimulai setelah ia dan yayasan membagikan 1.000 sembako kepada warga. Kegiatan vaksinasi dan membagi sembako ia lanjutkan terus meski ada saja hambatannya.
Dalam sebulan terakhir, ia sudah membantu mendistribusikan 9.000 vaksin, termasuk ke warga di Kelurahan Tanah Sereal dan Kelurahan Kali Anyar, Tambora. Meski tidak melibatkan banyak tim, ia mengaku terbantu dengan adanya kolaborasi TNI, Polri, hingga pihak RT dan RW.
”Saya berharap gerakan saya bisa melebar ke mana-mana, mungkin juga ikut dilakukan teman-teman selebriti. Ketika kita enggak suka dengan aturan pembatasan seperti PPKM, lalu merasa susah sehingga menyalahkan polisi dan negara, itu hanya akan bikin susah kalau kita enggak membantu membuat perubahan,” tuturnya.