DPRD Kota Tangerang Batalkan Pengadaan Baju Rp 675 Juta

Polemik pengadaan baju dinas wakil rakyat di DPRD Kota Tangerang, Banten, yang memakan dana dua kali lipat daripada tahun lalu di tengah situasi pandemi Covid-19 berujung pembatalan mata anggaran terkait.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

(Dari kiri ke kanan) Sekretaris DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, Wakil Ketua Tengku Iwan Jayasyah Putra, dan Wakil Ketua Kosasih seusai rapat pembatalan anggaran pakaian di DPRD Kota Tangerang, Selasa (10/8/2021).

TANGERANG, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang sepakat membatalkan pengadaan baju dinas untuk tahun 2021. Anggaran pengadaan baju 50 wakil rakyat tersebut menjadi polemik karena naik dua kali lipat di tengah situasi pandemi Covid-19.

Dalam laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tangerang, pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tahun 2021 mencapai Rp 675 juta. Jumlah itu naik dua kali lipat dari tahun 2020 sebesar Rp 312,5 juta.

”Kami sepakat batalkan setelah menerima masukan dari berbagai pihak,” ujar Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, Selasa (10/8/2021), seusai rapat di DPRD Kota Tangerang.

Jumlah baju bertambah. Spesifikasi bahannya beda, kualitas meningkat, dan harga di pasaran sedang naik ketimbang tahun 2020.

Pimpinan DPRD di ”Kota Benteng”, antara lain, menerima masukan dari pimpinan komisi, perwakilan fraksi, sekretariat DPRD, dan tokoh masyarakat. Gatot mengatakan, mereka menerima semua masukan atau aspirasi meskipun masih bertanya-tanya mengapa pengadaan baju ramai setelah ada pemenang lelang. Apalagi, pengadaan baju tidak hanya untuk DPRD Kota Tangerang saja.

KOMPAS/SUPRIYANTO

Supriyanto

Semua wakil rakyat di Indonesia punya hak mendapatkan baju setahun sekali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dua kali lipat

Anggaran baju wakil rakyat itu naik dua kali lipat karena peningkatan spesifikasi, penambahan jumlah baju, dan kenaikan harga di pasaran. Spesifikasi merujuk pada kualitas bahan baju, sedangkan jumlah baju bertambah dari empat setel menjadi lima setel.

Setiap anggota DPRD akan mendapat empat jenis pakaian dengan total lima setel. Kelima setel baju itu terdiri dari satu setel pakaian sipil lengkap, pakaian sipil resmi, dan pakaian sipil harian serta dua setel pakaian dinas harian.

Baca juga : Rp 675 juta untuk Pakaian 50 Anggota DPRD Kota Tangerang

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menuturkan, wakil rakyat tidak tahu tataran teknis karena pembahasan anggaran dilakukan oleh badan anggaran dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pembahasan kemudian muncul anggaran berdasarkan spesifikasi dari kesekretariatan dewan.

”Jumlah baju bertambah. Spesifikasi bahannya beda, kualitas meningkat, dan harga di pasaran sedang naik ketimbang tahun 2020,” katanya.

DOKUMENTASI HUMAS PEMKOT TANGERANG

Inspektorat Kota Tangerang di Banten. Inspektorat akan melanjutkan pemeriksaan praktik diduga pungli oleh mantan Lurah Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, terhadap warganya.

Hingga keputusan pembatalan diambil, belum ada koordinasi antara pemenang lelang dan anggota DPRD untuk menentukan spesifikasi baju dan penjahitnya.

Merek ternama

Belakangan muncul merek pakaian ternama yang bakal menjadi baju anggota DPRD Kota Tangerang. Merek itu antara lain Louis Vuitton, Lanificio Di Calvino, Theodoro, dan Thomas Crown.

Pokja Unit Layanan Pengadaan Hadi Sudibjo mengatakan, Louis Vuitton akan menjadi pakaian dinas harian. Sementara Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi, Theodoro untuk pakaian sipil harian, dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap.

”Empat merek itu diserahkan pejabat pembuat komitmen ke pokja. Mereka yang lebih tahu soal kenaikan anggaran karena mereka yang tentukan spesifikasi,” ucapnya.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tahun 2021 sebesar Rp 675 juta di laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tangerang.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tahun 2020 di laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tangerang.

Sekretaris DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono membantah penentuan merek tersebut. Menurut dia, sekretariat hanya menyerahkan spesifikasi pakaian dalam dokumen anggaran.

”Spesifikasinya mulai dari kadar bahan berapa persen, ketebalan, dan tidak menjurus ke merek tertentu. Mungkin saja (merek) muncul dalam proses lelang,” ujarnya.

Sekretariat dewan akan menindaklanjuti keputusan pembatalan lelang dengan pemenang lelang. Dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan untuk membahas hal terkait.