Ada 8,3 Juta Warga Sudah Tervaksin, Ombudsman Minta Pemprov DKI Jakarta Identifikasi Penerima Vaksin

Per 8 Agustus, DKI klaim 8,3 juta warga tervaksin. Namun, Ombudsman dan DPRD menilai DKI hanya melihat capaian dari target. Harusnya DKI identifikasi jumlah warga tervaksin dosis 1 dan 2 untuk kejar kekebalan kelompok.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas kesehatan memeriksa kesehatan warga yang akan mengikuti vaksinasi Covid-19 di bawah jalan layang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (2/8/2021). Pemerintah menargetkan ”herd immunity” atau kekebalan komunal atas Covid-19 bagi warga DKI Jakarta dan Bali pada Agustus 2021. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, laju vaksinasi harian di Indonesia hingga akhir juli 2021 menyentuh angka rata-rata 1,1 juta dosis.

JAKARTA, KOMPAS — Sampai dengan 8 Agustus 2021, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mendata sudah sebanyak 8.371.190 orang mendapat vaksin dosis pertama dan 3.415.964 orang mendapat vaksin dosis kedua. Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta Pemprov DKI untuk fokus ke warga DKI dan mengidentifikasi warga non-DKI yang mendapat vaksin di DKI Jakarta. Tujuannya untuk memudahkan pemerintah daerah penyangga mendata dan mendistribusikan vaksin, sementara DKI bisa mengejar pendistribusian vaksin dosis pertama dan kedua kepada warganya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/8/2021), menjelaskan, sampai dengan masa berakhirnya PPKM level 4 pada 9 Agustus ini, memang data capaian penerima vaksin di DKI Jakarta terus bertambah. Ia juga mengakui, dari 8,3 juta warga yang sudah divaksin, sebagian masih warga non-DKI Jakarta.

”Kami tidak membatasi apakah warga Jakarta ataupun warga luar Jakarta, bahkan warga asing juga yang datang kami berikan pelayanan sebaik mungkin,” kata Ahmad Riza.

Baca Juga: Vaksinasi 100 Persen Warga di Jakarta Ditargetkan Selesai Agustus

Ia pun meminta seluruh warga Jakarta segera mendaftar untuk mendapatkan vaksin. ”Tak usah ragu. Ini semua dalam pengawasan dan pengendalian para ahli dan dokter,” ujarnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengingatkan Pemprov DKI Jakarta, capaian vaksinasi seharusnya dilihat dari berapa banyak warga DKI Jakarta yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama dan dosis kedua. Saat ini, Ombudsman menilai DKI  hanya melihat dari target total saja.

Melihat data, populasi DKI Jakarta ada 10,5 juta. Maka, untuk bisa membentuk herd immunity 70 persen, seharusnya ada 8,5 juta warga yang sudah mendapat vaksin dosis pertama dan dosis kedua, bukan hanya satu dosis.

”Jakarta sebaiknya fokus ke kekebalan komunal warganya. Caranya, dengan mendekatkan pelayanan dan mendata warganya terlebih dahulu,” kata Teguh menegaskan.

Baca Juga: Jemput Bola, Jakarta Siapkan 16 Mobil Vaksin Keliling

Gilbert Simanjuntak, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, menyatakan, pekerjaan rumah DKI Jakarta tentang vaksinasi masih banyak. Dari capaian warga yang sudah divaksin, itu harus didetailkan per RT dan RW, bukan kelurahan, apalagi kecamatan.

Dengan begitu, akan tergambar warga yang belum menerima dan sudah menerima vaksin. ”Kalau itu target, harus dikejar. Sekarang hitung berapa dan di mana, serahkan data tersebut ke RT, RW. Lalu siapkan vaksin dan tenaga, serta dijadwalkan vaksinasi,” tutur Simanjuntak.

Secara teoretis, jelas Simanjuntak, kekebalan itu baru sesuai harapan setelah suntikan kedua. Target kekebalan komunal 70 persen dari penduduk atau populasi adalah perhitungan dengan menggunakan vaksin berefikasi 90 persen atau lebih dan suntikan kedua. Apabila dengan Sinovac berefikasi 51 persen (sesuai aturan WHO), seluruh warga penduduk atau populasi harus divaksin.

”Kalau mau bicara kekebalan komunal agar kita bisa membuka aktivitas ekonomi dan sosial, harus semua warga Jakarta divaksin dosis kedua. Apalagi, Jakarta episentrum. Saat ini, harus itu dulu target DKI, bukan hanya angka delapan juta lebih warga saja seperti penjelasan Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Simanjuntak menegaskan.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga menerima suntikan vaksin Sinovac dosis pertama saat mengikuti vaksinasi Covid-19 di bawah jalan layang Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (2/8/2021). Pemerintah menargetkan ”herd immunity” atau kekebalan komunal atas Covid-19 bagi warga DKI Jakarta dan Bali pada Agustus 2021.

Teguh melanjutkan, terkait capaian angka vaksinasi, Ombudsman menyarankan sebaiknya DKI Jakarta segera mengidentifikasi, dari capaian vaksinasi 8,3 juta dan 3,4 juta orang itu, berapa yang non-DKI.

”Tujuannya supaya Kemenkes juga bertanggung jawab dan memikirkan wilayah aglomerasi Jakarta. Sekarang pusat senang, vaksinasi aglomerasi dibantu Jakarta, sementara Jakarta senang capaiannya terlihat tinggi karena melibatkan data non-Jakarta,” tutur Teguh.

Lantaran tidak ada identifikasi penerima, jelas Teguh, pemerintah daerah wilayah penyangga, seperti Jawa Barat, bingung karena data wilayah penyangga tidak mereka miliki, sementara vaksin kurang. Padahal, tanggung jawab ada di mereka. Untuk itu, data capaian memang harus diidentifikasi dulu.

”Kalau data itu berhasil diidentifikasi dan membantu penyangga, bagus. Kalau tidak diidentifikasi, malah menjadi beban bagi penyangga karena pemerintah daerah penyangga tidak tahu angka riil warga mereka yang sudah ikut vaksin di Jakarta,” papar Teguh.

Ombudsman juga menekankan kepada Pemprov DKI Jakarta supaya fokus pada warga DKI dalam vaksinasi.