Berakhir Hari Ini, DKI Tunggu Pusat Terkait Status PPKM
Memasuki hari terakhir PPKM level 4, sejumlah parameter pandemi Covid-19 di DKI Jakarta mulai menurun. DPRD DKI meminta pelonggaran dilakukan bertahap.
Oleh
Helena F Nababan
·4 menit baca
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Salah seorang warga menerima suntikan vaksin saat mengikuti vaksinasi Covid-19 di Stasiun Duri, Jakarta Barat, Senin (16/8/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, jumlah kasus positif Covid-19 di Ibu Kota kian menurun. Meski begitu, menjelang hari terakhir PPKM level 4 lanjutan pada Senin ini, DKI menyerahkan kepada pemerintah pusat terkait status PPKM di Ibu Kota, masih di level 4 atau tidak.
”Ini hari terakhir PPKM level 4. Kita tunggu pengumuman pemerintah pusat, apakah PPKM diperpanjang dengan level 4 atau tidak atau bagaimana,” kata Ahmad Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/8/2021).
Menurut Ahmad Riza, apa pun keputusan pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan keputusan yang diambil. ”Kami memastikan kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik, penuh disiplin, dan tanggung jawab,” katanya.
Dalam pemantauan Pemprov DKI, pada pelaksanaan PPKM level 4 lanjutan yang berlaku pada 9-16 Agustus 2021, diukur dari sejumlah parameter pandemi Covid-19, kondisi di DKI membaik.
KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam wawancara daring dengan awak media di Jakarta, Sabtu (31/7/2021).
Angka kasus positif harian di DKI turun dan pada Senin ini ada di angka 1.182 kasus. Meski begitu, DKI Jakarta menjaga tingkat tes PCR tetap tinggi, di atas 12 kali dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Paramater lainnya, angka kematian turun 1,5 persen, sementara angka kesembuhan meningkat 97,3 persen. Keterisian tempat tidur di ruang isolasi sudah turun, kini di kisaran 27 persen. Kemudian, keterisian di ruang ICU terpakai 784 atau turun 50 persen.
Untuk vaksinasi di DKI Jakarta, penerima vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 9.017.051 orang, sedangkan penerima vaksinasi dosis kedua sekitar 4 juta orang.
Terkait vaksinasi ini, lanjut Ahmad Riza, DKI Jakarta kemudian menaikkan target penerima vaksin menjadi 11 juta orang. Itu karena ternyata dari 9,017 juta penerima vaksinasi, 40 persen adalah warga ber-KTP non-DKI.
”Kami tidak membedakan itu. Semoga Jakarta bisa selesai target 11 juta dalam beberapa pekan ke depan,” katanya.
KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam wawancara virtual dengan Kompas, Senin (21/6/2021).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui keterangan resmi Pemprov DKI Jakarta menjelaskan, Ibu Kota mulai menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Situasi ini berdasarkan turunnya kasus aktif di Jakarta.
Sejak dua bulan terakhir, kasus aktif di Jakarta naik secara eksponensial hingga mencapai puncaknya pada 16 Juli 2021, yaitu 113.137 kasus aktif. Namun, dalam waktu kurang dari satu bulan, kasus aktif Jakarta kini turun ke 9.881 kasus.
”Umumnya, menurunkan kurva (kasus aktif) memakan waktu lebih lama daripada kenaikannya. Namun, alhamdulillah, berkat kerja keras begitu banyak pihak dan dengan dukungan kedisiplinan begitu banyak warga Jakarta, kita semua berhasil menurunkan kurva kasus aktif kembali ke bawah 10.000 dalam waktu kurang dari satu bulan sejak puncak gelombang kedua (pada awal Juli 2021). Kasus aktif bisa turun signifikan karena kita semua bisa menekan penambahan kasus baru,” tutur Anies.
KOMPAS/ERIKA KURNIA
Stan untuk vaksinasi yang disediakan Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur.
Berdasarkan data dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia terkait nilai effective reproduction number (Rt), perhitungan terakhir menunjukkan nilai Rt Jakarta tepat di angka 1,0 yang berarti dalam indikator ini pandemi di Jakarta dapat dikatakan melandai. Namun, Gubernur Anies mengingatkan agar warga tetap taat protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas.
Perhitungan terakhir menunjukkan nilai Rt Jakarta tepat di angka 1,0 yang berarti pandemi melandai.
”Artinya pandemi melandai, tapi belum benar-benar terus berkurang ke depan. Masih ada risiko putar balik atau naik lagi bila mobilitas penduduk Jakarta tiba-tiba kembali tinggi. Ini tentu harus kita jaga. Momentum penurunan nilai Rt harus terus dilanjutkan,” papar Anies.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menegaskan, terkait penerapan PPKM, apabila hendak disertai pelonggaran kegiatan, sebaiknya dilakukan bertahap. PPKM tidak bisa dilonggarkan begitu saja karena berpotensi menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.
”PPKM, apabila hendak dilonggarkan, sebaiknya dilonggarkan secara bertahap. Tidak kayak buka gerbang begitu karena faktanya Covid-19 masih ada,” ucap Basri.
KOMPAS/Humas Pemprov DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak di MAN 7 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (2/7/2021).
Menurut Basri, pelonggaran juga sebaiknya melihat vaksinasi di DKI, sudah seberapa banyak warga Jakarta yang menerima vaksin. ”Sekarang digalakkan dulu vaksinasinya. Jangan berhenti,” ujarnya.
Apabila vaksinasi sudah mencapai 90 persen dari penduduk Jakarta, pelonggaran lebih luas bisa dilakukan. Saat itu, menurut Basri, kekebalan komunitas sudah terbentuk sehingga masyarakat bisa beraktivitas dan hidup berdampingan dengan Covid-19.
